TEMPO.CO, Jakarta - Di sisa masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berhasil mengejutkan publik dengan menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024.

Dalam wawancaranya dengan Reuters di Singapura, Anies menyampaikan kesiapannya itu jika ada partai politik yang mengusungnya. “Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika sebuah partai mencalonkan saya,” katanya dikutip dari Reuters, Kamis, 15 September 2022.

Namun demikian, mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan bahwa posisinya yang bukan kader partai politik manapun memungkinkan untuk menjalin komunikasi dengan semua kalangan.

Di sisi lain, Anies turut menyampaikan bahwa dirinya ingin beristirahat usai tidak lagi menjabat Gubernur DKI. Ia menyampaikan niat tersebut di hadapan jemaah saat peresmian Masjid Jami Al Hidayah, Klender, Jakarta Timur, Jumat, 9 September 2022. “Yang pasti bulan depan saya istirahat, saya selesai tugas jadi Gubernur,” kata Anies.

Jika melihat dua pernyataan tersebut, mungkinkah istirahat yang dimaksud Anies adalah waktu untuk mempersiapakan diri sebelum berlaga di kontestasi politik Tanah Air pada 2024? Mengingat, Anies gencar menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat di sisa masa jabatannya.

Sebut saja penggantian nama jalan, penjenamaan rumah sakit hingga perombakan pejabat yang dinilai sebagai upaya Anies meninggalkan jejak warisan (legacy).

Baru-baru ini, Anggota DPRD DKI Agustina Hermanto meminta Gubernur DKI Anies Baswedan memprioritaskan perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak, khususnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, daripada mengganti nama sejumlah jalan.

“Bukannya diperbaiki (jalan), bukannya ditagih fasilitas sosial fasilitas umumnya tapi malah ganti nama jalannya,” kata Anggota DPRD DKI Agustina Hermanto di Jakarta, Jumat, 16 September 2022.

Agustina Hermanto atau Tina Toon menyampaikan bahwa warga setempat lebih menantikan perbaikan jalan yang rusak dibandingkan mengubah nama jalan yang justru mendapat penolakan warga.

Alasannya, kata dia, karena merepotkan warga, khususnya dalam mengurus perubahan dokumen administrasi kependudukan hingga dokumen pertanahan dan usaha. Adapun ruas jalan yang rencananya diganti itu, kata dia, Jalan Boulevard Utara, Barat, Selatan, dan Timur.

Alhasil, penggantian 22 nama jalan di DKI oleh Gubernur Anies mengundang pro dan kontra masyarakat. Pasalnya, orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI itu menuangkan kebijakan perubahan nama jalan tersebut dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 565 tahun 2022.

Dalam Kepgub itu, perubahan nama jalan, khususnya di Jakarta Utara hanya ada satu ruas jalan, yaitu Jalan depan Taman Wisata Alam Muara Angke menjadi Jalan Mualim Teko.

Warga melihat plang nama jalan yang baru yakni jalan A Hamid Arief dan spanduk penolakan perubahan nama jalan terpasang di kawasan Tanah Tinggi 1 gang 5, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022. Penolakan tersebut terjadi karena warga merasa tidak ada jaminan kemudahan apabila seluruh data yang dimiliki harus diubah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Sangat disayangkan rencana pergantian nama jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum diketahui oleh warga setempat. Pasalnya, sejumlah warga di Kelapa Gading menyatakan belum pernah mendapat informasi dari Pemprov DKI Jakarta ihwal rencana perubahan nama jalan.

“Belum, belum pernah denger,” ujar Ahdani, 46 tahun, seorang petugas keamanan saat ditemui Tempo, Jumat, 16 September 2022.

Ubah rumah sakit jadi rumah sehat

Selain penggantian nama jalan, Anies juga melakukan perubahan istilah Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat. Anies mengganti nama 31 RSUD di Jakarta menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Seremonial branding ini berlangsung di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu, 3 Agustus 2022.

Landasan hukum kebijakan Rumah Sehat Untuk Jakarta ini adalah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 562 Tahun 2022 Tentang Penjenamaan Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada bagian lain, keputusan ini, diatur tentang bentuk, makna, huruf, warna dan tata letak logo Rumah Sehat Untuk Jakarta. Penjenamaan ini juga dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD, termasuk penggunaannya untuk berbagai acara.

Selanjutnya, pada bagian lampiran keputusan diatur tentang tata cara penggunaan logo Rumah Sehat Untuk Jakarta.

Menurut Anies, perubahan nama RSUD menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta diharapkan akan ikut mengubah pola pikir masyarakat tentang rumah sakit sehingga dengan penggantian itu, rumah sakit diharapkan tidak hanya didatangi saat dalam keadaan sakit saja melainkan ketika dalam kondisi sehat.

“Selama ini RS kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif sehingga datang karena sakit, ntuk sembuh itu harus sakit dulu,” kata Anies saat meresmikan penjenamaan itu di RSUD Cengkareng, Rabu, 3 Agustus 2022.

Bukan Anies jika tindak-tanduknya tidak menuai reaksi dari oposisi, pendukung, maupun masyarakat. Reaksi yang ditimbulkan tidak selalu negatif, tetapi ada yang positif, ada pro dan kontra.

Misalnya saja, anggota DPRD DKI Johny Simanjuntak yang memperkirakan bahwa jenama rumah sehat tidak akan bertahan lama, khususnya setelah masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.

“Ketika nanti misalnya gubernur ganti, ini (rumah sehat) akan tenggelam sendiri, hilang sendiri,” kata Johny saat rapat kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI di gedung DPRD DKI, Rabu, 14 September 2022.

Menurut dia, perubahan jenama RSUD DKI tersebut tidak menyentuh inti dari kesehatan, yaitu pelayanan yang seharusnya dioptimalkan. “Saya pikir ini hanya perubahan 'artificial' (palsu) yang tidak sampai ke intinya, tapi sampai ke kulitnya saja,” katanya.

Namun, di sisi lain, anggota Komisi E Oman Rohman Rakinda menyampaikan apresiasi kepada RSD di Jakarta yang saat ini layanan kesehatannya semakin baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya program hospitality pada setiap RSD, sehingga perawat maupun tenaga kerja non medik mempunyai pengalaman dalam melayani masyarakat dengan baik dan tepat.

Logo Rumah Sehat Untuk Jakarta di RSUD Cengkareng. Foto: PPID Jakarta

“Jakarta melakukan penjenamaan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat. Semoga perubahan ini membuat semangat baru dalam pelayanan, terutama melayani masyarakat bawah, serta paradigma di lini kesehatan bukan hanya orang sakit. Namun, bisa pencegahan untuk orang sehat,” katanya.

Apabila di setiap RSD sudah memiliki layanan unggulan, kata dia, maka masyarakat tidak perlu mencari-cari rumah sakit yang jauh. Bagi kalangan bawah juga bisa ter-cover dengan anggaran APBD.

Anies Baswedan rombak pejabat DKI Jakarta

Setelah perubahan nama jalan dan penjenamaan rumah sakit jadi rumah sehat, Anies disebut-sebut melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Pasalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memprotes pergantian sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Eselon II dan BUMD DKI di akhir masa jabatan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap Anies sibuk menempatkan orang kepercayaannya.

“Etikanya, saat mau akhir masa jabatan memudahkan kerja penerusnya. Bukan membebani dengan menempatkan orang-orangnya,” kata Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 September 2022.

Menurutnya, Anies seharusnya fokus menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022. Politikus PDIP ini lantas mempertanyakan maksud Anies menggeser pimpinan SKPD dan BUMD DKI.

Pergantian Direktur PT MRT Jakarta misalnya. Menurut Prasetio, MRT Jakarta tengah mengebut proyek Fase 2 yang merupakan program nasional. Anies justru mengganti William Sabandar yang dulu menjabat Direktur Utama.

Selain itu, Anies juga merestui perombakan total direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. BUMD DKI strategis lainnya yang kena pergantian direksi adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

Baca juga: Anies Baswedan Nyatakan Siap Mencalonkan Diri sebagai Presiden

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.