TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pemerintah yang menolak impor KRL bekas dari Jepang sebagai pengganti kereta KRL Jabodetabek telah membuat was-was sejumlah pengguna kereta commuter tersebut.

Dalam bayangan sebagian penumpang yang diwawancara Tempo menyebutkan, bila tidak ada kereta pengganti, karena tidak jadi mendatangkan kereta bekas dari Jepang, lalu bagaimana caranya KRL mengangkut penumpang yang jumlahnya saat ini sudah berjubel?

“Menurut saya pemerintah tidak melihat demand dari para pengguna kereta yang sudah bertahun-tahun kondisinya seperti ini,” kata salah satu pengguna noda transportasi KRL asal Depok, Nisrina Rienjani, Depok, kepada Tempo, Jumat, 7 April 2023.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Nina itu mengatakan jumlah penumpang KRL saat ini sudah melebihi kapasitas, demikian pula dengan kondisi jalur loop KRL yang saat ini juga sangat memprihatinkan.

“Saya rasa semakin memprihatinkan dengan kondisi jalur loop transit yang kini beralih di Manggarai dan semakin padat,” ucapnya.

Kondisi itu membuat Nina memilih moda transportasi lain. Ia sering kali berpindah ke MRT untuk menunjang mobilitasnya.

“Saya beralih menggunakan transportasi lain. Jika kondisi masih seperti ini mengingat kenyamanan dan keselamatan pengguna kereta jika terus menerus dengan kondisi padat. Sejauh ini saya rasa yang paling mendekati dengan jarak tempuh MRT ya,” tuturnya.

Penumpang KRL minta pemerintah lebih memahami kondisi

<!--more-->

Ia meminta pemerintah untuk lebih paham kondisi pengguna KRL yang semakin hari kian padat. Selain itu, Nina berharap adanya perbaikan dari segi penambahan unit, keamanan pengguna dan waktu keberangkatan.

Jangan sampai, kata dia, penumpang yang membeludak justru membuat kereta anjlok, hal yang sangat membahayakan.

“Kepada pemerintah mungkin bisa lebih dekat lagi melihat kondisi para pengguna KRL yang kian hari juga semakin padat. Mungkin bisa ikut serta merasakan rutinitas waktu padat agar lebih paham keresahan para pengguna KRL,” katanya.

Sementara, dua pengguna lain yang dimintai pendapatnya oleh Tempo, juga punya aspirasi yang sama dengan Nina, yakni agar pemerintah lebih paham lagi soal keresahan pengguna KRL.

Adinda Rafna Safira, karyawan di kawasan Sudirman setiap hari menggunakan moda transportasi KRL. Ia merasakan adanya kepadatan yang semakin hari kian bertambah sesak. Karena itu ia menyayangkan bila pemerintah menolak impor kereta bekas dari Jepang, sementara PT INKA belum bisa memenuhi kebutuhan penggantian kereta KRL.

“Seharusnya pemerintah mempertimbangkan lagi. Coba disurvei lagi berapa banyak orang yang membutuhkan transportasi kereta dan lihat berapa jumlah kereta yang ada di Indonesia saat ini,” kata Dinda, Jumat, 7 April 2023.

Meski demikian, Dinda belum punya rencana untuk pindah moda transportasi lain, mengingat tempat kerja dan rumahnya lebih dekat dengan stasiun.

“Kalau aku pribadi masih tetap mau naik kereta di samping harganya yang murah, juga dekat dari stasiun ke kantor. Walaupun harus desak-desakan pas jam kerja,” ucapnya.

Pemerintah mestinya melakukan survei ke penumpang KRL

<!--more-->

Dinda mengatakan meski dilarang impor kereta bekas Jepang. Ia berharap adanya tambahan gerbong setiap kereta terutama khusus wanita.

“Soalnya rawan juga perempuan kalau desak-desakan di jam pulang kerja,” katanya.

Salah satu penumpang setia KRL, Eriska pekerja agensi di kawasan Kuningan mengatakan dia belum punya rencana untuk ganti moda transportasi umum. Meski demikian, penolakan pemerintah impor kereta bekas Jepang dianggap tidak melihat situasi.

“Harusnya pemerintah lakukan survei dulu kepada penumpang, tahu seperti apa urgensi ya. Jangan langsung menolak pembelian kereta impor,” kata Eriska.

Selain itu, penolakan pemerintah itu juga harus dibarengi oleh solusi. Bagaimana bila rakyatnya saban hari harus berdesak-desakan di dalam gerbong saat berangkat dan pulang kerja?

“Jadi kalau misal memang sudah tidak bisa dipertimbangkan lagi untuk membeli kereta impor. Harap dipikirkan secara cepat solusi untuk kepadatan penumpang seperti apa,” katanya.

Sebelumnya, PT KCI berencana melakukan impor KRL bekas dari Jepang unntuk menggantikan 16 rangkaian KRL Jabodetabek yang sudah uzur yang harus dipensiunkan dalam dua tahun ke depan.

KCI diminta memberi kereta buatan INKA atau meremajakan kereta

<!--more-->

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diminta membeli kereta baru produksi BUMN PT Industri Kereta Api atau INKA. Opsi lainnya, KCI diminta meremajakan armada lama mereka atau retrofit. Masalahnya, kereta baru buatan INKA baru akan selesai pada 2025 atau dua tahun lagi. Adapun langkah peremajaan memerlukan waktu 16 bulan.Padahal, kereta-kereta pengganti diperlukan saat ini, yakni masa 2023-2024.

Pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan tidak merekomendasikan untuk impor kereta bekas dari Jepang. Pertimbangan pemerintah itu berdasarkan hasil audit BPKP tentang impor KRL bekas.

"Jadi kami di Kemenko Marves sudah menerima surat dari BPKP pada 29 Maret 2023, berarti Minggu lalu," kata Seto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Marves, Jakarta pada Kamis, 6 April 2023.

Dia menjelaskan, secara umum ada empat hal yang menjadi kesimpulan BPKP. Pertama, rencana impor kereta bekas tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.

Seto lantas menyebut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

Dalam beleid tersebut, ditetapkan persyaratan umum pengadaan sarana kereta kecepatan normal dengan penggerak sendiri, termasuk KRL, yang harus memenuhi spesifikasi teknis. Salah satunya mengutamakan produk dalam negeri.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga sudah memberikan tanggapan terkait permohonan dispensasi impor KRL bekas.

Tingkat okupansi penumpang KRL masih 62,75 persen

<!--more-->

Seto melanjutkan, Kemendag telah menyatakan permohonan dispensasi impor kereta bekas tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Sebab, fokus pemerintah adalah pada kendaraan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Nah yang ketiga, KRL bukan baru yang diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor," jelas anak buah Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

Dalam regulasi tersebut, barang bekas yang bisa diimpor adalah barang yang belum bisa dipenuhi dalam negeri.

Selain itu, BPKP juga mengungkap alasan teknis dalam laporannya. Salah satunya, ada beberapa unit sarana yang masih bisa dioptimalkan penggunaannya.

"Hasil (audit) dari BPKP bahwa jumlah KRL yang beroperasi saat ini 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonversi sementara," ujar Seto.

Berdasarkan perhitungan BPKP, jumlah armada tersebut masih mencukupi untuk melayani penumpang KRL yang saat ini sebanyak 273,6 juta orang. Hal itu didasarka tingkat okupansi KRL di tahun 2023 yang masih 62,75 persen. Artinya, menurut BPKP, KCI tak perlu impor KRL bekas, dan masih bisa mengandalkan kereta yang ada saat ini.

"Overload ini terjadi pada jam-jam sibuk. Namun secara keseluruhan untuk okupansi tahun 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 79 persen, dan 2025 sebanyak 83 persen," kata Septiap Hario Seto.

Pilihan Editor: MTI Beberkan Hitung-hitungan Impor KRL Bekas, Beli Kereta Baru, dan Retrofit