TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan impor beras diumumkan Badan Pangan Nasional usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 6 Desember 2022. Opsi mpor sebanyak 200 ton diambil untuk memenuhi cadangan pangan Perum Bulog yang kian tiris.

Keputusan impor mengalami perjalanan panjang lantaran antar kementerian dan lembaga tak satu suara. Hingga kini, Kementerian Pertanian (Kementan) kukuh bahwa hasil produksi dalam negeri masih sangat mencukupi kebutuhan domestik. Menteri Pertanian bahkan sempat mengklaim neraca ketersediaan beras di dalam negeri masih surplus 10 juta ton.

"Kita punya stok dan neraca kita masih surplus 10 juta ton. Di mana persoalannya?" tuturnya saat ditemui Tempo di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober lalu.

Baca: Persoalkan Data Beras Kementan, Buwas: Saya Cek di Lapangan Enggak Ada

Namun Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan yang berfungsi sebagai stabilisator membantah pernyataan Kementan.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu, 23 November 2022 Kementan diberi waktu enam hari untuk membuktikan ketersediaan beras itu. Apabila terbukti beras dalam negeri mencukupi, pemerintah akan menyerap melalui Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 600 ribu ton.

Kemudian Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian akhirnya melayangkan surat resmi kepada Bulog yang berisi rincian lokasi penyerapan beras domestik. Surat tersebut telah ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun tentu dengan variasi harga tergantung lokasi,” kata Batara di Jakarta, melalui keterangannya pada Rabu, 30 November 2022.

Dengan data yang dikirimkan Kementan, Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras di wilayah tersebut. Sehingga, pemerintah tidak perlu melakukan importasi beras. Dibandingkan produksi secara nasional, kata dia, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil.

Karena itu, ia menilai tidak mungkin petani lokal di seluruh wilayah Indonesia tidak dapat memenuhinya. Ditambah pada Februari hingga Maret, akan terjadi panen raya sehingga stok di petani lokal akan melimpah.

Selanjutnya: Hasil Cek Dirut Bulog di Lapangan Mengecewakan

<!--more-->

Setah mendapat surat dari Kementan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas bersama Satgas Pangan mengecek ke lapangan untuk memverifikasi data yang dikirimkan Kementan. Hasilnya menunjukan data tersebut tak sejalan dengan yang ada di lapangan. "Sebenarnya saya maunya terima beras, bukan terima data. Saya cek di lapangan enggak ada," kata dia dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Rabu, 7 Desember 2022.

Ia tak menampik berdasarkan data, memang hasil panen mencukupi kebutuhan domestik. Buwas pun yakin data yang ada di Kementan atau Badan Pusat Statistik (BPS) sama. Tapi menurutnya stok yang siap diserap oleh Bulog tidak mencukupi. Pasalnya, pihak penggilingan tak berani membuat kontrak penjualan kepada Bulog sebanyak itu.

Contohnya, kata Buwas, ada penggilingan yang disebut memiliki stok sebanyak 30 ribu ton, tetapi ketika diverifikasi hanya memiliki stok 3 ribu ton. "Jadi kita cek ulang, soalnya siapa tahu dia (penggilingan) yang bohong," tuturnya.

Selain stok yang terbatas, menurutnya harga di pasar juga tidak memungkinkan. Buwas merujuk pada data BPS yang mencatat harga beras medium di penggilingan pada November 2022 sebesar Rp 10.112 per kilogram. Sementara beras premium seharga Rp 10.512 per kilogram. Kemudian harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 5.900 per kilogram. Harga itu jauh lebih tinggi ketimbang harga beras impor yang berkisar Rp 8.500 sampai Rp 9 ribu per kilogram, bergantung pada jenis dan kualitasnya.

Ia membeberkan ada pihak yang menyuruh penggilingan menaikan harga. Misalnya, ketika penggilingan sudah meneken kontrak dengan harga Rp 10.200 per kilogram, penggilingan tiba-tiba menaikan harga menjadi Rp 11 ribu per kilogram. Namun Buwas enggan membocorkan siapa pihak yang menyuruh menaikan harga beras itu.

"Ya nanti saja lebih baik itu disikapi oleh hukum. Karena Satgas Pangan sudah mencatat, rekamannya pun sudah ada," kata dia.

Karena itu, Bulog bersama Satgas Pangan akan mengusut soal data beras ini. Dia berjanji akan memonitor ke lapangan, mewawancarai pihak penggilingan di seluruh wilayah dan merekamnya. Ia baru akan membeberkan lebih jauh setelah survei itu selesai.

"Nanti kalau saya yang cerita sekarang disangka cari pembenaran, nanti saya rekam. Nanti mereka ditanya lalu kita dengarkan. Bahkan harga berasnya (di penggilingan) itu ga masuk akal," kata dia.

Saat dimintai konfirmasi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan menanggapi soal impor. Menurut dia, impor bukan ranah dari Kementerian Pertanian. Namun, dirinya juga tak mau menanggapi soal ketidaksesuaian data yang diberikan Kementan dengan yang ada di lapangan seperti laporan Bulog. Syahrul tetap kukuh bahwa jumlah hasil produksi pada 2022 adalah yang paling tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi kisruh soal data beras ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya buka suara. Kepala BPS Margo Yuwono menuturkam produksi beras pada 2022 masih mencukupi jika dibandingkan dengan perkiraan konsumsinya.

"Sehingga kalau kita kalkulasi selama setahun, jumlah produksi beras itu sebetulnya cukup. Jadi beras itu dalam negeri cukup. Kalau dari produksi dan perkiraan konsumsinya," tutur Margo saat ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Desember 2022.

Meski mencukupi, Margo menjelaskan permasalahan beras terjadi karena panen raya yang berlangsung pada Maret hingga April 2022 hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Tidak semua provinsi merupakan sentra produksi padi. Sehingga pemerintah perlu mengelola penyaluran dari wilayah yang surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan beras.

Persoalan lainnya, Margo menilai pengelolaan stok beras domestik masih perlu dibenahi. Saat panen raya, seharusnya Bulog melakukan penyerapan sebagai cadangan beras pemerintah. Agar pada masa gagal panen, stok itu bisa dimanfaatkan dan bisa didistribusikan ke masyarakat.

Selanjutnya: 60 sampai 63 persen stok beras berada di masyarakat, maksudnya?

<!--more-->

Margo mengaku BPS telah melakukan survei khusus untuk mengetahui stok beras domestik pada Juni lalu. Hasilnya, sebanyak 60 sampai 63 persen stok beras ada di masyarakat. "Ini barangkali persoalan kita. Jadi memang relatif sulit. Ini tantangan yang mau diberesin sama Badan Pangan Nasional (Bapanas)," kata Margo.

Menurutnya, data soal beras ini memang masih harus dievaluasi. Karena itu, BPS pun akan melakukan survei pada 31 Desember nanti bersama Bapanas, Kementan, dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengetahui mengenai jumlah stok beras yang ada di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, dilakukan, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor meski verifikasi bersama itu belum dilakukan. Kemendag telah memberikan izin usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ratas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Jokowi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku kementeriannya bahkan sudah memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. "Saya sudah taken surat perintah dari Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) meminta agar segera diizinkan impor. Maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500 ribu ton kapanpun diperlukan," ucapnya saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Desember 2022.

Namun saat dikonfirmasi perihal waktu importasi beras yang diizinkan Kemendag, Zulkifli mengaku tidak tahu. Ia mengatakan Bulog bisa mengimpor beras kapan saja asalkan dengan batas 500 ribu ton. Zulkifli juga tidak tahu dari negara mana beras impor itu berasal. "Saya kurang tau dari mana belinya, saya hanya kasih izin saja," tuturnya.

Mendengar resminya pemerintah mengimpor beras akhir tahun ini, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Mujahid Widian pun mengaku merasa kecewa. Sebab diperkirakan pada awal 2023 akan terjadi panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Kalau sudah impor, yang harus diperhatikan ya nasib petani bagaimana? Terlebih lagi di awal tahun 2023 nanti beberapa wilayah sudah menyatakan akan panen raya,” kata kepada Tempo pada Selasa, 6 Desember 2022.

Bahkan ia mencatat panen raya akan terjadi pada pekan kedua Januari 2023 di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, dan Kediri. Menurut Mujahid, impor beras yang dilakukan Bulog merupakan bentuk dari belum ditanganinya persoalan pangan di Indonesia secara komprehensif. Permasalahannya masih klasik, kata dia, yakni perbedaan data antara kementerian maupun lembaga. Padahal, persoalan ini sudah diantisipasi dengan penggunaan data tunggal, sehingga terhindar dari tarik-menarik kepentingan.

Menurutnya, persoalan cadangan beras pemerintah seharusnya dapat diantisipasi lebih baik dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan. Di antaranya adalah perubahan soal harga pembelian pemerintah atau HPP. Ia menilai HPP sudah tidak relevan dan harus segera direvisi. Musababnya, dengan harga dan persyaratannya yang sekarang, petani lebih memilih menjual ke tengkulak ketimbang pada Bulog.

Menanggapi kekhawatiran petani atas importasi itu, Bapanas menyebut mustahil panen raya terjadi pada awal Januari. "Tidak mungkin lah. Masa percaya?" ucap Arief Prasetyo Adi Kepala Bapanas atau National Food Agency (NFA). Dia berjanji impor beras tidak akan mengganggu hasil panen dalam negeri. Menurut dia, beras impor itu hanya akan digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.

Bapanas menyatakan impor beras komersial itu merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari hingga Maret 2023. Selanjutnya, pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen dalam negeri pada Februari hingga Maret 2023 hingga stok Bulog mencapai 1,2 juta ton sesuai target.

“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," ucap Arief

Arief mengatakan importasi beras sebesar 200 ribu ton ini sebetulnya belum dilakukan. Terlebih mengimpor beras pun saat ini bukan perkara mudah karena negara-negara penghasil beras kian membatasi ekspor untuk menjaga pasokan di negaranya masing-masing. Hal itu lantaran kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih memanas sehingga penyaluran pangan secara global mengalami kendala.

Kendati demikian, Bulog akan berupaya menyerap beras impor secara komersial pada Desember ini. Sebab pasokan dalam negeri sudah dipastikan tidak cukup untuk memenuhi target penyerapan Bulog hingga akhir tahun. Tetapi pemerintah, menurut Buwas, sudah bekerja sama dengan beberapa negara. "Begitu ada barangnya bisa kita beli, itu aja kita berangkatkan dulu deh," kata Buwas.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Pemerintah Impor Beras 200 Ribu Ton, Zulhas: Saya Beri Izin 500 Ribu Ton, Bisa Dibeli Kapan pun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini