Urai Kemacetan Mudik Lebaran 2023, Ini Kesiapan Infrastruktur, Rekayasa Lalu Lintas hingga Pengalihan Trafik

Jumat, 21 April 2023 12:40 WIB

Pemudik terjebak kemacetan saat pemberlakuan sistem satu arah (one way) di Jalur Selatan, Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis 20 April 2023. Polda Jawa Barat memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah dari Limbangan, Garut, menuju Tasikmalaya dan sebaliknya untuk mengurai kemacetan pada arus mudik Lebaran. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

YLKI Sebut Hak-hak Konsumen Harus Dipenuhi saat Mudik

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo mengatakan bahwa pengelolaan mudik pasti menjadi ujian.

"Ujian bagi pemerintah, dalam hal ini sedang diuji oleh konsumen yang menguji pelayanan publik yang disediakan pemerintah, baik dari infrastrukturnya maupun dari sisi transportasinya," kata Rio saat dihubungi Tempo pada Rabu kemarin.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah perlu memperhatikan keamanan, kenyamanan, maupun keselamatan masyarakat yang menjadi konsumen. Ketiga hal tersebut merupakan hak-hak konsumen.

"Kalau kita bicara keamanan, tentunya bagaimana ketika konsumen bertransportasi, bagaimana ketika mudik itu aman," ujar Rio.

Kedua, kata dia, adalah dari sisi kenyamanan. Menurutnya, hal ini penting bagi konsumen untuk dipenuhi.

"Bagaimana konsumen dapat bertransportasi itu tidak ada macet dan sebagainya. Kalau ada macet ya tentu ada mitigasi risiko bagaimana mengatasi macetnya," papar Rio.

Dia mencontohkan, ketika di rest area, bagaimana makanan di situ tidak dibanderol secara mahal, sehingga konsumen merasa nyaman ketika mudik.

"Terakhir adalah keselamatan. Keselamatan itu menjadi harapan bagi konsumen ketika mudik Lebaran bertemu keluarga, tentu itu menjadi keselamatan," ungkapnya.

Dia menilai, penting ada imbauan dari pemerintah maupun stakeholder terkait tentang bagaimana berkendara yang baik misalnya.

"Kemudian ada mitigasi risiko dari pemerintah sendiri agar pemudik bisa selamat sampai tujuan," ujar Rio.

Menurut, posko layanan pengaduan mudik menjadi salah satu bentuk mitigasi. Sebab, dalam jangka panjang bisa menjadi evaluasi pemerintah dalam mempersiapkan mudik selanjutnya di tahun 2024.

"Apa yang kurang bisa dilengkapi. Nah, bagaimana menanggulanginya? Tentunya dari data. Data itu dari mana? Yang paling gampang dari pengaduan konsumen," tuturnya.

AMELIA RAHIMA SARI | AYU CIPTA

Pilihan Editor: BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Bakal Hujan Lebat, Begini Antisipasi ASDP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

5 menit lalu

Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

Jokowi akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, 3 BPJS

Baca Selengkapnya

YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

2 jam lalu

YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

YLKI mempertanyakan alasan pemerintah memberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

3 jam lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Buntut Penganiayaan Senior ke Junior, Kemenhub Tak Buka Formasi Pendaftaran STIP Tahun Ini

3 jam lalu

Buntut Penganiayaan Senior ke Junior, Kemenhub Tak Buka Formasi Pendaftaran STIP Tahun Ini

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peristiwa meninggalnya Rio, salah satu mahasiswa di STIP menjadi evaluasi bersama bagi Kemenhub.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

14 jam lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

15 jam lalu

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

Wakil Menteri BUMN sebut pemerintah masih kurang memberikan pendanaan untuk developer, guna memberikan pengadaan hunianuntuk masyarakat

Baca Selengkapnya

11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

21 jam lalu

11 Orang Korban Kecelakaan Maut di Subang Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Berapa Nilainya?

PT Jasa Raharja menjamin seluruh korban kecelakaan bus tersebut akan mendapat santunan.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan di Tol Cipularang, Sebagian Lajur Ditutup

22 jam lalu

Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan di Tol Cipularang, Sebagian Lajur Ditutup

Jasa Marga melakukan pemeliharaan perkerasan jalan di Tol Cipularang mulai pagi ini. Sebagian lajur ditutup.

Baca Selengkapnya

Bus Putera Fajar Tidak Punya Izin Angkutan, Kemenhub: Masyarakat Jangan Tergiur dengan Tiket Murah

1 hari lalu

Bus Putera Fajar Tidak Punya Izin Angkutan, Kemenhub: Masyarakat Jangan Tergiur dengan Tiket Murah

Bus yang mengangkut puluhan guru dan siswa SMK Lingga Kencana Depok itu tidak memperpanjang uji berjalanya setiap enam bulan.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perhubungan Bisa Cabut Izin Perusahaan Bus yang Sebabkan Kecelakaan Bus di Subang

1 hari lalu

Kementerian Perhubungan Bisa Cabut Izin Perusahaan Bus yang Sebabkan Kecelakaan Bus di Subang

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa mencabut izin trayek Perusahaan Otobus yang alami kecelakaan di Subang jika ditemukan pelanggaran

Baca Selengkapnya