TEMPO.CO, Jakarta - Eks Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali Joko Agus Setyono menjabat Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta usai dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Dalam kesempatan itu, Joko menyatakan tidak ada program khusus selain membantu Pj Gubernur.

“Tugas saya membantu beliau, Pj Gubernur dalam rangka mencapai program-program pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta supaya Jakarta lebih baik,” kata dia usai pelantikan di Balai Kota DKI, Rabu, 15 Februari 2023.

Heru Budi Hartono optimistis Joko Agus Setyono dapat mengawal dan menjaga akuntabilitas anggaran daerah. Dia menilai, Joko telah menguasai seputar penganggaran, mulai dari analisis keuangan hingga pengawasannya.

"Saya percaya beliau sebagai Sekda selaku pembina ke dalam sekaligus mengawal supaya penganggaran itu tepat dan tentu akuntabilitas terjaga. Itu yang penting," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.

Bagi Kepala Sekretaris Kepresidenan itu, Joko merupakan sosok yang familiar dan pernah bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta selama beberapa tahun. Joko dianggap telah terbiasa mengawal proses penganggaran Ibu Kota.

Heru Budi menilai, eks Kepala BPK Bali itu mampu mengemban amanah sebagai Sekda DKI. "Beliau (Joko) tidak asing di DKI, pada 2010 sampai 2015 bertugas di DKI Jakarta, khususnya menangani Pemprov DKI," ucap dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap Joko mampu membangun harmonisasi kerja untuk menuntaskan tiga program prioritas, yaitu penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga program tersebut digadang Heru Budi Hartono saat resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

“Kami memikirkan juga nanti itu adalah target di perubahan yang akan kita bahas semoga perencanaan dari tim anggarannya TAPD yang diketuai oleh Pak Sekda yang baru supaya sukses,” ujarnya di Balai Kota Jakarta usai acara pelantikan.

Selain menguasai permasalahan Jakarta, Ketua DPRD DKI itu yakin Joko Agus sangat paham soal keuangan karena lama berkarier di Badan Pemeriksaan Keuangan sejak 2015.

Mengingat Joko pernah menjadi Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur; Kepala Subauditorat DKI Jakarta I BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada 2010; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau pada 2017; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat pada 2018; Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur pada 2020; dan terakhir sebagai Kepala BPK Provinsi Bali.

Baca juga: Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta sekaligus politisi Partai NasDem Nova Harivan Paloh berharap Sekda DKI Joko Agus Setyono mampu mendamping Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dalam berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dalam rangka berkoordinasi secara bersama terhadap SKPD yang ada dalam hal istilahnya memprioritaskan pembangunan, melalui RPD ke depan kami akan menyusun RKPD untuk 2024,” kata Nova saat dihubungi, Kamis, 16 Februari 2023.

Nova Harivan Paloh juga berharap Sekda DKI yang baru saja dilantik Heru Budi mampu mencapai target pendapatan daerah dari sektor-sektor kegiatan, seperti pajak daerah. Selain itu, diharapkan bisa menjalankan program prioritas. Mengingat, DKI memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp 83,7 triliun.

“Kami fokus terhadap tujuan kita membangun DKI. Saya rasa kerja sekda-sekda sebelumnya sudah bagus,” kata dia.

Selaraskan Kebijakan Daerah dengan Pemerintah Pusat

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono harus mampu mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk membenahi Ibu Kota. Dia mengharapkan Joko dapat membawa kebijakan di daerah sejalan dengan pemerintah pusat.

"Tentu sangat berharap dapat membawa Jakarta selaras dengan kebijakan-kebijakan di pusat dan di sinilah peran Sekda untuk mengoordinasikannya ke berbagai stakeholder di Jakarta," kata August dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 16 Februari 2023.

Menurut August, kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat antara lain penanganan banjir dan penanggulangan kemacetan. Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI itu juga meyakini, Joko akan lebih berhati-hati soal penggunaan APBD DKI mengingat latar belakangnya sebagai eks Kepala BPK Provinsi Bali.

"Melihat track record Joko Agus yang merupakan Kepala BPK Provinsi Bali, tentu integritas dan kualitas beliau tidak perlu dipertanyakan," ujar dia.

Pilihan Editor: Joko Agus Setyono jadi Sekda DKI Pilihan Jokowi, Berapa Harta Kekayaannya?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.