TEMPO.CO, Jakarta - Yati, 51 tahun, salah satu pedagang beras di Pasar Ceger, Tangerang Selatan dan pedagang beras lainnya sebenarnya sudah tak heran lagi dengan kenaikkan harga beras yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Sebab, harga beras memang cenderung selalu naik sebelum panen raya atau menjelang bulan Ramadan.

Menjelang panen raya yang diperkirakan terjadi pada Maret, harga beras saat ini masih terus merangkak naik. Yati mengungkapkan kini seluruh jenis beras tak ada yang murah. Di kiosnya, harga beras terendah mencapai Rp 11.900 per kilogram sementara beras medium menembus angka Rp 13.000 per kilogram. Angka itu pun jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yaitu Rp 9.450 per kilogram.

"Kalau dulu kan macem-macem harganya. Sekarang semuanya mahal," tutur Yati saat ditemui Tempo pada Senin, 13 Februari 2023.

Ia menuturkan harga beras semakin melonjak sejak tiga bulan lalu. Namun, Yati menilai kondisi tersebut adalah hal yang biasa lantaran pada periode ini, harga beras selalu naik setiap tahun. Kendati demikian, menurutnya, kenaikan harga beras tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Karena itu, dia menyayangkan langkah operasi pasar Bulog yang belum juga bisa meredam kenaikan harga beras di pasaran. Terlebih saat Yati mendengar kabar ihwal keberadaan mafia beras yang membuat penyaluran beras Bulog itu tak berhasil menurunkan harga.

Seperti diketahui, belakangan Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan ramai-ramai melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang dan menunjukan bukti dugaan adanya penyelewengan beras Bulog. Pada Februari 2023, Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas melakukan sidak di di gudang beras milik PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur. Buwas juga menemukan sejumlah barang yang diduga menjadi bukti keberadaan mafia beras.

Di gudang beras itu, Buwas menemukan tumpukan beras Bulog yang bersisian dengan beras dengan karung merek lain. Di antara tumpukan itu, terdapat sejumlah karung beras kosong dengan berbagai merek premium, seperti Induk Ayam dan Lumbung Rejeki.

Selanjutnya: Ini kan karung beras komersiil premium....

<!--more-->

"Ini kan karung beras komersiil premium. Bisa jadi mereka mindahin dari karung Bulog ke karung yang mereknya beda. Ini salah satu bukti ada banyak kemasan," ujar Buwas.

Buwas menduga beras dari Bulog sengaja dipindahkan ke kemasan merek lain dengan label beras kualitas premium, sehingga beras Bulog yang seharusnya dijual maksimal Rp 8.900 di Pasar Induk Cipinang melonjak hingga Rp 12.000 per kilogram.

Buwas juga mengendus akal-akalan mafia beras lainnya, yaitu mencampur beras Bulog dengan beras lain. Tak hanya itu, Buwas juga curiga pedagang nakal tersebut melakukan pengemasan ulang dengan ukuran lebih kecil, yaitu 5 sampai 10 kilogram kemudian membanderolnya dengan harga di atas HET.

Sepekan setelah sidak di Cipinang, Bulog kembali mengumumkan penemuan barang bukti keberadaan mafia beras. Kali ini bertempat di wilayah Banten. Buwas, Kepala Kepolisian Daerah Banten Rudy Heriyanto Adi Nugroho dan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melakukan konferensi pers di kantor Polda Banten, Serang pada Jumat siang, 10 Februari 2023

"Apa yang saya sampaikan minggu lalu terbukti hari ini. Kalau saya dalami, ini merupakan wujud kegiatan mafia," ujar Buwas dalam konferensi pers tersebut.

Kapolda Banten Heriyanto mengaku mengusut dan mengumpulkan seluruh barang bukti hanya dalam dua hari, yakni mulai 8 Februari 2023. Di ruangan konferensi pers, berjejer puluhan karung beras yang totalnya mencapai 350 ton. Beras tersebut yang diduga sebagai barang bukti pengoplosan beras Bulog dan pengemasan ulang menjadi beras premium yang dibanderol rata-rata Rp 11.800 per kilogram.

Selain beras, Polda Banten juga memamerkan barang bukti lainnya, antara lain tiga timbangan digital, enam mesin jahit karung, 8.000 karung beras merk Bulog, 10.000 karung beras premium, beserta sejumlah bukti transfer, dan 50 nota penjualan.

Selanjutnya: Tujuh orang tersangka....

<!--more-->

Tujuh orang tersangka mengenakan baju tahanan berwarna oranye juga ditampilkan di depan ruangan dengan posisi berdiri memunggungi awak media. Namun, hingga konferensi pers berakhir, tak diungkap siapa tujuh tersangka itu dan dari mana mereka berasal. Saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Buwas maupun Kapolda Banten Heriyanto enggan menjawab latar belakang tersangka. Heriyanto hanya menjawab bahwa para tersangka itu ditangkap di daerah Lebak, Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Pandeglang. "Tanya yang umum-umum saja," kata Kapolda Banten Heriyanto.

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal tujuh tersangka pengoplosan dan pengemasan ulang beras Bulog. Melalui keterangan tertulis, Arief mengatakan pelakunya adalah distributor atau pedagang yang memanfaatkan beras milik negara itu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Namun, Arief pun tak menjelaskan distributor mana yang melakukan penyelewengan beras milik negara ini. Tetapi ia mengatakan distribusi beras Bulog kini mayoritas terpusat melalui Badan Usaha Milik Daerah, PT Food Station Tjipinang Jaya.

Tidak transparannya pengungkapan kasus mafia beras ini menjadi sorotan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah. Said tak menampik adanya faktor penguasaan beras oleh pedagang atau yang kerap disebut sebagai mafia beras. Tapi dia menilai seharusnya Satgas Pangan Polri mengusut ke bagian hulu industri, yakni ke penggilingan atau perusahaan besar.

"Tentu saja yang harus dicari adalah aktor besarnya," tutur Said kepada Tempo, Senin, 13 Februari 2023.

Said menuturkan jumlah penggilingan atau perusahaan beras yang besar di Jawa hanya sedikit, sehingga otoritas tak akan sulit untuk melakukan inspeksi. Terlebih di beberapa tempat, menurutnya, memang mudah ditemukan modus pengoplosan dan pengemasan ulang.

Said menilai kecurigaan atas adanya mafia beras sebagai penyebab harga komoditas ini tak kunjung melandai adalah hal yang wajar. Sebab, pedagang memiliki stok beras Bulog yang laku dijual dengan harga di atas ketentuan atau dengan harga beras premium.

Selanjutnya: Karena itu, meskipun sulit....

<!--more-->

Karena itu, meskipun sulit, ia berharap Satgas Pangan Polri memperkuat pengawasan terhadap proses distribusi beras milik negara. Apabila memang betul ada indikasi pengoplosan maupun pengemasan beras Bulog, ia mendorong Satgas Pangan melakukan penyelidikan lebih jauh.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai sengkarut mafia beras ini merupakan masalah yang lebih sistemik. Menurutnya, sistem Bulog menggelontoran beras Bulog dalam operasi pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) memang sangat rapuh, alhasil tidak efektif dalam menurunkan harga beras.

Khudori menjelaskan operasi pasar merupakan subsidi umum. Sehingga tidak jelas siapa sasarannya dalam program ini karena orang miskin maupun kaya boleh membeli beras Bulog. Ditambah ada keterlibatan pedagang atau pengecer yang sebetulnya, menurut Khudori, menjadi titik masalah.

"Karena dia jadi bagian pelaku. Apa yang kita baca beberapa hari ini, yang katanya ada mafia dan seterusnya, itu adalah salah satu efek dari keterlibatan pedagang atau pengecer," tutur Khudori kepada Tempo pada Senin, 13 Februari 2023.

Menurut Khudori penyimpangan itu didorong oleh keinginan mendapatkan margin untung yang besar. Pasalnya, potensi untung dengan memanfaatkan operasi pasar Bulog amat besar. Khudori pun membeberkan perhitungan potensi penyelewengan tersebut.

Pedagang besar membeli beras operasi pasar di Bulog Rp 8.300 per kilogram. Pedagang tersebut dibatasi menjual ke pengecer atau downline dengan harga maksimal Rp 8.900 per kilogram, sehingga ada margin Rp 600 per kilogram. Sementara itu, pengecer dilarang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp 9.450 sampai Rp 10.250 per kilogram, tergantung wilayah.

Padahal, beras Bulog dalam operasi pasar ini berkualitas premium, sehingga ada potensi pedagang menjualnya dengan harga premium yang berkisar Rp 12.800 sampai Rp 13.600 per kilogram. Artinya, keuntungan yang bisa didapat berkisar Rp 3.900 hingga Rp 5.300 per kilogram. Hal itu membuat pedagang tergiur melakukan penyelewengan beras Bulog dan menjualnya di kemasan premium dengan harga lebih tinggi.

Selanjutnya: Dengan penjelasan ini....

<!--more-->

"Dengan penjelasan ini, buat saya, operasi pasar dari sisi instrumen memang tidak efektif. Karena sebagai operator, Bulog menyalurkan lewat pedagang atau pengecer, yang masing-masing mereka itu akan memungut margin keuntungan," ujarnya.

Faktor lainnya yang membuat operasi pasar tidak berhasil menurunkan harga beras adalah sulitnya mengawasi pedagang atau pengecer, sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah melanggar persyaratan yang dibuat pemerintah.

Penyelewengan-penyelewengan yang ramai disorot, ujarnya, adalah contoh riil di lapangan. Hal itu disebabkan adanya peluang atau potensi keuntungan yang besar. Ditambah potensi tertangkap aparat sangat kecil karena pengawasan yang relatif lemah.

Karena itu, menurutnya, operasi pasar akan efektif apabila beras Bulog bisa langsung tersalur dan terhubung dengan konsumen akhir. Seperti yang terjadi pada saat masih ada program beras untuk keluarga miskin (Raskin) atau beras sejahtera (Rastra).

Saat program itu masih ada, pemerintah bisa mengendalikan harga beras dengan mengucurkan beras tambahan dalam bentuk Raskin atau Rastra hingga ke 15 juta keluarga penerima manfaat. Melalui kedua program itu, harga beras stabil. Para penerima bantuan tidak lagi berburu beras ke pasar. Raskin atau Rastra saat itu juga disalurkan tepat waktu sehingga harga beras tetap dan inflasi juga terkendali.

Senada dengan Khudori, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal menilai keberadaan mafia beras merupakan masalah struktural. Menurutnya, mafia beras masih terus ada di Tanah Air karena peran Bulog dalam mengendalikan cadangan beras nasional masih kecil.

Faisal menjelaskan Bulog hanya menguasai kurang dari 20 persen cadangan nasional. Artinya, sebagian besar cadangan beras nasional atau 80 persennya dikuasai oleh perusahaan swasta. Oleh karena itu, menurut Faisal, persoalan beras di Indonesia adalah masalah yang lebih struktural.

Selanjutnya: Faisal mengungkapkan....

<!--more-->

Faisal mengungkapkan semestinya pemerintah sudah harus memperkuat Bulog sejak dulu sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan. Selain itu, ia juga mendorong agar kedudukan Badan Pangan Nasional lebih kuat untuk mengatasi sengkarut beras ini agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Persaingan antara Bulog dan perusahaan swasta dalam menguasai komoditas beras di Indonesia telah lama menjadi sorotan. Said pun mengungkapkan tingginya harga beras saat ini disebabkan oleh Bulog yang hanya menyerap sedikit hasil panen petani pada tahun lalu untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Walhasil, cadangan di gudang Bulog menipis di bawah batas aman, yakni 1,2 juta ton.

"Walaupun produksi saat itu sedang meningkat, namun Bulog kalah sama pedagang dan penggilingan atau pengusaha besar," ujar Said. Sehingga, hasil panen petani dikuasai oleh pengusaha besar tersebut. Terlebih, menurutnya, pada kuartal terakhir 2022 sudah tidak terjadi panen lagi.

Sekarang pun, kata Said, meski panen raya sudah mulai pada Februari ini, harga beras tetap tinggi karena hasil panen masih menjadi rebutan penggilingan padi maupun pedagang beras. Sementara Bulog tidak punya kekuatan untuk mengguyur pasar dalam jumlah banyak untuk mengintervensi kenaikan harga meski sudah melakukan impor.

Kepala Bagian Evaluasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Batara Siagian sebelumnya juga menyangsikan harga beras naik karena stok beras negeri tiris. Salah satu perusahaan besar yang menjadi sorotan adalah PT Wilmar Padi Indonesia (WPI). Ia mengatakan tak mungkin hasil produksi di Indonesia turun sementara Wilmar Group terus gencar berekspansi membuka pabrik baru.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengakui lonjakan harga beras saat ini disebabkan oleh permainan perusahaan swasta. Menurut dia, pertumbuhan perusahaan swasta yang memproduksi beras dengan teknologi tinggi semakin menjamur hingga berani mengendalikan harga beras di masyarakat.

"Mereka (swasta) menguasai dan sampai hari ini tidak ada pengendalian mereka yang merusak harga di lapangan," kata Buwas.

Selanjutnya: Komisi IV DPR RI....

<!--more-->

Komisi IV DPR RI sebelumnya juga menilik kompetisi antara Bulog dan perusahaan swasta. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin bahkan meminta agar Wilmar fokus di produksi beras segmentasi premium, bukan medium, sehingga segmentasi beras jenis medium tidak dimonopili swasta.

Sudin berujar beras medium seharusnya menjadi wilayah kerja khusus yang diproduksi oleh penggilingan padi lokal berskala kecil dan kemudian bisa diserap Bulog. "Beliau (Presiden Direktur PT WPI), pada prinsipnya menyetujui,” ujar Sudin kepada usai melakukan mengunjungi pabrik Wilmar di Kabupaten Serang, Banten, pada Desember tahun lalu, diikutip melalui keterangan resmi pada Selasa, 14 Februari 2023.

Sebagai informasi, PT WPI merupakan anak usaha raksasa sawit dan minyak goreng Wilmar Group. Wilmar mengakuisisi pabrik beras PT Lumbung Padi Indonesia atau LPI. LPI adalah perusahaan kongsi pengusaha nasional dan Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Fara Luwia, serta produsen mesin giling asal Jepang, Satake. LPI membangun pabrik beras di Mojokerto, Jawa Timur, yang kini dikuasai oleh PT WPI.

Menanggapi permintaan DPR, Direktur Operasional PT WPI Saronto Soebagio mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran akan kehadiran perusahaannya di sejumlah sentra produksi beras nasional. Sebab, menurutnya, misi yang dibawa Wilmar tidak semata berorientasi bisnis.

"Misi kami tidak semata business oriented, tetapi juga berkeinginan menjadi agen pembangunan yang siap bergandeng tangan dengan siapapun, termasuk juga dengan industri penggilingan padi masyarakat," kata Saronto dalam keterangan resmi DPR RI Desember 2022, diikutip pada Selasa, 14 Februari 2023.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: 5 Fakta Terbaru Kasus Meikarta Usai Bos Lippo Cikarang Rapat dengan DPR, Apa Saja?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.