TEMPO.CO, Jakarta -Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN akan digelar pada pekan depan di Labuan Bajo, Indonesia. Langkah blok Asia tenggara, yang tahun ini dipimpin Indonesia, dalam menangani krisis Myanmar diperkirakan masih menjadi perhatian.

Salah satu pendiri Special Advisory Council for Myanmar Marzuki Darusman mengatakan, KTT ASEAN yang akan dilangsungkan pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, itu adalah waktu yang tepat jika ingin melakukan evaluasi terhadap lima butir konsensus yang dibuahkan lembaga itu untuk mengatasi krisis di Myanmar.

Setelah Tatmadaw atau militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dua tahun lalu, ASEAN bereaksi dengan mengeluarkan kesepakatan yang dikenal sebagai five point konsensus.

Solusi damai itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Marzuki melihat ada dua tantangan yang perlu diatasi Indonesia. Pertama, membenahi pendekatan yang dilakukan Kamboja sebagai ketua ASEAN sebelumnya. Kedua, memastikan konsensus supaya tetap diimplementasikan.

"Dua tantangan inilah yang menghambat Indonesia secara obyektif. Bukan karena Indonesia tidak melakukan apa-apa menurut saya,” kata Marzuki saat wawancara dengan Tempo pada Kamis, 20 April 2023.

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini memilih pendekatan diplomasi diam-diam dalam menangani krisis Myanmar. Tidak adanya keterbukaan soal penanganan isu ini menjadi pertanyaan publik.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia sebagai pemegang keketuaan KTT ASEAN, terus berupaya menjembatani untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan pandangan dan posisi yang terjadi di Myanmar.

"Kita (Indonesia) membuka engagement (komunikasi dua arah) sebagai Ketua (ASEAN) seluas mungkin agar kita dengarkan pandangan mereka dan mencoba menjembatani perbedaan-perbedaan posisi," kata Retno saat ditanya soal kontribusi keketuaan Indonesia di ASEAN terkait konflik di Myanmar, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 27 April 2023.

Peneliti senior di bidang politik internasional dan kebijakan luar negeri di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dewi Fortuna Anwar memperkirakan pembicaraan mengenai Myanmar dalam KTT ASEAN pekan depan akan berlangsung secara intens, walau belum banyak yang akan dipublikasikan.

Dewi memahami, ekspektasi sangat tinggi terhadap Indonesia yang melakukan pendekatan diam-diam ini dalam menangani krisis Myanmar. Namun, karena konflik sangat sensitif, dia melihat pemerintah tidak akan menyampaikan informasi yang prematur.

"Jadi kita harapkan diplomasi senyap ini tidak menandakan tidak ada kegiatan, tetapi hanya karena memang belum tepat waktunya untuk dibicarakan. Tapi ada pergerakan intensif, itu yang diharapkan,” kata Dewi saat dihubungi Tempo pada Selasa, 2 Mei 2023.

Asisten mantan Presiden BJ Habibie dalam urusan politik internasional ini mengharapkan, penyelesaian masalah Myanmar ini tidak memakan waktu yang lama. Sebab selain memakan korban yang banyak, krisis juga merugikan ASEAN yang ingin memperkuat masyarakat baik secara keamanan, ekonomi, hingga sosial budaya.

Namun dia mencatat konflik internal ini memang sulit diatasi, dan pihak luar hanya memfasilitasi, tergantung pihak yang bertikai apakah mau duduk bersama. "Semua pihak harus paham,” kata Dewi.

<!--more-->

Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan berakhirnya kekerasan di Myanmar. Lebih dari 100 orang tewas pada 11 April dalam serangan udara oleh militer di sebuah desa, menurut aktivis oposisi dan media.

Sementara Suu Kyi menjalani hukuman 33 tahun penjara karena berbagai pelanggaran yang dia bantah, sedangkan partainya telah dibubarkan. Para kelompok anti-junta menyerukan ASEAN supaya bisa bertindak sebab kekerasan terus berlangsung.

Di luasr ASEAN, Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang dan Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer bertemu di Beijing pada Senin, 1 Mei 2023. Keduanya membahas solusi penyelesaian krisis yang terjadi di Myanmar.

Qin, seperti dilansir Xinhua, mengatakan, masyarakat internasional harus menghormati mediasi ASEAN dan mendukung implementasi konsensus lima poin tentang Myanmar.

Dia menekankan perlunya bertindak secara bijaksana dan pragmatis untuk mencegah eskalasi dan limpahan krisis. Dia menambahkan bahwa Cina akan terus mendukung dan membantu utusan khusus tersebut dalam jasa-jasa baiknya.

Pilihan Editor: Mantan Sekjen PBB Minta Junta Myanmar Mulai Setop Kekerasan

DANIEL A. FAJRI