TEMPO.CO, Jakarta - Irma Suryani Lumban Gaol berangkat sejak pagi ke kawasan food estate di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Januari 2023.

Irma yang merupakan petani sejak tahap awal proyek lumbung pangan pada 2020 itu mendapat kabar akan hadir para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) bersama pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dari Jakarta untuk mengecek megaproyek ini.

Baca: Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Untuk menyambut rombongan dari Jakarta itu, terlihat jajaran Bupati Humbang Hasundutan sudah sibuk menyiapkan tenda besar berwarna biru dan putih, dengan sejumlah bangku berderet layaknya akan melakukan hajatan.

Tenda itu dibangun di area depan food estate, tepatnya di tengah lahan milik petani yang bermitra dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekeliling tenda terlihat hijau dengan tanaman kentang yang tumbuh subur.

Lahan food estate banyak yang jadi lahan tidur

Irma memilih duduk di bangku paling belakang bersama petani food estate lainnya. Para anggota dewan dan jajaran Kementerian Pertanian duduk di sisi yang bersebrangan. Selama acara berlangsung, para anggota Komisi IV mengajukan sejumlah pertanyaan pada petani, khususnya soal kabar kegagalan megaproyek itu.

Tapi hingga akhir acara, Irma tak diberi kesempatan menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan tersebut. Malah beberapa petani yang duduk di barisan paling depan yang dipersilakan oleh Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor untuk menjawab rentetan pertanyaan tersebut.

Setelah agenda tanya jawab itu berakhir, Irma menyayangkan para anggota dewan hanya berkeliling di lahan kentang yang subur. "Padahal sekarang lebih banyak jadi lahan tidur. Udah jadi belukar gitu, lah," cerita Irma kepada Tempo sambil berjalan menuju lahan miliknya yang berjarak sekitar 1 kilometer dari tenda.

Berbeda dengan kawasan lahan kentang Indofood tadi, jalan menuju lahan milik Irma belum diaspal. Setiap harinya, Irma menyusuri jalan yang terjal dan licin akibat genangan air hujan.

Sekeliling lahan dipagari pohon pinus yang menandakan perbatasan dengan hutan lindung. Sepanjang perjalanan, terlihat ratusan hektar lahan food estate terlantar hingga menjadi semak belukar.

Sebagian besar lahan tersebut ditinggalkan petani lantaran tak sanggup lagi menanam usai gagal panen. Pada mulanya, tutur Irma, para petani mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian berupa pembukaan lahan, pemberian pupuk, obat-obatan, dan benih.

Selanjutnya: Namun, benih komoditas yang diminta ditanam..

<!--more-->

Namun, benih komoditas yang diminta ditanam adalah bawang putih. Komoditas itu, menurut dia, tak cocok dengan tanah di sana, sehingga hasilnya gagal panen.

"Dari hasil program bantuan ini itu enggak ada hasilnya. Enggak ada sama sekali kami bisa jual. Lahan kami dikasih bibitnya bawang putih, enggak cocok," ujar Irma.

Irma menjelaskan kegagalan panen bawang putih membuat petani tak bisa menanam di lahan untuk produksi di tahap kedua. Pasalnya, mereka tak lagi mendapatkan bantuan apapun, termasuk pendampingan. Sementara itu, Kementan berdalih petani harus mandiri setelah diberikan bantuan pada tahap pertama.

Bagi Irma, menanam komoditas hortikultura melalui proses yang sulit. Terlebih lahan di Hambang Hasundutan ini memerlukan perlakuan khusus agar bisa cocok untuk ditanam komoditas tersebut.

Tak ada pendampingan atau bantuan dari pemerintah

Meski tanpa pengalaman sama sekali, Irma berusaha mempelajarinya. Namun, ia berharap Kementan tetap memberikan pendampingan dan bantuan penyerapan hasil panen seperti yang dijanjikan.

Harapan itu juga yang mendorongnya mendatangi audiensi degan Komisi IV DPR. Ia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan modal para petani agar lahan-lahan yang terbengkalai itu bisa digarap dan dijual dengan harga yang pantas.

Tetapi Irma pasrah lantaran hingga saat ini tak ada yang dijanjikan pemerintah. Bahkan petani diberi tahu pengelolaan food estate Humbang Hasundutan telah dialihkan dari Kementan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Belum ada ini kabar bantuan lagi. Tapi kami ingin ada bantuan dana gitu atau diawasi, bagaimana supaya lahan tidur kami jadi bisa dikelola," ucapnya.

Irma sendiri mendapatkan lahan dari pemerintah seluas 2 hektare. Namun kini ia hanya sanggup menanam di lahan 1 hektare saja. Komoditas yang ia tanam adalah cabai, kopi, dan jagung. Benih dan seluruh kebutuhannya pun ia beli sendiri.

Satu-satunya keuntungan yang ia rasakan adalah pemberian pupuk dan obat-obatan pada tahap pertama yang membuat lahan miliknya mulai subur. Adapun setiap panen, Irma menjual hasil produksinya sendiri melalui tauke atau tengkulak. Ia mengaku hingga saat ini belum ada kerja sama dengan perusahaan manapun untuk menyerap hasil panennya.

Selanjutnya: Dari 215 hektare lahan yang dibuka...

<!--more-->

Dari 215 hektare lahan yang dibuka untuk megaproyek food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada 2020, Kementan mengklaim 146 hektare di antaranya sudah berhasil ditanam masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan Tempo, ratusan hektare lahan di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan terlihat menjadi lahan terlantar berupa semak belukar.

Saat dimintai konfirmasi soal banyaknya lahan food estate yang terbengkalai, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan hal itu adalah tanggung jawab petaninya sendiri. Di sisi lain, Prihasto menilai hal itu adalah tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.

"Tanya petaninyalah. Masak tanya sama kami. Itu yang saya enggak suka. Jangan ditanyakan terus sama kami, tanya sama petani," ujar Prihasto saat ditemui Tempo di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Kamis, 26 Januari 2023.

Menurutnya, Kementerian Pertanian sudah memberikan pendampingan secara intensif. Prihasto bahkan mengklaim tak ada petani food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang merugi. Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah memberikan banyak bantuan, mulai dari pembukaan lahan, pemberian pupuk dan obat-obatan, serta bantuan tenaga kerja hingga masa panen.

Dia juga menampik kegagalan panen di food estate Humbang Hasundutan saat pemerintah meminta petani menanam komoditas bawang putih. Ia mengklaim pada tahap pertama rata-rata petani memanen bawang putih sekitar 2,7 ton. Kalau 2,7 ton itu dijual dengan harga Rp 10.000 per kilogram, tuturnya, maka seharusnya petani bisa mengolah lahannya kembali pada musim tanam berikutnya dengan hasil penjualan itu.

Karena itu, Prihasto menilai tak ada alasan bagi petani untuk gagal dalam proyek ini. Alasan kekurangan modal bagi petani untuk berproduksi juga tak masuk diakal. Sebab, menurut Prihasto, seluruh hasil panen telah diberikan kepada petani dan bebas digunakan untuk apa saja.

Bupati Humbang Hasundutan juga telah menghubungkan petani dengan sejumlah perusahaan swasta sebagai offtaker yang menyerap hasil panen. "Enggak ada ruginya. Petani itu kan tinggal ongkang-ongkang saja. Tau-tau dia panen terus dapat duit," ujar dia.

Kendati demikian, Prihasto mengakui kondisi tanah di Humbang Hasundutan itu belum optimal untuk ditanami komoditas hortikultura. Musababnya, Kementan terpaksa melakukan seluruh pembukaan 215 lahan dan pengkondisian tanah selama kurang dari enam bulan, yakni dari Agustus hingga Desember 2020.

Padahal, tanah di Kabupaten Humbang Hasundutan itu seharusnya disiapkan lebih lama hingga beberapa tahun. Namun, karena proyek ini dimulai pada pertengahan tahun, Kementan terdesak untuk menyelesaikannya demi realisasi anggaran 2020 yang tak bisa loncat tahun.

Tetapi ia berkukuh bahwa harapan petani agar mendapatkan bantuan modal dan pendampingan dari pemerintah tak memungkinkan. Prihasto menekankan petani harus bisa mandiri dan megaproyek lumbung pangan ini tak mungkin terus menerus bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Selanjutnya: Senada dengan Prihasto, anak buah Luhut...

<!--more-->

Senada dengan Prihasto, anak buah Luhut, Van Basten Pandjaitan menegaskan pemerintah tak akan menggelontorkan uang negara untuk proyek food estate Humbang Hasundutan. Van Basten yang ditunjuk Luhut menjadi manajer lapangan itu menegaskan pemerintah tak mungkin kembali menggelontorkan dana APBN.

Ia yakin lahan megaproyek lumbung itu terbengkalai hanya karena para petani tak sanggup modal untuk biaya produksi. Karena itu dia akan terus mendorong petani swadaya di food estate untuk bermitra bersama perusahaan agar mendapatkan modal untuk menggarap lahan tersebut.

Selain itu, Van Basten menyampaikan ada target yang lebih besar dari penanaman 215 lahan yang sudah dibuka oleh Kementan itu. Pemerintah menargetkan pembukaan lahan selanjutnya hingga 1.000 hektare untuk megaproyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengungkapkan target pembukaan lahan sebesar 1.000 hektare dibuat dengan mempertimbangkan kondisi seluk beluk tanah dan sumber daya manusia (SDM) petani pemilik lahan. Ia optimistis target pembukaan Lahan tercapai pada 2024.

Pemerintah berburu calon investor

Untuk mengejar target tersebut, Van Basten kini gencar menggaet calon investor. "Saya sudah keliling ke tujuh perusahaan yang saat ini menjadi offtaker. Sekarang kami sedang tawarkan empat model usulan kerjasama," anak buah Menteri Luhut Pandjaitan itu saat ditemui di Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Januari 2023.

Hingga saat ini ada tujuh perusahaan swasta yang sudah menjadi offtaker di food estate Humbang Hasundutan, yaitu PT Parna Raya, PT Indofood, PT Aden Farm, PT Ewindo, PT DSR, PT BISIS, dan PT Champ.

Berdasarkan catatan Bupati Humbang hasundutan, PT Parna Raya bermitra dengan petani untuk komoditas bawang merah dan bawang putih. Sedangkan PT Indofood, PT Eden Farm, PT Ewindo, dan PT Champ untuk komoditas kentang. Sementara PT DSR untuk komoditas kentang, bawang merah, dan buncis. Terakhir PT BISI untuk komoditas jagung.

Ada empat skema yang ia tawarkan kepada calon penyuntik modal. Skema pertama, kerja sama petani dengan perusahaan swasta sebagai offtaker. Berdasarkan MoU, kata dia, perusahaan sudah sepakat akan menyerap seluruh hasil budi daya petani dan meminjamkan benihnya. Sementara pupuk dan tenaga kerja berasal dari petani. Alhasil, petani mendapatkan uang hasil penjualan dikurangi biaya modal.

Kemudian skema yang kedua, semuanya biaya ditangung oleh investor. Contohnya, biaya budi daya kentang sebesar Rp 130 juta, maka investor akan memberikan dana tersebut. Kemudian petani hanya bekerja sebagai tenaga kerja harian. "Anggap lah (upahnya) Rp 80.000 sampai Rp 90.000 per hari. Berarti kalau dia kerja aja selama 25 hari, mungkin sudah dapat Rp 2 juta," ucapnya.

Lalu skema kerja sama yang ketiga, pemerintah akan membuat lahan percontohan. Untuk menggarap lahan ini, pemerintah akan menggaet pusat penelitian dari dalam maupun luar negeri. Lahan itu akan digunakan sebagai pusat pelatihan bagi para petani.

Target pembukaan lahan besar-besaran ini mendapat kecaman dari sejumlah aktivis pegiat lingkungan. Salah satunya yang dimuat dalam laporan Green peace yang berjudul 'Food Estate: Menanam Kehancuran, Menuai Krisis Iklim'.

Berdasarkan laporan tersebut, pembangunan proyek food estate yang dilakukan pemerintah Indonesia disebutkan pengusulan kawasan lumbung pangan mencakup lahan-lahan milik masyarakat adat, lahan gambut kaya karbon, serta kawasan hutan lindung yang berpotensi menciptakan masalah baru di masa depan.

Pembukaan lahan food estate juga berdampak meningkatkan potensi kebakaran lahan gambut dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang besar. Juru kampanye Hutan Senior Greenpeace, Syahrul Fitra menilai proyek ini tak sejalan dengan janji pemerintah terhadap dunia internasional yang berkomitmen mengurangi emisi karbon untuk mencegah krisis iklim.

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada Januari 2022, pencetakan lahan-lahan baru seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui proyek food estate telah menyumbangkan sepertiga dari emisi gas rumah kaca global.

Di sisi lain, Syahrul menilai food estate juga dapat memperburuk ketahanan pangan nasional. Pasalnya, food estate akan menyeragamkan pangan masyarakat dan mengurangi kedaulatan pangan masyarakat Indoensia yang beragam.

Sementara itu, Van Basten menilai pengelolaan food estate yang ramah lingkungan akan terjadi seiring berkembangnya teknologi yang digunakan dalam menggarap lumbung pangan itu. Tetapi ia mengaku tak mungkin pemerintah mundur dari proyek ini demi kepentingan lingkungan.

"Iya memang satu sisi kan kita masih butuh pangan. Ya memang itu enggak bisa bohong, lah," kata dia.

Dia berujar proyek food estate mendesak untuk mengurangi importasi pangan di Tanah Air yang ia nilai masih sangat tinggi. Van Basten berujar tanaman yang didorong oleh pemerintah dalam proyek ini juga merupakan komoditas yang tingkat pengadaan dari luar negerinya masih tinggi, seperti bawang putih, gandum, dan gula atau tebu.

Baca juga: Buntut Food Estate Dinilai Gagal, Para Petani Sumut Kini Silang Pendapat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.