TEMPO.CO, Jakarta - Heru Budi Hartono mengisi hari-hari pertamanya sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta usai dilantik menggantikan Anies Baswedan pada 17 Oktober 2022 dengan menemui sejumlah tokoh. Ia menyambangi para menteri, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, hingga Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Pertemuan tersebut dinilai upaya Heru untuk memudahkannya menjalankan berbagai program kerja selama menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Berikut adalah program kerja yang dirancang Heru Budi untuk Ibu Kota.

Membuka Layanan Pengaduan Warga Secara Langsung di Balai Kota

Setelah resmi dilantik, Heru Budi Hartono membuka layanan pengaduan warga secara langsung di Balai Kota DKI. Langkah ini pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Perlu ada penjelasan dari mereka (pelapor) ke pihak petugas yang ditunjuk. Itu mereka (pelapor) lebih merasa puas. Efektif, tidak efektif, masing-masing personal,” kata Heru di Pendopo Balai Kota, Kamis, 20 Oktober 2022.

Meja posko pengaduan warga di Pendopo Balai Kota DKI, Selasa, 18 Oktober 2022. Foto Humas Pemprov DKI

Dia mengatakan langkahnya itu untuk membuka ruang seluasnya bagi masyarakat yang melapor. Masyarakat dipersilakan memilih layanan mana yang ingin dimanfaatkan.

Namun, Heru memastikan pengaduan lewat aplikasi JAKI, yang digunakan di era Anies Baswedan, tetap bisa dipakai selama dia menjabat. Pelaporan via aplikasi dan pengaduan tatap muka di Balai Kota berjalan beriringan.

Integrasi Transportasi dengan Pemerintah Pusat

Bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sinergi transportasi umum seperti MRT, LRT, commuter line, kereta bandara, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai menerima kunjungan Heru Budi Hartono.

“LRT, MRT, commuter line, kereta cepat, dan kereta bandara nantinya akan menjadi satu kesatuan. Semua yang sudah dibangun sekarang akan jadi satu kesatuan, supaya sistemnya sama,” kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Rabu, 19 Oktober 2022.

Sinergi pada transportasi umum di DKI Jakarta dilakukan berdasarkan arahan Jokowi agar transportasi umum di DKI Jakarta bisa berjalan maksimal.

Menurut Erick, integrasi selama ini belum maksimal karena belum ada payung bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Heru Budi mengatakan pihaknya akan mendalami, serta mengkaji rencana-rencana tersebut. “Saya meminta arahan ke Bapak Menteri BUMN dan menyinergikan apa yang bisa kami perbuat untuk publik dan mempererat transportasi umum dan lain-lain. Sudah ada tahapannya, nanti kami detailkan,” katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Rabu, 19 Oktober 2022. TEMPO/Defara

Pengendalian Banjir

Pj Gubernur DKI Heru Budi mengklaim telah memetakan sejumlah strategi pengendalian banjir, di antaranya membangun infrastruktur hingga memperkuat pompa penyedotan air di Ibu Kota. Salah satu strateginya adalah segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan sodetan.

Masalah ini, kata dia, akan dikoordinasikan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. “Nanti kita selesaikan. Dalam jangka waktu dekat akan sinergi dengan menteri ATR,” kata Heru kepada wartawan di lobi Gedung Kementerian BUMN, Rabu, 19 Oktober 2022.

Ia turut memastikan penanganan banjir Jakarta melalui normalisasi Ciliwung tetap dilanjutkan. “Yang sodetan, ya nanti kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai,” ujarnya.

Ia mengatakan soal normalisasi Ciliwung dan sinergi penanggulangan banjir Jakarta telah dibahas saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR pada Senin, 17 Oktober.

Selain Ciliwung, bersama Basuki, Heru juga membahas kelanjutan sodetan kali Ciawi dan Cimahi. “Master plan penanggulangan banjir nanti kami sinergikan,” kata Heru lagi.

Selain itu, Heru menyatakan akan rutin meninjau ke lapangan untuk memeriksa kelengkapan dalam menghadapi musim hujan dan mencegah banjir.

“Ke depan, saya akan keliling tiap wilayah untuk meninjau dan melakukan cek langsung setiap perlengkapan yang ada, seperti mobil pompa portable, dan rumah-rumah pompa,” kata Heru dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Oktober 2022.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 19 Oktober 2022. Foto Humas Pemprov DKI Jakarta

Revitalisasi Kawasan Monumen Nasional (Monas)

Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian BUMN sepakat akan membuat kawasan Monumen Nasional (Monas) menjadi lebih hijau. Hal ini merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta.

“Kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN dan pemda untuk menjadi fasilitas publik. Monas tentu bagian publik, area yang sangat hijau,” kata Mentri BUMN Erick Thohir.

Menurut Erick, kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK). “Nanti, Pak Heru yang akan desain (kawasan Monas), bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno supaya ini bisa hijau kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Heru Budi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Mensesneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. “Nanti sama Mensesneg, karena itu milik pemerintah pusat,” kata Heru.

Cek Keamanan Jajanan Sekolah

Heru Budi meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memeriksa keamanan dan kelayakan konsumsi jajanan di sekolah. “Silakan kepala dinas cari sekolah contoh, tidak bisa semua, satu wilayah satu saja dulu, ambil supaya tahu mereka berjualan apa sih? Yang biasanya pakai boraks, pewarna, itu kita bina,” kata Heru saat memberi pengarahan di Taman Ismail Marzuki, Selasa, 18 Oktober 2022.

Menurut Heru, untuk sosialisasi makanan yang aman dikonsumsi perlu ada keterlibatan dari camat dan lurah. Para pedagang jajanan anak di sekolah harus diperingatkan agar tak menambahkan bahan-bahan berbahaya ke dalam produknya.

Untuk mengantisipasi hal ini, menurutnya perlu ada pendampingan dan pemberian skema pinjam. “Nanti skemanya kita pinjam-pinjam di provinsi, skemanya bagaimana, kita edukasi mereka,” kata Heru Budi Hartono menambahkan.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Diminta Jokowi Atasi Macet, Heru Budi Datang ke Polda Metro Usul Kurangi Putar Balik