TEMPO.CO, Bandung - Tak sedikit pedagang mengeluh kesulitan mendapatkan minyak goreng merek Minyakita di berbagai daerah. Kalaupun akhirnya mendapat kiriman minyak goreng bersubsidi itu, harganya sudah di atas harga eceran tertinggi (HET), setara dengan minyak goreng premium nonsubsidi saat ini.

Azis, salah satu pedagang pasar Kordon Bandung, misalnya, mengaku baru menerima lagi kiriman Minyakita dua hari yang lalu setelah hampir sebulanan tidak bisa mendapatkan produk minyak goreng itu. "Hanya dapat 1 dus," kata dia pada Tempo, Rabu, 8 Februari 2023.

Padahal biasanya ia bisa mendapatkan kiriman 6 dus dalam sekali pembelian. "Sudah lama kosong, barangnya gak ada." Adapun Minyakita yang diperoleh adalah yang kemasan plastik transparan dengan sablonan nama Minyakita serta nama produsen, karena kemasan botol sudah tidak ada.

Barang langka, harga naik

Dari produsen, Azis harus menebus harga Minyakita Rp 14.500 per liter. Agar bisa untung, ia menjualnya di harga Rp 16.000 per liter. "Jadi sama harganya dengan minyak goreng yang biasa," ucapnya. Padahal HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter.

Pantauan Tempo di pasar tersebut, ternyata hanya ada dua lapak yang masih menjual Minyakita. Rendi, pedagang lainnya di pasar itu menjual Minyakita dalam kemasan botol isi 1 liter. "Hanya ada yang botol," kata dia.

Sama dengan Azis, Rendi mengeluhkan kesulitan memperoleh Minyakita. "Sudah semingguan kosong," kata dia. Ia pun menaikkan harga jual minyak goreng itu dari normalnya Rp 15.000 menjadi Rp 16.000 per liter.

Kelangkaan juga terjadi di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Salah satu pedagang, Purwanto, mengaku sudah sejak bulan lalu kesulitan mendapatkan pasokan Minyakita. Ia biasanya mendapat pasokan dari agen sebanyak tiga sampai empat karton dengan harga jual untuk satu kardus Rp 205 ribu. Bila dihitung, harga ecerannya menjadi Rp 17 ribu per liter.

"Saya sudah hampir sebulan ini belum bisa kulakan minyak goreng merek Minyakita karena di distributor kosong. Kemungkinan di agen juga kosong," tuturnya.

Purwanto mengakui ia menjual Minyakita dengan harga lebih tinggi dari HET karena harga yang ia peroleh dari agen atau distributor juga sudah tinggi.

Selanjutnya: "Sebagai pedagang kecil..."

<!--more-->

"Sebagai pedagang kecil seperti kami kalau jualan ya mestinya ingin mendapat untung kan ya. Karena harga waktu kulakan harganya sudah tinggi, kami tentu menyesuaikan untuk harga jualnya supaya bisa dapat keuntungan paling tidak seribu atau dua ribu rupiah, otomatis harga jualnya lebih tinggi dari HET," tuturnya.

Begitu juga pedagang lainnya seperti Indriyani yang bahkan sejak bulan Desember tak dikirimi pasokan Minyakita. Ia lalu beralih menjual minyak goreng nonsubsidi seperti Fortune, Bimoli, dan Fitri.

Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengakui harga minyak goreng bersubsidi Minyakita masih melambung belakangan ini. "Harganya masih Rp 15.000 ke atas, seharusnya kan Rp 14.000 per liter sesuai HET," tuturnya.

Adapun penetapan batas harga tertinggi Minyakita diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022, yakni sebesar Rp 14.000 per liter.

"Pasti kalau lagi berkurang begini, kemungkinan tidak terdistribusi secara merata. Kemungkinan itu besar sekali," kata Frans saat ditemui Tempo pada 31 Januari 2023.

KPPU endus akal-akalan pedagang

Soal kelangkaan minyak goreng, sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membeberkan temuannya pada akhir Januari lalu. Tak hanya Minyakita, minyak goreng curah pun langka. Menurut hasil investigasi awal KPPU, harga minyak goreng curah dan Minyakita naik sekitar 5 sampai 14 persen.

Ada sejumlah dugaan penyebab kelangkaan Minyakita. Masalah di level distribusi masih menjadi dugaan kuat penyebab sengkarut komoditas ini. ID FOOD sebagai BUMN yang bertugas mendistribusikan Minyakita pun mengakui masalah distribusi masih menjadi kendala dalam menyebarkan minyak goreng bersubsidi itu.

Kantor Wilayah IV KPPU, misalnya, menemukan berbagai fakta lapangan soal potensi pelanggaran hukum persaingan usaha. Hal itu didasarkan hasil observasi pasar selama tiga bulan dari November 2022 hingga Januari 2023 terkait penjualan dan distribusi minyak goreng curah dan Minyakita di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timut, dan Nusa Tenggara Barat.

Dalam observasi lapangan tersebut, KPPU menemukan keberadaan berbagai pedagang yang telah membeli Minyakita dari distributor dengan syarat harus membeli produk lain dari distributor tersebut.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas membeberkan kemungkinan lain akar permasalahan minyak goreng di Tanah Air saat ini. Pada 30 Januari lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut program Mandatory Biodiesel B35 menjadi biang kerok menipisnya stok Minyakita.

Menurut dia, langkah pemerintah mengubah B20 menjadi B35 membuat pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan pangan melemah ketimbang untuk energi. Pasalnya, program B20 itu menyedot CPO sebesar 9 juta kiloliter. Sedangkan biodiesel B35 membuat CPO tersedot 13 juta kiloliter.

Selanjutnya: Dugaan tersebut juga diungkapkan oleh...

<!--more-->

Dugaan tersebut juga diungkapkan oleh ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Dia berujar ada kompetisi antara kebutuhan pangan dan energi di Indonesia. Terlebih harga jual CPO untuk industri biodiesel lebih tinggi dibandingkan untuk minyak goreng. Ditambah, pemerintah memberikan insentif besar-besaran kepada pengusaha yang menjual CPO mereka ke produsen biodiesel.

Program B35 diduga picu kelangkaan

"Jelas ada kompetisi antara perut dan energi. Energi dimenangkan oleh Pemerintah. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dipatahkan," tuturnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Faisal menekankan kelangkaan terjadi bukan disebabkan oleh tirisnya stok CPO seperti yang diklaim pemerintah. Menurutnya, masalah terjadi lantaran pemerintah menetapkan dua harga CPO untuk industri pangan dan biodiesel. Dua harga tersebut tidak setara lantaran harga jual untuk biodiesel lebih tinggi ketimbang untuk industri pangan, termasuk untuk minyak goreng.

Menanggapi tudingan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program biodiesel B35 justru ditujukan untuk menangani lemahnya permintaan akibat adanya gerakan-gerakan di Eropa. Dia pun membantah CPO untuk biodiesel B35 ini menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

“Ini yang tentunya akan didalami dan masalah-masalah distribusi itu yang perlu terus dimonitor," kata dia Selasa, 31 Januari 2023. Ia berjanji akan menjamin suplai minyak di dalam negeri sehingga tidak terganggu. Airlangga menilai kelangkaan dan tingginya harga Minyakita hanya dampak kondisi temporer menjelang Ramadan dan Lebaran.

Di tengah belum jelasnya penyebab kelangkaan Minyakita, Zulhas menaikan batas pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk Minyakita menjadi 450 ribu ton dari semula 300 ribu ton pada akhir Januari lalu. Tetapi hingga kini, harga Minyakita tak kunjung melandai dan pasokan masih sulit ditemukan di pasaran.

Kemudian Zulhas menerapkan aturan baru, yakni mewajibkan tiap pembeli MinyaKita untuk menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saat bertransaksi. Pembeli juga dibatasi maksimal hanya boleh membeli 5 kilogram. Selain itu, pembeli dilarang memborong MinyaKita untuk dijual kembali.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melarang Minyakita didistribusikan ke retail modern. Zulhas juga tak memperbolehkan pedagang menjual produk tersebut secara online lewat niaga elektronik. Ia mengatakan kebijakan itu diterapkan agar minyak goreng bersubsidi lebih dekat dengan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

Sepekan aturan itu diberlakukan, harga Minyakita masih belum juga sesuai HET. Zulhas pun bersama Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di gudang PT PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara pada Selasa, 7 Februari 2023. Hasilnya, terungkap adanya indikasi penimbunan stok Minyakita sebanyak 515 ton sejak Desember 2022.

Selanjutnya: Seperti diketahui, PT BKP merupakan...

<!--more-->

Seperti diketahui, PT BKP merupakan produsen terbesar Minyakita di Indonesia. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan kala itu menindaklanjuti rapat tata niaga produk minyak goreng rakyat antara Kemendag bersama para pelaku usaha.

Temuan indikasi penimbunan

Zulkifli Hasan alias Zulhas menilai penimbunan itu yang menjadikan stok Minyakita langka dan harganya terus melambung. Alhasil, ia memerintahkan PT BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai HET.

Ia menegaskan para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita harus menaati peraturan perundang-undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022.

“Pendistribusian ini akan dipantau Ditjen PKTN Kemendag bersama Satgas Pangan," ujarnya.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono pun menuturkan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan Minyakita harus berkomitmen dan memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi.

Ia menjelaskan penegakan hukum akan diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Program Minyak Goreng Rakyat, baik curah maupun Minyakita.

Tetapi PT BKP, kata Zulhas, berdalih 515 stok Minyakita belum didistribusikan karena belum mendapatkan DMO. Untuk penindakan lanjutan atas temuan ini, Zulhas berujar akan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengaku tengah bersiap-siap melakukan rapat hari ini dan memanggil para pelaku usaha. Pertemuan itu, kata Frans, juga berkaitan dengan dugaan indikasi penimbunan Minyakita.

Frans sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab terhadap distribusi Minyakita mengaku tak dapat sendirian menyelesaikan sengkarut minyak goreng saat ini. Padahal, bulan Ramadan sudah dekat.

Saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Kepala Subbagian Satgas Pangan, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Iksyanto Bagus Pramono justru membantah adanya indikasi penimbunan minyak goreng bersubsidi itu.

Selanjutnya: "Enggak. Belum disalurkan saja..."

<!--more-->

"Enggak. Belum disalurkan saja. Kan mereka kan ada waktunya untuk menyalurkan itu. Kami tidak boleh bikin gaduh," tuturnya saat ditemui di kawasan Puri Permai, Jakarta Barat pada Rabu, 8 Februari 2023.

Adapun soal mengantisipasi tipisnya stok pangan, khususnya minyak goreng di pasaran menjelang Ramadan, dia mengaku telah melakukan langkah-langkah sesuai program kerja yang diatur oleh Kemendag dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia mengaku telah melakukan inspeksi setiap hari. Hasilnya, kata dia, stok dan harga pangan di Tanah Air aman, khususnya di Jabodetabek.

Tetapi dia enggan membeberkan lebih jauh tindakan Satgas Pangan terhadap dugaan kecurangan pelaku usaha dalam mengatur stok dan harga minyak goreng. Terlebih, di sisi lain terjadi pula dugaan manipulasi beras Bulog yang harganya masih merangkak naik.

Bom waktu lonjakan inflasi

"Kami tidak boleh melakukan penindakan. Itu menggangu ekonomi nasional. Polri melakukan penindakan hukum itu ultimum remedium, kami jadwal jang terakhir. Jangan sampai menggangu ekonomi. Nah itu Polri," kata Iksyanto.

Soal kenaikan harga minyak goreng beberapa kali sebelumnya Presiden Jokowi sudah wanti-wanti ke pemerintah daerah. Kepala negara minta pemerintah daerah tak hanya mengendalikan kenaikan harga minyak goreng, tapi juga beras. “Pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat harus bersama-sama mengendalikan inflasi yang berasal dari harga kebutuhan pokok."

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono pun mengingatkan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan manajemen stok dan rantai distribusi pangan pokok sebagai upaya mengendalikan inflasi harga bergejolak produk pangan (volatile food) dalam beberapa waktu mendatang.

Dia menyampaikan para stakeholder di tingkat pusat dan daerah perlu berkoordinasi untuk memperhatikan dinamika iklim dan cuaca yang dapat mempengaruhi harga komoditas pangan di dalam negeri.

“Dengan demikian, saat tidak musim panen, ketersediaan bahan pangan pokok masih mencukupi dan harga bisa terkendali,” kata Margo awal Februari 2023 lalu.

Inflasi sebesar 0,34 persen month to month (mtm) pada Januari 2023 mayoritas disumbangkan oleh komoditas pangan, di antaranya beras yang memberi andil 0,07 persen, cabai merah memberi andil 0,04, ikan segar memberi andil 0,04 persen, dan cabai rawit memberi andil 0,03 persen pada Januari 2023.

Apalagi di tengah kondisi global masih belum menentu, ditambah saat ini kian mendekati bulan suci Ramadan, bila kenaikan harga tak bisa dijaga, bom waktu lonjakan inflasi hanya akan menunggu waktu saja.

AHMAD FIKRI | SEPTHIA RYANTHIE | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan editor: Luhut Soal Penimbunan Minyakita: Kalau Ada yang Bermain-main, Kami Akan Tutup

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.