TEMPO.CO, Jakarta - Ketika Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021 dalam pengambilalihan kilat setelah penarikan pasukan AS, kelompok Islam radikal itu tampaknya ingin menjauhkan diri dari periode awal pemerintahannya pada 1990-an.

Baca juga: NGO Mogok karena Tak Boleh Pekerjakan Perempuan, Taliban: Jangan Ancam Kami

Mereka menampilkan dirinya sebagai kelompok yang lebih moderat dan berkomitmen pada perdamaian. Di antara komitmen barunya saat itu, Taliban berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan dalam norma “hukum Islam.”

Juru bicara kelompok itu, Suhail Shaheen, mengatakan pada saat itu bahwa perempuan akan diizinkan untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga ke universitas. Ini sebuah terobosan dari pembatasan ketat di bawah rezim Taliban yang berkuasa antara 1996 dan 2001.

Namun, janji pendekatan yang lebih lembut ditanggapi dengan skeptis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lebih dari satu juta warga Afghanistan dilaporkan telah melarikan diri sejak Taliban merebut kembali kekuasaan.

Enam belas bulan kemudian, Taliban mengingkari janji mereka. Perempuan dan anak perempuan menghadapi larangan menyeluruh atas pendidikan setelah serangkaian keputusan terus-menerus mengikis hak-hak mereka di hampir semua aspek kehidupan dan menjungkirbalikkan pencapaian yang telah mereka perjuangkan tanpa lelah selama dua dekade terakhir.

Hanya beberapa hari setelah merebut kembali kekuasaan, Taliban mengaktifkan kembali Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan sebagai pengawas moralitas publik yang bertugas menegakkan hukum Islam versi Taliban. Sejak saat itu, kementerian telah menjadi pusat dari pemotongan sistematis hak-hak perempuan di negara tersebut.

Pekan lalu hanya dalam hitungan hari, Taliban mengebiri sejumlah hak perempuan yang penting. Mereka melarang perempuan Afghanistan menempuh pendidikan tinggi dan juga melarang bekerja di lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional.

<!--more-->

Menuai Kritik

Siswa sekolah dasar perempuan meninggalkan sekolah setelah kelas di Kabul, Afghanistan, 25 Oktober 2021. REUTERS/Zohra Bensemra

Keputusan ini tentu menuai kritik dari dalam maupun luar negeri. Mengomentari setelah keputusan untuk melarang perempuan dari universitas, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan langkah itu akan "semakin mengasingkan Taliban dari komunitas internasional dan menyangkal legitimasi yang mereka inginkan."

Duta Besar AS Robert Wood, perwakilan alternatif untuk urusan politik khusus, menggemakan sentimen ini, dengan mengatakan pada pengarahan Dewan Keamanan PBB bahwa “Taliban tidak dapat berharap untuk menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak-hak semua warga Afghanistan, terutama rakyat Afghanistan. hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan.”

Sementara penjabat kepala misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Afghanistan atau UNAMA, Ramiz Alakbarov, telah bertemu dengan Menteri Ekonomi Taliban Mohammad Hanif.

Menurut pernyataan pada Senin, 26 Desember 2022, selama rapat itu, Alakbarov mengatakan kepada Hanif untuk membatalkan keputusan melarang pekerja LSM wanita. "Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan hambatan sangat penting," kata UNAMA dalam pernyataan itu.

Kementerian Hanif pada Sabtu memerintahkan semua organisasi non-pemerintah (LSM) lokal dan asing untuk tidak membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Perintah tersebut tidak berdampak langsung untuk PBB, tetapi banyak dari program UNAMA dioperasikan oleh LSM yang diharuskan mengikuti aturan itu.

Pihak Taliban mengklaim langkah itu dibenarkan karena beberapa wanita tidak mematuhi interpretasi Taliban tentang aturan berpakaian Islami bagi wanita. Kebijakan itu dikutuk oleh komunitas internasional.

Perwakilan khusus PBB di Afghanistan untuk wanita, Alison Davidian, mengatakan keputusan Taliban adalah “contoh lain dari penghapusan wanita secara terus-menerus dan sistematis oleh Taliban.

“Kami menyerukan kepada Taliban untuk mengembalikan semua hak dan kebebasan bagi wanita dan anak perempuan."

<!--more-->

Hak Perempuan Jadi Eksploitasi Politik

Pengunjung membeli tiket sebelum memasuki taman hiburan di Kabul, Afghanistan, 9 November 2022. Dua operator taman hiburan, mengatakan pejabat Taliban memberi tahu mereka untuk tidak mengizinkan perempuan memasuki taman hiburannya. REUTERS/Ali Khara

Dalam 50 tahun terakhir, dari pendudukan oleh pasukan Uni Soviet dan pasukan internasional pimpinan AS, hingga pengambilalihan oleh Taliban pada Agustus 2021, hak-hak perempuan sering dieksploitasi untuk keuntungan politik yang dikemas sebagai pembenaran untuk perang. Kadang-kadang hal-hal sedikit membaik bagi perempuan, tetapi seringkali hak-hak mereka telah dilanggar secara signifikan.

Hak-hak perempuan diabadikan dalam konstitusi pasca-invasi yang diperkenalkan dengan dukungan AS pada 2004. Konstitusi mengalokasikan 25 persen kursi parlemen dan dewan provinsi untuk perempuan, serta 30 persen posisi pegawai negeri.

Konstitusi juga mewajibkan pemerintah Afghanistan untuk menghormati dan menerapkan konvensi internasional tentang hak-hak perempuan. Bersamaan dengan itu, Kementerian Urusan Perempuan dibentuk sebagai badan utama yang bertanggung jawab atas hak dan pemberdayaan perempuan. Namun hanya dalam 16 bulan sejak 2021, semua berakhir.

Berikut adalah beberapa hak-hak perempuan yang terkikis:

Pendidikan

Taliban pada sepekan lalu mengumumkan larangan wanita mengikuti pendidikan tinggi. Ini menjadi pembatalan keputusan pada 12 September 2021 yang menyatakan bahwa wanita dapat menghadiri universitas dengan ruang kelas yang dipisahkan berdasarkan gender sambil mengenakan jilbab wajib.

Maret 2022, pemerintah melarang anak perempuan bersekolah di sekolah menengah. Sekolah menengah putri ditetapkan untuk dilanjutkan pada 23 Maret 2021, setelah penutupan selama berbulan-bulan diberlakukan setelah pengambilalihan Taliban. Kelompok itu memerintahkan mereka tutup hanya beberapa jam setelah mereka akan dibuka kembali.

Tempat Publik

Akses perempuan ke ruang publik telah dibatasi secara signifikan di bawah Taliban. Pada 10 November, perempuan dilarang memasuki semua taman di Kabul. Wanita sebelumnya diizinkan mengunjungi taman tiga hari seminggu, dan pria di empat hari lainnya. Aturan baru berarti bahwa perempuan tidak lagi diperbolehkan melakukannya, meski ditemani oleh kerabat laki-laki.

Pada hari yang sama, seorang pejabat Taliban di Kabul mengumumkan bahwa wanita akan dilarang menggunakan pusat kebugaran di seluruh negeri. Seorang juru bicara dari Kementerian Kebajikan mengatakan larangan itu diperkenalkan karena orang mengabaikan perintah pemisahan dan wanita tidak mengenakan jilbab.

Wanita di Afghanistan tidak bisa lagi bekerja di sebagian besar sektor. Taliban memerintahkan perempuan pekerja untuk tinggal di rumah setelah perebutan kekuasaan pada Agustus 2021, dengan mengatakan mereka tidak aman di hadapan tentara kelompok itu.

Bepergian

Hak perempuan untuk bepergian di dalam Afghanistan dan luar negeri juga telah dibatasi. Akhir tahun lalu, diumumkan bahwa wanita akan membutuhkan pendamping pria untuk melakukan perjalanan jauh di dalam negeri. Setiap wanita yang bepergian lebih jauh dari 75 kilometer harus didampingi oleh pendamping pria.

Aturan baru juga meminta pengemudi untuk tidak mengizinkan wanita yang tidak mengenakan jilbab masuk ke mobil mereka. Dan pada Maret, maskapai penerbangan Afghanistan diperintahkan untuk menghentikan wanita naik pesawat kecuali ditemani oleh pendamping pria, lapor Reuters.

Pakaian wanita

Musim panas ini, pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada memerintahkan para wanita untuk menutup diri sepenuhnya, termasuk wajah mereka, di tempat umum. Keputusan tersebut menyarankan bahwa perempuan harus tinggal di rumah jika memungkinkan, karena ini adalah “pilihan terbaik untuk menjalankan hijab syariah.”

Otoritas Taliban juga telah memerintahkan jurnalis televisi wanita untuk menutupi wajah mereka saat sedang siaran.

Kemunduran hukum

Sejak kembali berkuasa, Taliban telah menghapus Kementerian Urusan Perempuan, sebuah badan kunci untuk mempromosikan hak-hak perempuan melalui undang-undang. Sebagai gantinya, rezim baru mendirikan Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan yang terkenal kejam, yang telah berperan penting dalam membatasi hak-hak perempuan.

Taliban juga telah membatalkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang ditandatangani pada 2009 untuk melindungi perempuan dari pelecehan – termasuk kawin paksa, membuat mereka tanpa bantuan keadilan, menurut PBB.

Baca juga: Taliban Larang Perempuan Afghanistan Bekerja di LSM, PBB: Bantuan Kemanusiaan Dapat Terhambat

REUTERS | CNN