TEMPO.CO, Jakarta - Momen 25 tahun reformasi tahun ini begitu senyap. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, misalnya, tidak menyampaikan pernyataan khusus mengenai momen ini. Akan tetapi, Jokowi sempat menyinggung soal upaya merawat demokrasi, yang jadi salah satu cita-cita reformasi, saat berbicara di depan ribuan para relawan pendukunga di Istora Senayan, Jakarta.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa kali berbicara soal demokrasi dan mengaitkannya dengan kegiatan Musyawarah Rakyat atau Musra. Ini adalah ajang yang digunakan para relawan, atas perintah Jokowi, untuk menjaring nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pilihan masyarakat di berbagai daerah.

"Saya sangat menghargai upaya ini, saya tahu saudara-saudara ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elite, tapi di akar rumput," kata Jokowi, disambut gemuruh teriakan para pendukungnya, Ahad, 14 Mei 2023.

Selanjutnya, Jokowi bicara soal berbagai kriteria pemimpin dapat menggantikannya pada 2024 nanti. Salah satunya, Jokowi menilai Indonesia butuh kepemimpinan yang kuat yang punya komitmen yang kuat untuk antikorupsi dan merawat demokrasi.

Jokowi pun memberikan dukungan soal pentingnya kegiatan seperti Musra ini ke depannya. "Jangan nanti ada yang mau Musra dilarang, inilah yang dibutuhkan oleh negara kita ke depan," kata dia.

Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya pada 12 Mei 1998, penembakan dilakukan terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti saat berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Empat orang mahasiswa Trisakti tersebut yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie meninggal ditembak aparat keamanan. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti yang menjawab titik balik gerakan reformasi. Puncaknya, Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun meletakkan jabatannya pada 21 Mei 1998.

Reformasi Saat Ini di Mata Aktivis 98

Meski peristiwa itu telah berlalu 25 tahun yang lalu, tapi tuntutan agar negara bertanggung jawab dan mengusut tuntas belum pudar. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tidak boleh diabaikan. "Apalagi kasus ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang sudah diakui negara," kata dia.

Untuk itu, Usman, aktivis 98 yang juga mantan mahasiswa Trisakti ini mendesak Jokowi segera membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. "Sekaligus menginstruksikan Jaksa Agung untuk menyidik tuntas kasus tersebut, karena hingga kini aktor utama di balik penembakan itu masih belum terungkap dan diadili," kata Usman, 12 Mei 2023.

Menurut Usman, para korban dan keluarga berhak mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami. Sebab setiap hari, keluarga korban terus bertanya-tanya sampai kapan negara akan terus menunda keadilan.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Kekerasan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 4 Mei 2023. Aksi Kamisan ke-772 tersebut bertemakan 25 Tahun Reformasi Tegakan Supermasi Hukum dan HAM. Massa aksi menuntut pemerintah berkomitmen menegakan agenda reformasi dan amanat konstitusi. Menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat secara menyeluruh. TEMPO/Subekti.

Demikian pula keluarga korban dari tragedi serupa lainnya seperti Tragedi Semanggi I dan Semanggi II yang telah diselidiki secara paralel oleh Komnas HAM. Bagi Usman, mengusut tuntas kasus ini, termasuk memenuhi hak korban dan menghukum pelaku secara efektif melalui pengadilan HAM, akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab selama 25 tahun.

"Bila kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi tidak diusut tuntas, pelanggaran HAM berat serupa akan terus berulang dan kebenaran tidak akan terungkap," kata dia.

Tak hanya Usman, kekhawatiran soal cita-cita reformasi juga ada di hati Immanuel Ebenezer, Ketua Aktivis 98 yang juga ketua kelompok relawan Jokowi Mania alias JoMan. Bagi Nuel, sapaannya, reformasi dalam 25 tahun belakangan ini telah berubah menjadi kleptokrasi alias kekuasaan yang diisi oleh praktik korupsi hingga oligarki alias kekuasaan oleh sekelompok orang. "Yang merampas makanan dari piring-piring rakyat," kata dia kepada Tempo, 14 Mei 2023.

Nuel menilai Jokowi memang sudah baik dalam menentukan kriteria pemimpin ke depan yang menjadi penerusnya. Termasuk soal bagaimana Jokowi menilai kegiatan Musra di Istora sebagai salah satu upaya merawat dempokrasi.

Hanya saja, Nuel menilai persoalan yang dihadapi di era reformasi ini tak sebatas itu saja. Ia menilai ada pekerjaan rumah lain yang lebih berat, yaitu bagaimana Jokowi sebagai presiden tidak bisa begitu maksimal bekerja. "Karena menghadapi kegilaan kleptokrasi dan oligarki yang mencoba mengatur demokrasi," kata Nuel.

Kekhawatiran akan kondisi Indonesia pasca-reformasi saat ini juga diungkapkan Ubedilan Badrun, aktivis 98 yang kini menjadi analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Bagi Ubed, sapaannya, cita-cita reformasi 98 telah dilunturkan oleh rezim Jokowi ini terutama dua agenda besar, yaitu pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan demokratisasi.

Sebab, kata Ubed, rezim Jokowi telah melemahkan KPK sejak tahun 2019 dan kini indeks korupsinya anjlok. "Rapor-nya sangat merah dengan skor 34, anjlok dalam 8 tahun terakhir ini. Korupsi pun terjadi dimana-mana, bahkan di lingkaran Istana karena tidak sedikit para menteri terjerat kasus korupsi," kata dia.

Kemudian soal demokrasi. Pada faktanya, Ubed menyebut, kategori demokrasi Indonesia stagnan dan cenderung memburuk dengan kategori flawd democracy alias demokrasi yang cacat dengan skor yang masih dibawah 70. "Apalagi skor kebebasan sipil kita masih 59," ujarnya.

Selain itu, Ubed menyebut demokrasi di era ini juga rusak karena rezim takluk pada kepentingan oligarki. Lalu secara vulgar mewacanakan tiga periode dan atau penundaan pemilu. "Sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara demokrasi,"

Termasuk di dalamnya, kata Ubed, memproduksi regulasi yang ditentang rakyat seperti UU Cipta Kerja dan aturan lainnya. Sehingga di mata Ubed, ada semacam praktek otoritarian bersembunyi di balik regulasi atau para ilmuwan menyebutnya sebagai praktek otocratic legalism.

Kualitas Demokrasi Turun Setelah 2016

Bila Jokowi bicara soal demokrasi, maka sejatinya kualitasnya tidak selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan riset terakhir yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022.

Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy). Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54.

Nilai yang stagnan tersebut juga tercermin pada semua indikator, yakni pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada lima indikator tersebut.

Dalam 12 tahun terakhir, EIU mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami tren naik turun. Sempat mengalami kenaikan pada periode 2010 hingga 2015. Jokowi sendiri baru naik ke tampuk kepemimpinan pada 2014.

Tapi kemudian nilai Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2016 hingga 2020. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2017, ketika nilai indeks Indonesia menurun 0,58 dibanding capaian tahun sebelumnya.

Penurunan terlihat pada indikator budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil. Di tahun 2010, angka budaya politik adalah 5,63 dan angka kebebasan sipil 7,06. Namun di tahun 2022, nilainya masing-masing menjadi 4,38 dan 6,18.

Di kawasan Asia Tenggara, kualitas demokrasi Indonesia pada tahun lalu pun kalah dari Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Meski sama-sama memiliki tipe rezim demokrasi cacat, tiga negara itu mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibanding Indonesia, masing-masing 7,30; 7,06; dan 6,73.

Pilihan Editor: Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo