TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sepakat membantu percepatan transisi energi di Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Mereka akan menyediakan dana senilai US$ 20 miliar setara Rp 311 triliun selama 3-5 tahun ke depan untuk membiayai proyek energi bersih dalam negeri. Pembiayaan itu diumumkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali.

Mengutip Koran Tempo edisi 18 November 2022, untuk mendapatkan komitmen dari koalisi negara yang dipimpin Jepang dan Amerika Serikat itu, pemerintah setidaknya aktif melobi para pemilik dana sejak tahun lalu. Seorang sumber di Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelaskan bagaimana proses Indonesia mendapatkan pendanaan JETP. Dia mengatakan bahwa lobinya mulai berjalan intens sejak April lalu.

Lobi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia beberapa kali bertemu dengan Utusan Khusus Presiden untuk Masalah Perubahan Iklim Amerika, John Kerry. Pada Februari 2022, misalnya, keduanya menyepakati tidak boleh ada waktu yang terbuang dalam perang melawan perubahan iklim.

Amerika bahkan meminta Indonesia untuk menghentikan seluruh operasi pembangkit listrik tenaga batu bara sampai 2030. Namun, Indonesia menyatakan tak memiliki dana yang dibutuhkan untuk menyuntik mati seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sehingga memerlukan waktu bertahap.

Adapun dalam skema pendanaan, sumber yang sama menuturkan belum ada kepastian mengenai porsi yang akan diterima Indonesia baik dalam bentuk hibah maupun utang. "Kita pinginnya semua hibah," kata sumber tersebut.

Presiden Amerika Serikat Joseph R. Biden menyatakan kerja sama itu sangat penting. “Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan ambisi yang besar selama pembentukan kemitraan ini,” ujar dia lewat keterangan tertulis. Jika berhasil, kata dia, skema ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa memangkas emisi dan meningkatkan energi terbarukan secara drastis sambil membuka lapangan kerja serta melindungi masyarakatnya.

Selanjutnya: Skema JETP Didominasi Utang<!--more-->

Sebelum Indonesia mengantongi JETP, skema yang sama sudah diberikan untuk Afrika Selatan. Komitmen senilai US$ 8,5 miliar bertajuk South Africa’s Just Energy Transition Investment Plan (JRT IP) tersebut di dalam Konferensi Perubahan Iklim Perseikatan Bangsa-Bangsa ke-27 (COP27) di Mesir pada awal bulan ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti skema JETP dan Energy Transition Mechanism (ETM). “Masing-masing angkanya adalah US$ 20 miliar (setara Rp311 triliun) untuk JETP dan US$ 250-300 juta (setara Rp3,87 triliun) untuk ETM,” ujar Bhima dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 17 November 2022. “Kalau digabungkan nilainya cukup besar sekitar Rp 314 triliun.”

Menurut Bhima, pendanaan JETP dan ETM merupakan inisiatif terobosan dalam mitigasi perubahan iklim. Namun yang perlu dicermati adalah beberapa persoalan yang bersifat teknis. Karena, dia berujar, bentuk JETP adalah pinjaman, maka perlu ada transparansi terkait proyek yang akan didanai secara rinci kepada publik.

Selain itu JETP juga merupakan inisiasi dari negara-negara maju. “JETP, pendanaan yang sifatnya pinjaman sebagian juga akan menggunakan investasi dari operation funding atau pendanaan swasta,” kata Bhima.

Peran keterlibatan publik juga menjadi isu yang sentral, termasuk pembelajaran dari pengalaman JETP di Afrika Selatan. Dan Indonesia akan menjadi penerima kedua, yang menariknya pendanaan itu berasal dari gabungan kerja sama negara-negara maju dengan lembaga multilateral, dan juga sektor swasta.

Dokumen JET IP 2023-2027 menyebutkan kebutuhan dana transisi energi Afrika Selatan mencapai 1,5 triliun rand atau sekitar US$ 86,1 miliar. Namun, dalam skemanya, hampir semua sumber pendanaan berbentuk pinjaman lunak dan komersial. Dari total US$ 8,5 miliar yang diperoleh negara itu melalui komitmen JET IP, hanya sekitar US$ 255 ribu yang berupa hibah—yang bersumber dari dana investasi iklim dari sejumlah bank pembangunan multilateral.

Adapun dalam skema JETP Indonesia, total dana yang disediakan pada tahap awal sebesar US$ 20 miliar, lebih tinggi dari komitmen yang diperoleh Afrika Selatan. Dari jumlah itu, belum jelas berapa porsi pembiayaan berupa dana hibah dan berapa yang berbentu pinjaman.

Selanjutnya: 6 Bulan Siapkan Proyek<!--more-->

Setelah kesepakatan tercapai, Indonesia, hanya memiliki waktu enam bulan untuk merancang rencana investasi transisi energi. Dalam periode tersebut, para pihak terlibat juga akan membahas besaran porsi hibah dan utang. Bunga pinjaman yang diberikan dalam skema utang juga baru akan ditentukan dalam pembahasan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan tenggat waktu tersebut. Dia menjelaskan pemerintah akan menyiapkan proyek-proyek yang akan ditawarkan kepada pemberi dana. "Per projectnya nanti akan kita lihat," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Nusa Dua, Bali, 16 November lalu.

Pekan ini, Kementerian pimpinan Luhut, Kementerian ESDM, PLN, hingga Kementerian Keuangan akan membahas lebih dalam proyek-proyek yang akan disiapkan Indonesia. Proyek tersebut dibuat untuk mencapai target pembatasan emisi karbon menjadi 290 megaton CO2 pada 2030, salah satunya mempercepat pensiun dini PLTU batu bara.

"Jadi ini nanti kita lihat berdasarkan yang disampaikan dari PLN, ada yang sudah siap dari aset PLN ada yang kemarin dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) kemarin juga diumumkan dari INA keterlibatannya," kata Sri Mulyani.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan periode enam bulan ke depan sangat krusial. “Dalam enam bulan, ini sebaiknya pemerintah membuka ruang setransparan mungkin, separtisipatif mungkin terhadap mereka yang terkena dampak transisi energi,” kata dia.

Bhima pun menekankan pentingnya prinsip berkeadilan dalam skema JETP, terutama dalam menangani dampak yang diterima pekerja di sektor batu bara dan PLTU. "Mereka harus diberi kompensasi atau bagaimana caranya mereka bisa masuk ke ekosistem energi terbarukan dengan skill yang baru." Jika hal itu tidak dilakukan, kata dia, dampaknya malah akan menimbulkan PHK massal.

Prinsip yang sama juga harus diterapkan pada masyarakat di sekitar PLTU yang perlu mendapat kompensasi. "Pasalnya, selama ini mereka hidup dengan menghirup udara tidak sehat. Mereka juga terkena dampak lingkungannya," ujar Bhima.

Adapun ihwal proyek yang dipilih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah bakal memilah dengan saksama. Khusus soal PLTU yang akan dipensiunkan, daftarnya sudah sempat dikurasi. "Dari PT PLN (Persero), ada yang sudah siap yang berasal dari aset PLN sendiri, ada yang berasal dari independent power producer (IPP) yang sudah diumumkan INA keterlibatannya," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya: Diminta Tak Hanya Andalkan JETP<!--more-->

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Rahdi meminta Presiden Jokowi tak hanya mengandalkan skema pendanaan JETP. Dia mengatakan pemerintah masih membutuhkan ongkos jumbo untuk merealisasikan mimpi mencapai net zero emission atau NZE pada 2060 atau lebih cepat.

"Komitmen dari JETP itu tidak cukup. Kita tetap harus mengharapkan investor masuk karena transisi energi butuh Rp 500 triliun lebih, sedangkan komitmen JETP sekitar Rp 311 triliun," ujar Fahmy saat ditemui di Departemen Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta, 21 November lalu.

Fahmy menuturkan, kendati komitmen ini memberikan kepastian Indonesia mendapatkan pendanaan transisi energi yang lebih murah, sifat kemitraannya tidak mengikat. Artinya, Indonesia bisa membatalkan atau menolak menerima bantuan bila pinjaman yang dikucurkan koalisi negara maju atau lembaga keuangan internasional memberatkan, khususnya dari sisi bunga utang.

"Jadi tinggal bagaimana kita melobi mendapatkan bunga murah. Saya kira kalau beban bunganya terlalu besar, ya tidak usah diambil," kata Fahmy.

Sebagai upaya mencari jalan lain untuk meningkatkan pembiayaan transisi energi, Fahmy menuturkan pemerintah harus menawarkan insentif yang menarik bagi investor energi baru terbarukan (EBT). Misalnya, melonggarkan bea masuk atau membebaskan pajak komponen yang mendukung pembangunan infrastruktur EBT.

"Investor ini kan berpikir profit. Jadi ya harus ada jaminan itu," ucapnya.

Dia yakin industri EBT di Indonesia merupakan sektor yang menarik bagi para pemodal. Musababnya, Indonesia memiliki pasar pengguna energi yang besar lantaran jumlah penduduknya mencapai 270 juta jiwa. "Size pasar itu besar dan menarik investor. Hanya, investment expentidure dan operasional expenditure belum mencapai keekonomian kalau untuk saat ini," ucap Fahmy.

Namun ia meyakini, pemerintah bakal memperhitungkan kemampuan pembayaran bunga utang. "Bunga itu ada bunga komersial yang berlaku di pasar, misalnya bunga yang berlaku di New York 6 persen, kita minta soft loan paling tidak 3 atau 4 persen paling tinggi."

Fahmy melanjutkan, lobi-lobi dalam memperoleh pendanaan transisi energi dengan skema JETP bakal berjalan sangat transasional. Menurut dia, Indonesia bisa memilih untuk tidak menerima pinjaman jika bunga yang dipatok pemberi dana setara—atau malah lebih besar—dari bunga komersial.

"Tapi dalam target transisi energi untuk mencapai zero karbon 2050 atau 2060 kan sudah fix, jadi saya rasa dengan komitmen bersama ini, negara-negara maju akan membantu (Indonesia)," kata Fahmy.

Baca Juga: Jokowi Diminta Tak Hanya Andalkan Pembiayaan Transisi Energi dari JETP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.