Rapor Anies, Janji Kampanye, Realisasi & 20 Nilai Merah yang Indah di Kata-kata
Reporter
Mutia Yuantisya
Editor
Sunu Dyantoro
Sabtu, 15 Oktober 2022 14:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan akan melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta besok, Ahad, 16 Oktober 2022. Sebelum meninggalkan lingkungan Pemprov dan tidak lagi mempimpin Ibu Kota, apakah seluruh janji politik Anies sudah dituntaskan?
Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya menyediakan beragam jenis hunian berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup warga Jakarta melalui integrasi program JAKHABITAT.
“Kami bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga di berbagai sektor, mulai dari pangan, kesehatan, hunian, hingga hak warga dalam mendapatkan pendidikan secara merata. Hal-hal tersebut turut menjadi program prioritas yang masuk agenda untuk segera dituntaskan,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Oktober 2022.
Penataan Kampung
Penataan kawasan perkampungan dilakukan secara partisipatif dan kolaborasi bersama masyarakat melalui Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). “Sebanyak 142 RW padat penduduk telah ditata dan target 81 RW sasaran yang akan ditata,” ujar dia.
Kampung yang telah dibangun, yaitu Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Jakarta Timur, Kampung Susun Bayam di Jakarta Barat. Pemprov DKI juga masih melanjutkan penataan kampung di Kampung Susun Akuarium Tahap II dan Kampung Susun Bayam.
Total kampung susun yang akan terselesaikan pembangunannya pada tahun ini adalah 12 blok menara dengan 472 unit hunian.
Kolaborasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (PPKUKM) dalam mendirikan Koperasi Kampung Kota bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Kolektif kepada lebih dari 7.500 rumah yang diberikan kepada koperasi warga.
Pemprov DKI Bangun 33 Tower dan 7.421 Unit Rusunawa
Berikutnya, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang pembangunannya semakin progresif. Sebanyak 33 tower dan 7.421 unit Rusunawa telah diresmikan dan merupakan rekor pembangunan unit rusunawa terbanyak dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Rusunawa tersebut menawarkan keunggulan seperti harga terjangkau dan kualitas fisik sama dengan hunian vertikal yang dibangun oleh swasta/apartemen komersial.
Rumah DP 0
Penyediaan hunian tanpa down payment (DP) Nol Rupiah juga terus dibangun. Hingga kini, total sebanyak enam tower dan 2.332 unit hunian DP Nol telah diresmikan, yaitu Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa Jakarta Timur, Tower Bunaken Sentraland Cengkareng di Jakarta Barat, Bandar Kemayoran di Jakarta Utara, Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa di Jakarta Timur, dan Menara Kanaya Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur.
Untuk kalangan menengah, terdapat hunian sewa Alaspadu sebanyak 359 unit dan hunian kepemilikan Rumapadu sebanyak 320 unit di kawasan berorientasi transit yang dekat dengan stasiun transportasi publik dengan harga terjangkau.
Hunian Alaspadu tersebar di sekitar tiga stasiun MRT Jakarta, yaitu Rukita Kudus Menteng (54 Unit) dekat Stasiun Dukuh Atas BNI, Rukita Jack House Melawai (25 Unit) dekat Stasiun Blok M BCA, dan COVE Sky Cipete (27 Unit) dekat Stasiun Cipete Raya.
Rumapadu yang masih dalam tahap pembangunan berlokasi di One Bell Park Apartment, Fatmawati dekat Stasiun Fatmawati. Penyediaan hunian kawasan Transit Oriented Development (TOD) dilaksanakan PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta berkolaborasi dengan pihak swasta.
Mengendalikan Harga-Harga Kebutuhan Pokok
Jakarta, kata Anies, mempertahankan ketahanan pangan warganya melalui penyediaan subsidi pangan yang semakin meningkat dan penerima manfaat yang juga semakin luas.
Subsidi pangan diberikan untuk 4.610.623 orang selama lima tahun, yaitu pada 2017-2021 dengan anggaran Rp 1,1 triliun.
Subsidi yang diberikan seperti daging, telur ayam, ikan, beras, dan susu dengan sasaran warga tidak mampu yang tergabung dalam Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, penyandang disabilitas, penghuni rusun, lansia, Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), guru/tenaga honorer hingga kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Selain itu, ujar dia, telah terbangun 35 gerai Jakmart, 55 mini DC (Distribution Channel), serta empat Jakgrosir di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu dan 307 pusat distribusi pangan murah.
Kerja sama penyediaan beras dilakukan dengan 40 daerah di Indonesia, di antaranya Pemkab Ngawi, Pemkab Sumedang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Blitar, dan berbagai daerah lainnya, serta lebih dari 185 kelompok tani, koperasi, dan BUMD.
Penanggulangan Banjir
Wilayah Jakarta yang dikelilingi 13 sungai, kata Anies, potensi banjir akan selalu ada. Namun, selama lima tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan penanganan banjir secara signifikan.
“Sistem drainase kota Jakarta memiliki ambang batas. Kapasitas tampungan drainase DKI Jakarta berkisar 100-150 mm/hari. Apabila curah hujan ekstrem berada di atas angka 100 mm/hari, mau-tidak mau air akan tergenang, terjadilah banjir,” kata Gubernur Anies.
Pada 2020, tercatat curah hujan terekstrem 377 mm/hari. Namun, banjir dapat surut lebih dari 95 persen genangan dalam waktu 96 jam. Surutnya banjir ini tercatat lebih cepat dari kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya, seperti yang terjadi di tahun 2015, di mana dengan curah hujan yang lebih rendah yakni 277 mm/hari, 95 persen wilayah tergenang baru dapat surut dalam waktu 168 jam.
Dalam pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program yang tidak berorientasi pada betonisasi. Salah satunya, program Gerebek Lumpur di 5 wilayah Kota Administrasi, yakni kegiatan pengerukan lumpur yang dilakukan secara masif di danau, sungai, waduk di Jakarta.
Kegiatan ini untuk membantu mengurangi proses pendangkalan dengan mengerahkan alat berat berskala hingga tiga kali lipat dari kapasitas biasanya.
Selain itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta turut membuat kolam olakan air guna mengantisipasi dan menampung genangan air sementara di jalan raya saat hujan tiba, yang kemudian akan dialirkan ke sungai atau laut.
Selain itu, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green, yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa.
Pemprov DKI Jakarta memiliki 475 unit pompa stasioner dan 429 unit pompa mobile. Kapasitas pompa pun meningkat 54 persen dalam sepuluh tahun terakhir, yakni total kapasitas pompa saat ini sebesar 129 meter kubik.
Kini, Pemprov DKI Jakarta tengah fokus menuntaskan program 942 project, meliputi 9 polder (suatu sistem untuk menangani banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi dan pompa), 4 retensi air (waduk), dan 2 sungai.
Dengan rehabilitasi 9 polder, dapat menurunkan dampak banjir di dataran yang lebih rendah di Jakarta Utara, seperti Teluk Gong, Kelapa Gading, Muara Angke dan lainnya. Sementara, 4 waduk di Pondok Ranggon, Lebak Bulus, Brigif dan Embung Wirajasa akan mereduksi banjir pada sistem aliran Kali Sunter, Kali Krukut, Kali Grogol dan wilayah Cipinang-Melayu yang juga berfungsi sebagai penampung air.
Kelebihannya, baru dialirkan ke laut. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas dua sungai, yaitu Kali Besar dan Kali Ciliwung. Semua Langkah ini untuk mengendalikan banjir kawasan. Terbukti,12 titik genangan banjir berulang pun telah teratasi.
Selain berfokus pada infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga terus berinovasi dengan teknologi. Flood Control System, hasil kolaborasi Jakarta Smart City dan Dinas Sumber Daya Air, adalah salah satu ikhtiar agar penanganan banjir ke depan semakin mengikuti prinsip evidence based policy.
Kelebihan Flood Control System adalah pemetaan masalah banjir yang lebih akurat serta pengelolaan resiko banjir yang lebih terukur.
Untuk mendapatkan data secara real-time dalam jumlah yang lebih banyak dan reliable, Pemprov DKI Jakarta memasang sensor di 178 titik rumah pompa dan pintu air, serta CCTV.
Alat-alat ini mengukur empat jenis data, yaitu ketinggian air, curah hujan, debit air, dan temperatur. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Lalu, memanfaatkan machine learning untuk menafsirkan data.
Sistem Transportasi Umum yang Terintegrasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan tarif integrasi Jaklingko. Menurut Anies, tarif integrasi Jakarta berlaku untuk penggunaan lebih dari satu moda transportasi dengan nilai maksimal Rp 10 ribu.
Penetapan tarif ini diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 733 Tahun 2022 tentang Besaran Paket Tarif Layanan Angkutan Umum Massal. Dalam regulasi ini tertera biaya awal tarif integrasi senilai Rp 2.500 dengan plafon tertinggi Rp 10 ribu. Sementara tarif per kilometernya adalah Rp 250.
Tarif integrasi berlaku untuk penggunaan MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan bus Transjakarta. Tarif ini menggunakan sistem account based ticketing (ABT).
Sistem integrasi Jaklingko terdiri ata integrasi sarana prasarana dan integrasi operasional layanan. Integrasi sarana prasarana berupa pembauran secara fisik antara halte bus Transjakarta serta stasiun MRT dan LRT. Kemudian integrasi operasional layanan berupa integrasi rute, lintasan, pengelolaan data dan informasi, serta pembayaran.
Layanan Air Bersih
Layanan air bersih, kata Anies, semakin diperluas cakupannya dengan menyinergikan program pelayanan air, seperti membangun instalasi pengolahan air (IPA), pembangunan waduk untuk sumber air baku hingga menyediakan mobil tangki dan kios air.
Jakarta telah memiliki 150 Kios Air yang tersebar di 5 kecamatan dengan permukiman padat, yakni Penjaringan, Pademangan, Cilincing, Jakarta Utara; serta Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat.
Tersedia Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) untuk menambah cakupan layanan air bersih dan menjadi solusi atas pencemaran air di Jakarta. Untuk cakupan pelayanan air bersih di Jakarta mencapai 65,3 persen di 2021. Pada 2022, diprediksi cakupannya sebesar 65,77 persen dengan 25.000 sambungan rumah.
Subsidi tarif air bersih juga diterapkan untuk meringankan biaya kebutuhan dasar masyarakat. Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub No. 45 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum untuk mewujudkan pelayanan air minum yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau.
Ada pula Pergub No. 57 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum, sehingga tarif air turun bagi warga Kepulauan Seribu.
Sebelum subsidi, tarif air seharga Rp 32.000/m³, setelah subsidi menjadi Rp 3.500/m³ untuk rumah tangga sederhana dan Rp 4.900/m³ untuk rumah tangga menengah. Sementara itu, tarif untuk pelaku UMKM atau golongan rumah tangga dengan usaha, homestay, guesthouse, hotel, warung makan, dan toko dari Rp 35.000/m³ menjadi Rp 6.825/m³.
Lalu, untuk tarif kantor swasta atau tempat usaha/industri lain menjadi Rp 12.550/m³ dari sebelumnya Rp 35.000/m³.
Untuk di Kepulauan Seribu, ada pula 8 Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (IPA SWRO), yaitu salah satu teknologi tingkat tinggi untuk mengubah air asin/air laut menjadi air tawar.
Pembangunan IPA SWRO ini memberikan banyak manfaat bagi warga Kepulauan Seribu. Sebab, tersedianya sumber air bersih yang melimpah dengan sumber air baku dari air laut dan harganya terjangkau.
Baca: Zulfan Lindan Sebut Anies Antitesis Jokowi, PDIP: Lebih Etis NasDem Keluar dari Kabinet
Daftar 20 nilai rapor merah Anies Baswedan versi Gembong Warsono
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai sebagian besar janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD 2017-2022, tidak terealisasi.
"Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma tiga sampai lima yang bisa diartikan cukup berhasil. Tapi selebihnya bisa dikatakan rapor merah," ucap Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.
Artinya, kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu, Anies baru baik di rencana tetapi dalam eksekusi masih belum tertangani dengan baik untuk menangani persoalan pokok warga Jakarta. "Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong.
Gembong menjelaskan janji Anies yang terealisasi antara lain integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan JakLingko walau masih belum sempurna, kemudian janji menyelenggarakan kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang terealisasi dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak 2018.
Lalu, lanjut dia, adalah meningkatkan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah hingga sebanyak Rp325 miliar. Meski ada janji yang terealisasi, Gembong menyebut banyak janji Anies yang memiliki capaian bisa dikatakan tidak baik yakni:
- Normalisasi sungai: 0 persen.
- Naturalisasi sungai: 0 persen.
- Perkembangan Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro: 0 persen.
- Pembangunan LRT Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (PDBU) : 0 persen.
- Pembangunan ITF dalam kota: 0 persen.
- Pembangunan "Science Park": 0 persen.
- Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur: 0 persen.
- "Electronic Road Pricing" (ERP): 0 persen.
- Peningkatan Fasilitas "Park & Ride" : 0 persen.
- Taman Pintar: 0 persen (dari target 175 lokasi).
- Rumah DP 0 Rupiah: 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen).
- Rumah aman: empat unit dari target 267 (1,5 persen).
- Wirausahawan OK OCE: 6.000 dari target 200.000 (3 persen)
Kemunduran di era Anies
Selain itu, Gembong juga menilai bahwa dari kebijakan dan pengambilan keputusan ada banyak kemunduran di era Anies ini seperti:
- Menutup akses ke laman anggaran (ebudgeting).
- Video rapat tidak diunggah ke Youtube.
- Menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.
- Menghambat akses informasi kepada wartawan.
- Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.
- Terjadi korupsi Rp152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah.
- Melanggar janji tidak akan menggunakan dana kejadian luar biasa (KLB) dari swasta.
"Selama lima tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan dan banjir," kata Gembong.
Kelanjutan janji Anies Baswedan
Ia juga menilai, janji Anies akan bergantung evaluasi apakah harus dilanjutkan atau tidak oleh Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI,
Jika dalam evaluasi ternyata janji tersebut dibutuhkan dan akan bermanfaat bagi warga Jakarta, kata Gembong, kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Heru. "Kalau memang bermanfaat bagi warga Jakarta, akan dilanjutkan, tetapi jika setelah evaluasi, ternyata antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya, untuk apa diteruskan," katanya.
Menurut Gembong, Heru sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tentu akan melakukan evaluasi dengan tujuan agar pengeluaran daerah dalam APBD bisa dirasakan masyarakat.
Anies akan mengakhiri jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Sementara Heru Budi Hartono dijadwalkan dilantik di Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022. Heru dipilih oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Penjabat Gubernur DKI setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA).
Baca juga: Daftar 20 Nilai Rapor Merah Anies Baswedan, Politikus PDIP: Baru Indah di Kata-kata
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
