TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemindahan kawasan tanki timbun bahan bakar minyak (BBM), Depo Plumpang milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara, muncul setelah insiden kebakaran pada Jumat pekan lalu, 3 Maret 2023. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Rencana itu ditolak oleh pengamat perminyakan Kurtubi. Saran dia justru sebaliknya, pemukiman warga yang direlokasi dan dipindahkan. Menurut dia, sebaiknya Pertamina menegakkan aturan, karena lahan tersebut milik perusahaan pelat merah itu.

“Ada pun (warga) yang sudah tinggal mepet dengan lokasi tanki timbun dan pipanya ini, ya sebaiknya direlokasi menjauh, sehingga menjadi aman,” ujar Kurtubi melalui sambungan telepon pada Kamis, 9 Maret 2023.

Menurut mantan anggota Komisi VII Bidang Pertambangan dan Energi DPR RI itu, jika yang dipindahkan Depo Plumpang, harus membangun dari nol, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu belum tentu tanahnya nanti seluas yang ada di Plumpang. Kurtubi menyarankan agar BUMN dan Pertamina memikirkannya baik-baik.

“Saya termasuk yang berpendapat sebaiknya yang direlokasi adalah masyarakat pemukiman yang sejak awal melanggar aturan keamanan dari infrastruktur energi,” tutur Kurtubi.

Penolakan relokasi Depo Plumpang Pertamina juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan warga sekitar depo harus pindah. Menurutnya, tempat yang ditinggali warga di sekitar Depo Plumpang adalah buffer zone atau zona rawan.

"Jangan dibalik ya. Depo Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang disuruh pindah," kata Luhut. "Kita harus jernih melihat ini, karena itu daerah kosong, itu bukan tanah kosong, memang dari dulu disiapkan itu," kata Luhut.

Selanjutnya: Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan....

<!--more-->

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Pertamina. "Kami sudah merapatkan bahwa kilang Pertamina akan kami pindahkan ke tanah Pelindo," ujar Erick. Rencananya, Depo Pertamina Plumpang akan direlokasi ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pelindo. Lahan tersebut, kata Erick, akan siap dibangun pada akhir 2024. Kemudian, pembangunan memerlukan waktu dua sampai 2,5 tahun, sehingga pihak terkait masih memiliki waktu kurang lebih 3,5 tahun.

Karena itu, Erick meminta dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Terlebih, menurutnya, relokasi ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat. Erick mengatakan kebijakan relokasi juga mendapat dorongan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Rencananya, pemerintah akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina. "Tentu tidak hanya Plumpang, tapi ada di Balongan dan Semarang," kata Erick.

Sejarah Depo Plumpang dan Pemukiman Warga

Kurtubi mengungkap bagaimana awal mula Depo Pertamina Plumpang dibangun dan yang kemudian bermunculan pemukiman di sekitarnya. Menurut dia, saat pertama kali berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional, sehingga diperlukan membangun storage tanki timbun BBM di seluruh Indonesia, salah satunya di Plumpang.

Kemudian, pegawai yang ada di bagian pertanahan di Pertamina itu melakukan pengadaan dengan membeli tanah untuk infrastruktur tempat menyimpan BBM. Dengan tanah yang dibeli seluas 165 hektare, kata Kurtubi, Pertamina sudah mendesain depo tersebut aman.

“Makanya dibeli tanah yang luas. Maksudnya agar tanki timbun dan pipanya jangan sampai dekat dengan penduduk. Jadi sudah diperhitungkan aspek keamanannya,” tutur Kurtubi.

Selanjutnya: Saat itu, pensiunan Pertamina itu melanjutkan....

<!--more-->

Saat itu, pensiunan Pertamina itu melanjutkan, suatu ketika ada warga yang menyerobot tanah di depan depo itu. Tapi oleh Pertamina dilaporkan ke polisi, lalu diusir. Peristiwa itu, menurut Kurtubi, berkali-kali terjadi.

Pada tahun 2001, Kurtubi menuturkan, UU Nomor 8 Tahun 1971 dicabut dan digantikan dengan UU UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan terbitnya aturan baru itu, Pertamina tidak lagi pemegang kuasa pertambangan dan tidak lagi berkewajiban memenuhi BBM di seluruh Indonesia.

“Yang berkewajiban memenuhi BBM itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), karena kuasa pertambangan dipindahkan. Yang tadinya di tangan Pertamina dipindahkan ke Menteri ESDM,” tutur dia.

Sejak 2001 itu, Pertamina sudah tidak lagi memiliki kekuasaan apapun dan berubah menjadi perusahaan persero yang dibentuk dengan akta notaris, tidak lagi dengan UU. Hal itu, menurut dia, menyebabkan Pertamina lemah dari sisi kewenangan.

Menurut Kurtubi, itu yang membuat banyak tanah milik Pertamina diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Menjadi-jadilah itu, nyaplok tanah Pertamina itu. Lalu campur baur dengan urusan politik,” ucap dia.

Pada saat Joko Widodo alias Jokowi ingin menjadi Gubernur DKI, Kurtubi berujar, warga Tanah Merah yang ada di sekitar Depo Plumpang itu dijanjikan memperoleh pengakuan kependudukan. Dengan alamat di lokasi itu, meski kabarnya tanah tetap milik Pertamina. “Itu yang terjadi.”

Singkat cerita, pada Jumat pekan lalu, ada pipa bocor, disusul ledakan dan kebakaran. Ada puluhan orang meninggal, terutama yang rumahnya berdekatan dengan Depo Plumpang ikut terbakar.

“Itu pasti menyalahi aturan kebijakan energi migas yang dari sejak awal Pertamina wanti-wanti penduduk itu jauh, makanya tanahnya dia beli luas,” kata Kurtubi.

Selanjutnya: Pakar UGM Nilai Pemindahan Depo....

<!--more-->

Pakar UGM Nilai Pemindahan Depo Opsi yang Tepat

Berbeda dengan Kurtubi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, justru menyarankan agar Depo Plumpang yang dipindah. Menurut dia, opsi pemindahan Depo Plumpang Pertamina merupakan opsi yang tepat dengan beberapa alasan.

Alasan pertama, menurut Fahmy, penyulut kebakaran berawal dari Depo Plumpang Pertamina , bukan rumah penduduk. Kedua, opsi pemindahan Depo Plumpang Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak, seperti Pertamina, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan warga.

Ketiga, saat ini lokasi Depo Plumpang Pertamina sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat, tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Pendistribusian BBM dari kilang ke Depo Plumpang menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya.

“Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata ‘pindahkan’ Depo Plumpang Pertamina dalam tempo sesingkatnya,” ucap Fahmy.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengambil keputusan relokasi Depo Plumpang atau relokasi pemukiman warga. Dalam proses pengambilan keputusan itu, mengemuka pendapat bahwa jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim milik Pertamina.

Namun, menurut Fahmy, hampir tidak mengemuka pendapat yang mempertanyakan mengapa kebakaran dahsyat itu bisa terjadi. Kalau kebakaran itu tidak terjadi, maka tidak ada korban berjatuhan. Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Plumpang Pertamina yang menyambar sejumlah rumah penduduk.

Kebakaran yang ketiga kali di Depo Pertamina Plumpang dan Kilang Minyak Pertamina mengindikasikan bahwa sistem keamanan (safety system) amat buruk—di bawah international standard yang mensyaratkan zero accidents bagi aset strategis dan risiko tinggi. Fahmy menilai tidak tampak upaya serius Pertamina untuk memperbaiki sistem keamanan yang diterapkan.

“Sehingga menyebabkan kebakaran beruntun kilang Minyak dan Depo Plumpang BBM milik Pertamina berulang, yang kali ini merenggut 19 nyawa penduduk tidak berdosa,” tutur Fahmy.

Selanjutnya: Penyelidikan Penyebab Kebakaran....

<!--more-->

Penyelidikan Penyebab Kebakaran

Kepolisian telah memeriksa 24 orang dalam penyelidikan penyebab kebakaran Depo Plumpang Pertamina. Polisi meminta keterangan mereka untuk mencari data dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan penyebab kebakaran tersebut.

“Sudah 24 orang dimintai keterangan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis, 9Maret 2023.

Ramadhan berujar kasus kebakaran Depo Plumpang masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga, status mereka yang diperiksa bukanlah saksi, melainkan pihak yang dimintai keterangan. "Jadi statusnya bukan diperiksa, melainkan dimintai keterangan," kata dia.

Adapun 24 orang itu menjabat sebagai operator Depo Plumpang dan petugas keamanan. Sebanyak 14 warga juga dimintai keterangan terkait kebakaran hebat tersebut. Menurut Ramadhan, polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran. Tim yang bekerja di antaranya berasal dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Tragedi kebakaran di Depo Plumpang terjadi pada Jumat malam, 3 Maret 2023, menewaskan 19 orang dan menyebabkan ratusan orang terpaksa mengungsi. Dari 19 korban, 15 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Disaster Victim Polri telah berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah tersebut. Satu potongan tubuh yang terpisah dari jasad juga berhasil diketahui siapa pemiliknya.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati meminta maaf atas kebakaran pipa BBM di Depo Plumpang. Selain meminta maaf dan mengucapkan keprihatinannya, dia juga mengatakan Pertamina akan menangani kejadian tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Pertamina akan memberikan penanganan yang terbaik bagi masyarakat terdampak," ucap Nicke Widyawati.

Selain itu, Pertamina akan menginvestigasi kejadian tersebut melalui tim gabungan yang dibentuk dengan PT Pertamina Patra Niaga dan fungsi terkait. "Kami akan melakukan evaluasi dan merefleksi menyeluruh di internal demi menghindari kejadian serupa terulang," ujar Nicke Widyawati.

<!--more-->

ESDM Minta Ada Analisis Risiko Semua Fasilitas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina melakukan analisa risiko di semua fasilitas karena kebakaran di Depo Plumpang. "Kami meminta Pertamina melakukan analisa risiko terhadap seluruh fasilitas yang dimiliki," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Dia menuturkan Kementerian ESDM mendorong Pertamina melakukan penanganan korban kebakaran, dengan memberikan jaminan penggantian seluruh biaya perawatan di rumah sakit. "Kami sepenuhnya mendukung Pertamina dalam memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia," lanjut Agung.

Selain itu, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) telah menurunkan tim dan melakukan inspeksi di lokasi kebakaran. Dirjen Migas juga akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari akar masalah kejadian kebakaran tersebut.

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga juga meminta agar Pertamina memeriksa keamanan depo lain agar insiden di Depo Plumpang tidak terjadi kembali. “Ya tentunya perlu (memeriksa keamanan depo lain), terutama mengenai penilaian dan pengendalian risiko, serta mitigasi kebencanaan,” kata dia.

Untuk peristiwa di Depo Plumpang, kata Daymas, perlu adanya perbaikan dan hal itu perlu melibatkan berbagai pihak untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat yang berada di sekitar Depo Plumpang, untuk juga mengetahui resiko dan mitigasi apabila terjadi bahaya di sekitar area Depo Plumpang.

“Mengingat lokasi itu banyak permukiman, pemerintah daerah harus turut andil dalam meninjau permukiman-permukiman yang tidak berizin. Khususnya yang ada di sekitar area Depo Plumpang agar segera direlokasi,” tutur Daymas.

Selanjutnya: Kerugian Kebakaran Depo Plumpang....

<!--more-->

Kerugian Kebakaran Depo Plumpang

Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah melakukan investigasi ihwal penyebab kebakaran di Depo Plumpang Pertamina, Jakarta Utara. Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Alfon Simanjuntak mengatakan akan menghitung jumlah kerugian akibat kejadian tersebut.

"Sanksi ini nanti dari Ditjen Migas. Tergantung hasil investigasi penyebab terjadinya kebakaran,” kata dia.

Sementara itu, menurut Alfon, kondisi pendistribusian BBM di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi saat ini masih dalam kondisi aman. Alfon berjanji segera mengungkapkan hasil investigasi dan sanksi yang akan diberikan pada pihak terkait.

Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi mengungkapkan kerugian insiden tersebut. “Kerugian itu terutama adalah lenyapnya persediaan BBM yang ada di Depo Plumpang itu,” tutur dia.

Fahmy menilai Depo Plumpang termasuk memiliki pasokan yang cukup besar. Bahkan, kata dia, sekitar 20 persen kebutuhan nasional berasal dari tempat itu. Untuk nilai kerugiannya, menurut dia, perlu dihitung. “Saya enggak bisa menghitung karena enggak tahu berapa sesungguhnya minyak yang terbakar,” ucap Fahmy.

Kerugian lainnya yang ditanggung Pertamina adalah kerugian material masyarakat setempat. Fahmy menuturkan, Pertamina harus mengganti rumah warga yang terbakar dan memberikan santunan bagi yang meninggal atau bagi yang sakit.

MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI | M ROSSENO AJI | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Dua Menteri Jokowi: Sri Mulyani dan Mahfud MD Beda Pendapat Soal Transaksi Janggal Rp 300 T

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini