TEMPO.CO, Jakarta - Pengelolaan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi pembicaraan publik. Gubernur NTB Zulkieflimansyah mewacanakan pengambilalihan pengelolaan Sirkuit Mandalika. Gara-garanya, Zulkieflimansyah tidak sepakat dengan rencana PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau dikenal InJourney untuk menghapus event World Superbike (WSBK) yang menyebabkan perusahaan merugi hingga Rp 100 miliar.

"Kalau memang InJourney tidak sanggup, serahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," kata Zulkieflimansyah di Mataram, Sabtu, 17 Juni lalu.

Zulkieflimansyah menilai balap motor tingkat dunia seperti WSBK dan MotoGP di Sirkuit Mandalika adalah sarana penting untuk mempromosikan pariwisata di NTB. Menurutnya, sebagai badan usaha milik negara semestinya InJourney tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek untung-rugi bisnis namun juga mesti memprioritaskan program pemerintah.

Sebelumnya, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan perusahaannya merugi sekitar Rp 100 miliar gara-gara pagelaran WSBK. Tidak hanya itu, ajang balap motor MotoGP juga menyebabkan kerugian Rp 50 miliar.

Sumber masalahnya sama, tak banyak investor yang berminat menjadi sponsor pagelaran balapan motor itu. Sedangkan hasil penjualan tiket tidak bisa menutup biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menggelar kedua event balap motor tersebut.

Untuk mengurangi beban perusahaan, pihaknya berencana menghapus event WSBK dari Sirkuit Mandalika. Rencana itu juga sempat disampaikan pengelola Sirkuit Mandalika PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Rencana penghapusan WSBK dari Sirkuit Mandalika tampaknya juga belum mendapat persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kendati mengakui bahwa agenda tersebut memberikan beban operasional yang cukup tinggi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akan mempertahankan gelaran ini.

Alasannya, ajang balapan itu berperan sebagai sarana branding untuk pariwisata Indonesia. “Sangat positif untuk branding sebuah negara,” beber Erick usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023.

Hal senada juga disampaikan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kerugian dari pelaksanaan WSBK maupun MotoGP belum cukup untuk menjadi alasan mencoret ajang balap motor tersebut.

Menurut Arya Sinulingga, kerugian yang dialami oleh InJourney adalah hal yang wajar dalam merintis bisnis. Dia yakin, ke depan ajang balap motor itu bisa berkembang dan menghasilkan keuntungan. "Kalau semua jualan langsung untung, semua bahagia dan semua akan masuk ke bisnis itu,” ujarnya.

Lebih jauh, lanjut Arya Sinulingga, pagelaran WSBK dan MotoGP bukan event biasa. Balapan itu memiliki tujuan untuk mempromosikan Mandalika sebagai salah satu pusat pariwisata olah raga tingkat internasional. “Itu bukan soal kerugian, ini soal penugasan," ujar Arya di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023.

Namun, wacana Gubernur Zulkieflimansyah untuk mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika juga tidak serta merta disetujui pemerintah pusat. Sebab, pengambilalihan sirkuit oleh pemerintah daerah dinilai tidak mudah dan belum tentu menjadi solusi yang tepat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan saat ini yang berhak mengelola Sirkuit itu adalah ITDC sebagai bagian BUMN. Sandiaga berujar pengelolaan Sirkuit Mandalika membutuhkan kerja sama yang kuat, dari segi perawatan, penyelenggaraan, dan penambahan event.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tuturnya, juga akan terus berupaya meningkatkan jumlah wisatawan, juga devisa pariwisata, dan lapangan kerja. Dengan begitu, ia berharap Sirkuit Mandalika tidak lagi merugi.

Apalagi, tuturnya, potensi ekonomi dari Sirkuit Mandalika sangat besar. Sandiaga pun optimistis secara jangka panjang Sirkuit Mandalika dapat memperoleh keuntungan apabila bisnisnya dikelola secara profesional.

"Tentunya perlu kolaborasi, karena mengoperasikan sirkuit yang dibangun dengan begitu banyak investasi perlu tim yang kuat," kata dia saat ditemui di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Juni 2023.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah sudah terlanjur membangun Sirkuit Mandalika sehingga supaya tidak sia-sia maka sirkuit tersebut harus tetap memiliki event. Sebab bila sirkuit itu terbengkalai pun, biaya operasional dan perawatan akan tetap berjalan.

Namun, menurut Bhima, rencana Gubernur NTB untuk ambil alih pengelolaan sirkuit tersebut tidak tepat. Salah satu potensi persoalan yang akan dihadapi pemerintah daerah jika mengambil alih pengelolaan sirkuit tersebut adalah munculnya gangguan pada APBD daerah.

"Pemda APBD-nya dari mana? Nanti minta dana transfer dari pusat juga kan malah menjadi beban berat," tuturnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 Juni 2023.

Pengambilalihan itu juga bisa menyebabkan konsentrasi pemerintah daerah terpecah dan membuat program-program lain terbengkalai. Hal yang sama juga menurutnya akan terjadi apabila dialihkan ke Badan Usaha Milik Daerah atau APBD.

Bhima menilai pengelolaan Sirkuit Mandalika sudah benar di tangan InJourney. Namun ia menyarankan agar BUMN itu menghapus gelaran WBSK dan mencari event internasional yang lebih menguntungkan. Sehingga, agenda yang digelar tidak memberatkan pihak pengelola. Dia juga mendorong agar InJourney mencari partner kerja sama lain.

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus juga menilai pengambilalihan aset BUMN tidak mudah. Pasalnya, ada proses panjang di BUMN untuk mengalihkan atau menghapus aset yg dimiliki.

Achmad menjelaskan ada skema alternatif selain pengambilalihan, yaitu dengan kolaborasi atau kerjasama dalam penyelenggaraan event. "Sekarang bukan mencari lagi siapa yang lebih baik mengelola, tetapi bagaimana mengkolaborasikan banyak pihak untuk penyelenggaraan event di sana," tuturnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 Juni 2023.

Dia berujar perlu pembagian tugas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan InJourney. Namun, ia menekankan hal itu harus tetap terintegrasi dengan penggunaan Sirkuit Mandalika.

Achmad menggarisbawahi persoalannya kini bukan isu pengelolaan atau operasional namun pada upaya mencari solusi supaya penyelenggaraan event di Sirkuit Mandalika mampu menarik animo publik internasional. Kemudian, mencari cara untuk menarik sponsor sehingga Sirkuit mandalika tidak terus merugikan negara di setiap event yang digelar.

"Sirkuit dan pendukung sudah ada, dibiayai oleh InJourney melalui utang. Jadi tinggal dicari formula kolaborasinya," tutur Achmad.

Pilihan Editor: MotoGP dan World Superbike Mandalika Merugi, Gubernur NTB: Kalau InJourney Tidak Sanggup, Serahkan ke Kami