TEMPO.CO, Jakarta - Kabar kocok ulang kursi menteri atau reshuffle kabinet meruak usai lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Presiden Joko Widodo alias Jokowi merombak kabinetnya. Adapun menteri dari Partai NasDem disebut-sebut menjadi sasaran reshuffle oleh Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan Presiden memang punya hak prerogatif untuk mengevaluasi menteri selaku pembantunya. Toh jika menteri dari partainya direshuffle, kata dia, maka hal tersebut dilakukan Presiden atas dasar kebutuhan kabinet, alih-alih alasan politis.

“Reshuffle adalah kebutuhan kabinet. Mengganti orang itu bukan karena alasan apapun, tapi kebutuhan. Jadi, tidak ada alasan politik di dalamnya menurut kami,” kata Ali kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.

Desakan NasDem keluar dari koalisi usai deklarasikan Anies Baswedan sebagai capres

Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, Partai NasDem kerap mendapatkan desakan untuk keluar dari koalisi pemerintah. Pasalnya, Anies dinilai sebagai antitesa Jokowi. Salah satu desakan berasal dari partai pengusung Jokowi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Beberapa hari yang lalu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem di kabinet. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Djarot menilai evaluasi terhadap dua menteri tersebut dimaksudkan agar kabinet saat ini bisa mendukung penuh kebijakan Jokowi. Adapun Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK merupakan mitra Djarot di Komisi IV DPR.

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengamini usulan Djarot tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan jika reshuffle menteri dihubungkan dengan sikap politik NasDem mengusung Anies, itu merupakan urusan Presiden.

“Sudah betul itu usulan Mas Djarot. Mau dikaitkan atau tidak (pengusungan Anies) itu urusan Presiden dan hak prerogatif Presiden.” kata Andreas kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.

Menurut Ali, permintaan untuk mengevaluasi menteri tersebut tidak elok jika dilakukan oleh kader parpol. Musababnya, kata dia, reshuffle merupakan domain Presiden, bukan parpol.

Ali menyebut Presiden Jokowi tidak perlu diperintah oleh siapapun mengingat sudah punya hak prerogatif untuk mengganti menteri. Adapun semua parpol disebut Ali kedudukannya setara, sehingga tidak bijak jika meminta Presiden mengevaluasi pembantunya.

“Dalam koalisi pemerintah itu, antara satu dengan yang lain sama-sama punya kedaulatan. Jadi tidak bijak menyuruh Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, karena yang menyuruh tidak lebih tinggi dari yang disuruh,” ujar Ali.

Dia turut menilai Partai NasDem tidak perlu menarik menterinya dari jajaran kabinet Jokowi usai mengusung Anies. Ali menjelaskan, komitmen NasDem bersama Jokowi bertahan hingga 2024.

Ali menyatakan NasDem ogah melanggar komitmen tersebut. Partai NasDem, kata dia, juga tidak pernah merasa melanggar komitmen itu. Dia menegaskan partainya mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga masa jabatan keduanya usai pada 2024.

“Tidak ada alasan bagi NasDem untuk menarik diri dari koalisi itu. Bahwa nanti dalam perjalanannya ada menteri NasDem yang direshuffle karena tidak mampu mengemban tugas untuk membantu pemerintah, itu hal yang berbeda,” kata dia.

Selanjutnya, Menteri Pertanian dan Menteri LHK Kantongi Banyak Catatan

<!--more-->

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Riezky Aprilia mengatakan Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya mengantongi banyak catatan dari komisinya. Dia menjelaskan, catatan evaluasi tersebut utamanya terhadap hal yang paling mendasar, seperti data serta target kebijakan yang dinilai jauh dari rasa keadilan di masyarakat.

“Secara terbuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana tugas legislatif, kami melihat terlalu banyak yang memang menjadi catatan yang perlu dievaluasi,” kata Riezky kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.

Dia menyoroti sejumlah isu, utamanya pertanian, masyarakat sekitar kawasan hutan, hingga permasalahan lingkungan yang turut menjadi isu bawaan G20. Alih-alih membenahi pekerjaannya, Riezky menilai kedua kementerian tersebut nampak sibuk sendiri.

“Kementan juga tidak bisa kerja sendiri, KLHK tidak bisa bekerja sendiri tapi sepertinya sibuk sendiri, yang mana kesibukan itu tidak berdampak kepada kedaulatan pangan dan juga target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Presiden dari nilai ekonomi karbon yang menjadi prioritas KLHK,” kata dia.

Riezky menyebut menteri seyogyanya mendukung kebijakan presiden melalui program kerjanya. Namun dalam kenyataannya, kata dia, bukan menjadi rahasia lagi apabila banyak hal yang tidak sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi.

Dia meyakini bahwa presiden ogah mempunyai tim yang tidak memahami kinerja mereka. Menurut Riezky, hal tersebut malah mereduksi cita-cita Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan.

“User adalah Presiden yang lebih paham apakah mau dipertahankan atau butuh dievaluasi. Apabila dirasa cita-cita nya berbeda kan baiknya memang bersikap, supaya jelas langkah bagi semua pihak,” kata dia.

Riezky menegaskan bahwa menjadi menteri mesti punya tujuan bernegara, utamanya mengabdi pada masyarakat. Adapun ihwal Syahrul dan Siti yang merupakan kader Partai NasDem, dia menyebut itu urusan rumah tangga masing-masing.

“Masalah menteri sebagai bagian dari partai tertentu dan ada hal-hal internal itu adalah urusan rumah tangga masing-masing. Introspeksi aja kenapa dulu mau bergabung dalam pemerintahan hari ini,” ujar Riezky.

Senada dengan Riezky, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menilai Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK mengantongi sejumlah evaluasi. Misalnya, kata dia, Menteri Pertanian yang menyatakan akan ekspor beras 2 juta ton ke Saudi Arabia, namun nyatanya saat ini malah impor beras besar-besaran.

Di sisi lain, kata dia, Menteri LHK bertanggung jawab atas maraknya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dia menyebut banyak penebangan liar yang tidak terkendali hingga aturan teknis soal alih fungsi lahan yang mesti diperhatikan Kementerian LHK.

Kendati demikian, Firman menyatakan bahwa evaluasi ini wajar dilakukan komisinya. Menurut dia, ada indikator objektif untuk menilai kinerja Syahrul maupun Siti.

“Kami menggunakan istilah evaluasi itu biasa. Jangan dikonotasikan ke politik atau bermuatan politik. Memang harus ada yang namanya evaluasi, digunakan dalam arti yang positif dan sifatnya objektif,” kata Firman.

Respon Jokowi

Jokowi irit bicara kala ditanya ihwal rencana kocok ulang menterinya. Kendati demikian, ia membenarkan soal adanya kemungkinan mengganti menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Mungkin (ada reshuffle)," ujar Jokowi singkat saat ditemui di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022.

Jokowi tak merinci alasannya melakukan reshuffle. Dia juga tak menyebut waktu pasti kapan reshuffle akan dilakukan.

"Ya, nanti," kata Jokowi saat dicecar soal kepastian waktu reshuffle.

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyebut anggota koalisi pemerintah menilai peluang pergantian menteri itu untuk kader Partai NasDem. Menurut dia, usai mendeklarasikan Anies Baswedan, hubungan NasDem dengan Istana diduga mulai dingin.

Partai besutan Surya Paloh ini disebut Arifki memang diuntungkan dengan mendukung Anies yang merupakan figur populer. Apalagi, kata dia, NasDem tidak punya kandidat capres.

“Namun sikap ini membuat NasDem dinilai sebagai partai koalisi lain atau partai pemerintah rasa oposisi. Hal tersebut mendorong anggota koalisi lainnya meminta kader Partai NasDem keluar dari kabinet,” kata Arifki dalam keterangannya, Sabtu, 24 Desember 2022.

Arifki mengatakan lanjut atau tidaknya menteri NasDem sudah tidak bergantung pada kinerja. Menurut dia, kepentingan Jokowi pasca 2024 yang menentukan reshuffle menteri NasDem tersebut.

"Pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap NasDem, jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pasca 2024. Jika tidak, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sampai 2024," kata Arifki.