TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI akhirnya menyepakati Rancangan APBD DKI 2023 menjadi Rp 83,7 triliun. Besaran anggaran itu membengkak Rp 1,2 triliun dari pagu anggaran atau nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati Rp 82,5 triliun.

Proses pembahasan anggaran itu sempat melalui huru hara karena anggota Banggar DPRD DKI Jakarta harus merasionalisasi lagi pagu anggaran di setiap komisi lantaran RAPBD 2023 membengkak dari Rp 82,5 triliun menjadi Rp 87,2 triliun. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi hanya memberi waktu satu jam untuk setiap komisi untuk melakukan rasionalisasi.

"Sebenarnya proses ini perlu dipertanyakan dan menjadi salah besar ketika ada penambahan yang luar biasa hingga hampir Rp 5 triliun," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan saat dihubungi, Minggu, 27 November 2022.

Sebelumnya, DPRD DKI membahas RAPBD 2023 sepanjang 10-21 November 2022. Para politikus itu memilih lokasi pembahasan anggaran di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat dengan dalih menghindari penularan Covid-19. Di hari-hari terakhir, mereka melanjutkan pembahasan anggaran di Gedung DPRD DKI.

Pemerintah DKI dan DPRD telah menyetujui nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kemudian menjadi RAPBD 2023 senilai Rp 82,5 triliun. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan pimpinan dewan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) KUA-PPAS pada Selasa, 8 November 2022.

Proses selanjutnya adalah membedah RAPBD 2023 di setiap komisi DPRD. Total ada lima komisi yang membidangi pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat (kesra).

Setelah dibahas di komisi, postur RAPBD 2023 justru membengkak sekitar Rp 6,7 triliun. Pagu anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja komisi melonjak Rp 4,7 triliun. Lalu usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD DKI juga melonjak Rp 1,9 triliun.

Dengan perhitungan tersebut, RAPBD DKI 2023 seharusnya melambung menjadi Rp 89 triliun. Namun, pos anggaran belanja tak terduga (BTT) DKI senilai Rp 1,9 triliun ternyata sudah masuk dalam postur RAPBD 2023 sebesar Rp 82,5 triliun. Karena itulah, pembengkakan RAPBD 2023 menjadi Rp 87,2 triliun.

Misbah menyoroti proses pembahasan RAPBD 2023 di setiap komisi DPRD DKI yang melebihi pagu anggaran. Menurut dia, dewan seharusnya menekan agar RAPBD tidak lebih besar dari pagu yang sudah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPA). Proses rasionalisasi, tutur dia, semestinya rampung di pembahasan komisi-komisi.

Sayangnya, DPRD justru menghabiskan waktu rapat Banggar pada 24 November untuk merasionalisasi RAPBD 2023 di setiap komisi. Malam itu, Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi meminta setiap komisi merasionalisasi anggaran hanya dalam waktu satu jam.

"Proses itu mengkhianati KUA-PPA yang sudah ditetapkan," ujar Misbah.

Menurut dia, pemerintah DKI memang dapat menambahkan usulan program baru dalam RAPBD 2023. Syaratnya, program tersebut berkontribusi terhadap visi dan misi daerah atau program prioritas Heru Budi.

Selanjutnya pembengkakan RAPBD DKI 2023 diduga karena DPRD terburu-buru...

<!--more-->

Buru-buru menetapkan pagu anggaran 2023

Rapat Banggar seharusnya berlangsung pada 23 November pukul 13.00 WIB. Rapat sempat dimulai pukul 19.20 WIB. Pembacaan hasil kerja pembahasan RAPBD 2023 di setiap komisi sempat terhenti.

Alasannya, kertas materi rapat dari Komisi A Bidang Pemerintahan dan Komisi E Bidang Kesra belum diperbanyak. Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua menerangkan, komisinya sengaja tidak memberikan materi rapat. Sebab, ada kelebihan anggaran di Komisi A senilai Rp 1,27 triliun.

"Ada permasalahan di sini, karena menyangkut masalah selisih cukup besar, sehingga perlu ada rasionalisasi," tutur politikus Partai Gerindra ini dalam rapat Banggar, 23 November 2022.

Pembengkakan tersebut tak hanya dialami Komisi A. Hasil pembahasan RAPBD 2023 di empat komisi lainnya juga melebihi postur anggaran yang totalnya Rp 82,5 triliun. Berikut rincian pembengkakan tersebut:
1. Komisi A Rp Rp 1,27 triliun
2. Komisi B Rp Rp 373,58 miliar
3. Komisi C Rp Rp 321,16 miliar
4. Komisi D Rp Rp 1,64 triliun
5. Komisi E Rp Rp 1,47 triliun

Rapat Banggar hari pertama akhirnya ditunda oleh Prasetyo yang beralasan sakit. Namun sebenarnya telah terjadi pembengkakan anggaran yang perlu rasionalisasi. Saat ditemui Tempo, Inggard berujar, Komisi A meminta waktu untuk rasionalisasi terlebih dulu.

Legislator di Komisi A lantas menggelar rapat rasionalisasi pada 24 November sebelum rapat Banggar dimulai lagi. "Kami minta waktu lagi rasionalisasi, sehingga ada pengurangan di Komisi A sekitar Rp 400 miliar," terang dia di Gedung DPRD DKI, 24 November 2022.

Kelebihan anggaran di Komisi A berkurang menjadi Rp 959,45 miliar. Sementara nilai kelebihan di empat komisi lainnya tetap sama, karena belum dirasionalisasi.

Dewan baru sibuk merasionalisasi anggaran di sela rapat Banggar. Rapat Banggar akhirnya diskors dan dewan diberi waktu hanya satu jam untuk menyeimbangkan nilai pendapatan dan pembiayaan.

Inggard menerangkan huru-hara pembahasan anggaran ini imbas dari dilewatinya tahap pembahasan Rancangan KUA-PPAS di setiap komisi. Rancangan KUA-PPAS hanya dibahas di rapat Banggar pada awal November 2022. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, Rancangan KUA-PPAS dibahas terlebih dulu di setiap komisi sebelum berlanjut ke Banggar.

"Terlalu cepat menetapkan pagu anggaran," ujar dia.

Besaran RAPBD 2023 akhirnya membengkak. Inggard berujar kebutuhan warga Ibu Kota lebih dari postur anggaran sebesar Rp 82,5 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi menyatakan RAPBD 2023 akhirnya disepakati menjadi Rp 83,7 triliun. Angka ini tetap lebih besar dari KUA-PPA senilai Rp 82,5 triliun atau Rp 1,2 triliun.

Menurut Michael, kelebihan anggaran Rp 1,2 triliun itu masih dapat didanai dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang totalnya Rp7,9 triliun. "Ada penyesuaian dari asumsi SiLPA yang tadinya Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun," terang dia saat dihubungi, Jumat malam, 25 November 2022.

Dia memastikan alokasi anggaran untuk program prioritas tidak dipangkas. Michael menuturkan pemerintah daerah harus menganggarkan biaya untuk program prioritas Heru Budi tahun depan.

APBD DKI 2023 diutamakan untuk merealisasikan program penanganan banjir, macet, dan dampak resesi ekonomi. Alokasi PMD untuk program prioritas juga tidak dipotong. Misalnya, program pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrome-Manggarai, ITF Sunter, dan penerusan pinjaman dari pemerintah pusat dan daerah untuk PT MRT Jakarta.

Baca juga: Rancangan APBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan