TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melakukan beragam cara agar investor asing mau berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menilai dua syarat investasi harus dipenuhi bila pemerintah ingin proyek tersebut mendapat kucuran dana.

"Pertama adalah kepastian dan kedua adalah return," ujar Andry pada Tempo melalui keterangan tertulis, Kamis malam, 15 Juni 2023.

Dalam hal kepastian, menurut Andry, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, kata dia, adalah masalah ketersediaan lahan.

"Beberapa lahan masih ada yang bermasalah pembebasannya. Nah, investor itu melihat bahwa ini sulit untuk dilakukan pembangunan karena masalah lahan belum clear and clear," beber Andry.

Kedua adalah kekhawatiran batalnya proyek IKN di tengah jalan jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak lagi menjabat. Menurut dia, hal itu ini belum bisa dipastikan karena masalah kontestasi politik sangat dinamis. "Jadi kemungkinan investor akan wait and see dulu," ujar Andry.

Syarat kedua adalah return of investment (ROI) atau imbal hasil investasi. Menurut Andry, para investor pasti mempertanyakan apakah return-nya cukup memberikan keuntungan besar dibandingkan modal investasi IKN.

"Nah, saya melihat bahwa jika fokusnya adalah pembangunan di sektor pemerintahan, maka return-nya tidak akan sebesar jika kita mengembangkan sektor bisnis," ungkap Andry.

Selanjutnya: Lebih lanjut, Andry menyampaikan populasi....

<!--more-->

Lebih lanjut, Andry menyampaikan populasi yang akan dipindahkan ke IKN hanya meliputi aparatur sipil negara (ASN). Dia menilai, populasi tersebut masih sangat terbatas.

"Ini berbeda dengan pemindahan atau pergeseran dari satu wilayah bisnis ke wilayah bisnis lainnya. Nah, itu yang akan dilihat oleh investor," ujar Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef itu.

Terakhir, mengenai gula-gula yang ditawarkan pemerintah kepada para investor hanya untuk mempermudah mereka memilih lokasi investasi. Tetapi, kata dia, syaratnya kembali lagi pada dua hal tadi, yakni kepastian dan ROI.

"Jadi, percuma kalau misalnya memberikan insentif, seperti insentif fiskal berupa tax holiday, tetapi kepastian dan keuntungan yang akan didapat tidak bisa dipastikan," kata Andry. "Jadi, saya rasa investor menunggu dua hal yang saya sebutkan."

Gula-gula dari Pemerintah

Pemerintah telah menawarkan sejumlah insentif alias kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di IKN. Ini dijanjikan langsung oleh Presiden Jokowi.

"Tentang insentif, itu mudah, mudah. Saya juga sebelumnya pebisnis, jadi jangan khawatir, kami telah menyiapkan insentif fiskal, seperti tax holiday, non-collected PPn, super deduction tax, bea impor," kata Jokowi dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, Rabu, 7 Juni 2023.

Jokowi melanjutkan, pemerintah akan memfasilitasi investor sebaik mungkin, khususnya terkait energi hijau dan industri hijau. Selain itu, Jokowi bahkan menjamin proyek IKN terus berlanjut meski dia tak lagi menjabat.

"Jadi, semua akan baik-baik saja, kalian tidak perlu khawatir. Investasi kalian di Indonesia akan terus aman," ujar Jokowi.

Selanjutnya: Progres Investasi di IKN....

<!--more-->

Progres Investasi di IKN

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengatakan sejauh ini sudah ada 235 letter of intent (LOI). LOI merupakan surat ketertarikan dari calon investor.

Dari jumlah tersebut, ada 26 non-disclosure agreement atau perjanjian tanpa pengungkapan. Dengan begitu, kedua belah pihak dilarang membocorkan informasi mengenai negosiasi yang terjadi.

"Ada 17 negara, terbanyak top 5 adalah dari Jepang, Singapura, China, Malaysia, dan Korea Selatan," kata Agung pada Tempo, Kamis.

Adapun sektor yang paling banyak diminati adalah properti, energi, dan teknologi. Lebih jauh, Agung menjelaskan tahapan investasi.

NDA, kata dia, dilakukan untuk saling bertukar data. Lalu, dilakukanlah studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Nilai investasi akan didapat setelah mereka melakukan perhitungan dalam feasibility study," ujar Agung.

Setelah FS, lanjut dia, jika skemanya KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) atau banyak peminat pada satu sektor atau lahan, maka akan masuk ke tahap procurement atau tender.

Selanjutnya: Progres Pembangunan IKN....

<!--more-->

Progres Pembangunan IKN

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas keseluruhan pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 29,27 persen. Angka ini naik 3 persen dari bulan April yang baru mencapai 26 persen. Progres positif ini diharapkan dapat terus berjalan dan diakselerasi dalam rangka menunjang skema pemindahan ASN yang dimulai pada 2023 nanti.

Sementara dari dilansir dari laman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyebutkan pembangunan IKN dan fasilitas pendukungnya sedang dikebut. Adapun salah satu pembangunan yang sedang dikebut adalah rumah tapak jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Setidaknya, akan ada sekitar 36 unit rumah yang dibangun di lokasi persil 104 dan 105, dengan luas masing-masing persil adalah 10,6 hektar dan 9,1 hektar KIPP IKN.

Selain fasilitas utama pemerintahan, infrastruktur seperti jalan tol pun menjadi salah satu hal yang dikebut pengerjaannya di IKN. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, berdasarkan data PUPR per Mei 2023 menyebutkan beberapa progres pembangunan di ibu kota baru tersebut.

Terdapat tiga segmen pembangunan jalan tol yang saat ini dikerjakan, yakni segmen 3A, 3B, dan 5A. Adapun panjang jalan tol yang sedang dibangun adalah sekitar 47 kilometer dengan total 6 line.

Untuk progresnya, pembangunan jalan tol segmen 3A (Karangjuang-KTT Kariangau) baru mencapai 4,5 persen. Sementara itu, segmen 3B (KTT Kariangau-Simpang Tempadung) progres pembangunannya sudah mencapai angka 18,91 persen. Sedangkan, segmen 5A (Simpang Tempadung- Jembatan Pulau Balang) progresnya mencapai 21,32 persen.

Selain itu, untuk infrastruktur bendungan sudah hampir selesai dengan progres 91,28 persen. Tak hanya itu, ada juga Intake Sungai Sepaku yang progres pembangunannya sudah mencapai 92,27 persen.

AMELIA RAHIMA SARI | M JULNIS FIRMANSYAH | ANDIKA DWI | VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: 4 Poin Kadin Soal Petingginya yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS Kominfo