TEMPO.CO, Jakarta - Program pengalihan kompor berbahan bakar elpiji 3 kilogram menjadi kompor listrik resmi dihentikan sebelum benar-benar dilaksanakan. Per 27 September 2022, program pengunaan kompor induksi itu resmi dibatalkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Penghentian program itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. "PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan,” katanya pada Selasa lalu.

Menurut Darmawan, pembatalan itu karena PLN berkomitmen untuk selalu hadir memberikan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal. Tidak ada penjelasan detil lanjutan menyangkut alasan program ini tiba-tiba dibatalkan. Termasuk ketika ditanya ihwal faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pembatalan.

Meski demikian, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha memiliki catatan tersendiri kenapa program itu harus dibatalkan tahun ini. Dia berujar, program itu memang harus ditunda karena masih perlu perhitungan yang cermat dari berbagai aspek lantaran memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Menurut Satya, implikasi yang muncul dalam penerapan konversi seperti penggantian miniature circuit breaker (MCB) dan pengawasan pelaksanaan program kompor induksi membutuhkan sosialisasi agar tidak membebani masyarakat.

Di samping itu, di dalam skenario jangka panjang, keterkaitan antara konversi ke kompor listrik terhadap pengurangan emisi karbon juga masih membutuhkan pendalaman. "Hal ini membutuhkan penghitungan yang cermat dan kajian ulang agar tidak terjadi miskalkulasi," kata Satya dikutip dari laman den.go.id.

Terlepas dari belum terkuaknya penyebab PLN tiba-tiba membatalkan program itu secara rinci, pemerintah sebetulnya telah mencanangkan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun mulai 2022 sebagai bagian dari peta jalan mencapai net zero emission pada 2060.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada tahun lalu sempat mengatakan, untuk mencapai target nol emisi itu, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama. Lima prinsip itu meliputi: peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

Program penggunaan kompor listrik itu pun menjadi bagian dari prinsip peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga. "Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa startegi kunci," kata Arifin pada Oktober 2021 di acara Road to COP26.

Arifin lalu menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Bermula dari 2021, ketika pemerintah mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan coal retirement. "Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," tuturnya.

Selanjutnya: Arifin menargetkan kompor listrik digunakan oleh 2 juta rumah tangga per tahun.

<!--more-->

Berikutnya, ia menargetkan pada 2022 adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pada 2024 akan ada pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar atau smart grid dan smart meter. Dengan begitu, setahun kemudian bauran EBT akan mencapai 23 persen yang didominasi PLTS.

Pada 2027, pemerintah juga berencana memberhentikan impor LPG dan menargetkan 42 persen EBT didominasi dari PLTS pada 2030. Saat itu, jaringan gas diproyeksikan menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta untuk mobil dan 13 juta motor, penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.

Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini mulai 2031 dan sudah adanya interkoneksi antarpulau mulai Commercial Operation Date (COD) pada 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57 persen dengan didominasi PLTS, Hydro, dan Panas Bumi.

Pada 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita. Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD. "Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," kata Arifin.

Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapau 87 persen pada 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh/kapita. Terakhir, pada 2060 bauran EBT diharapkan mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita.

Untuk mencapai seluruh target yang telah diterapkan pemerintah tersebut, sebetulnya PLN juga sudah mengambil perannya untuk membantu merealisasikan penggunaan kompor listrik. Pada Maret 2021, PLN bahkan telah nota kesepahaman dengan 9 BUMN melaksanakan gerakan penggunaan kompor induksi.

BUMN itu adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Setahun kemudian, PLN mulai merealisasikan pilot project konversi kompor LPG ke kompor induksi di dua tempat, yaitu Bali dan Solo. Untuk di Solo, program ini ini menyasar 1.018 pelanggan, yang terdiri dari 542 pelanggan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 458 pelanggan Non DTKS dan 18 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada Juli 2022, bos PLN mengumumkan sudah berhasil mengubah 1.000 kompor LPG punya masyarakat ke kompor induksi atau kompor listrik. "Seluruh pelanggan yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini telah mendapatkan bantuan berupa kompor induksi beserta alat masaknya,” ujar Darmawan.

Konversi kompor ini, kata dia, sudah menjadi amanat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Melalui langkah ini dipastikannya pemerintah bisa menghemat APBN dan memperbaiki neraca keuangan negara. Apalagi konversi itu tidak mengubah daya listrik yang sudah digunakan masing-masing rumah tangganya yaitu untuk golongan daya listrik 450 VA dan 900 VA.

Selanjutnya: Selain Solo, Bali juga menjadi tempat uji coba.

<!--more-->

Selain Solo, Bali juga menjadi tempat uji coba. Bahkan, program ini bakal menjadi ajang pamer atau showcase dalam KTT G20 Bali pada November mendatang guna mengurangi emisi karbon. Sebanyak 1.000 pelanggan PLN yang terdiri dari 950 masyarakat penerima manfaat dan 50 kelompok UMKM menjadi target uji coba ini.

Adapun program konversi kompor ini dilakukan PLN sebagai salah satu upaya mengurangi beban negara atas impor LPG yang tiap tahun naik. “Melalui konversi kompor ini langsung bisa menyelesaikan tiga persoalan sekaligus. Mengurangi ketergantungan impor LPG dengan energi berbasis domestik, yaitu listrik dan juga mengurangi beban APBN yang selama ini untuk mensubsidi LPG ini,” ujar Darmawan.

Di tengah berlangsungnya program uji coba itu, kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang menolak dipaksa mengubah kompornya dari kompor gas ke kompor listrik. Paguyuban Pedagang Warung Tegal dan Kaki Lima se-Jakarta dan Sekitarnya (Pandawakarta) misalnya yang mengatakan kompor induksi itu lebih merepotkan dan lebih boros.

Perwakilan paguyuban, Hendri Prayogi mengatakan, program migrasi ke kompor listrik akan membawa bencana ekonomi bagi masyarakat kelas bawah. Sebab, dari hitungannya, daya listrik pengguna bakal naik dari saat ini 450 VA. “Ini secara otomatis daya listrik jauh lebih boros dan mahal biaya tagihannya,” ujar Yogi.

Kritik serupa juga disampaikan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek). Presiden Dewan Pengurus Pusat Aspek Mirah Sumira mengatakan program konversi tersebut sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik rumahannya menjadi 900 VA. Sebab, listrik dengan daya 450 VA tak akan mendukung penggunaan kompor itu.

Selain itu, Mirah melanjutkan, masih banyak juga daerah yang listriknya belum stabil. "Pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik. Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik," ucapnya.

Permasalahan ini pun juga menjadi bagian dari yang disoroti Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi. Sebab, penggunaan kompor listrik yang hanya memungkinkan bagi pelanggan dengan daya listrik di atas 1.300 VA. Masalah pemadaman listrik di berbagai daerah juga akan menjadi hambatan bagi penggunaan kompor listrik.

Oleh karena itu, ia menilai penundaan program peralihan ke kompor listrik ini adalah hal yang realistis dilakukan. Yang pasti, kata Fahmy, dibutuhkan langkah komprehensif untuk mengatasi banyak masalah teknis di lapangan agar di masa mendatang kompor listrik tak lagi padam sebelum sempat menyala.

ARRIJAL RACHMAN | RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI

Baca: Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.