Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menerima SK Kemenkumham jelang maghrib pada Jumat, 9 September 2022. Selanjutnya, kata Arsul, Mardiono akan melakukan langkah intensif untuk menyatukan komunikasi partai. Termasuk berkomunikasi dengan ketua umum sebelumnya, Suharso Monoarfa.

“Kami ingin merangkul semua. Jadi tidak ada istilah misalnya, setelah kami dapat SK maka yang kemarin ngga dukung minggir, tidak begitu. Kita ingin mengajak semua, mudah-mudahan teman-teman mau tetap kembali kepada PPP yang satu,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 September 2022.

Usai lengser, kata Arsul, Suharso diproyeksikan mengisi jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Namun hingga kini belum ada respons dari pihak Suharso.


Fokus pada persiapan Pemilu 2024

Setelah gonjang-ganjing ini selesai, PPP akan berfokus pada tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024. Selain itu, ia juga akan menyampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ihwal perubahan kepemimpinan di PPP.

“Fokus kami ke tahapan pemilu. Fokus itu kita lakukan, sekarang KPU sedang dalam proses verifikasi administrasi. Kami nanti harus sampaikan kepada KPU SK Menkumham yang baru itu,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 September 2022. Selanjutnya, kata dia, PPP akan mulai melakukan rekruitmen bakal calon legislatif (bacaleg) yang sebelumnya sudah didekati oleh PPP.

Adapun Suharso belum merespons surat keputusan dari Menkumham tersebut. Ia sempat menggelar rapat bersama jajaran pengurus dua hari pascapemakzulan. Hadir dalam forum tersebut di antaranya Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, dan Wakil Ketua Umum PPP, Zainud Tauhid Sa’adi. Dia mengatakan hasil rapat menyatakan dengan tegas bahwa rapat pimpinan harian maupun mukernas digelar secara tidak sah, sehingga keputusannya batal demi hukum.

Suharso berkukuh menolak tunduk pada keputusan mukernas. Kubu Suharso menyatakan bakal melayangkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM dan pihak kepolisian. "Surat ini menyatakan kegiatan rapat pengurus harian dan mukernas tidak sesuai dengan prosedur dalam aturan AD/ART PPP," kata Syaifullah Tamliha.


Proses cepat di Kemenkumham jadi tanda tanya

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Khoirul Umam menilai cepatnya Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan versi Muhammad Mardiono mengindikasikan ia didukung kekuatan politik yang besar.

Mardiono hanya butuh 5 hari kerja untuk mendapatkan pengesahan SK Kemenkumham. Khairul meyakini operator politiknya mengejar target fase perbaikan dokumen verifikasi Parpol di KPU yang akan dilakukan 18-28 September mendatang.

"Ada kekuatan politik yang ingin memainkan strategi untuk memuluskan agenda besar politiknya menuju 2024, yang tampaknya terhalang oleh keputusan politik Suharso," kata Khoirul Umam dalam keterangan tertulisnya, 10 September 2022.


Besar kemungkinan hal ini terkait dengan keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak direstui partai asalnya.

“Karena itu, meskipun Plt Ketum PPP Mardiono merupakan juru runding terdepan PPP di KIB, namun mencermati dinamika politik pasca pemberhentian Suharso ini, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP," katanya.

Kepemimpinan baru PPP, kata Khoirul, akan menari dengan genderang yang ditabuh oleh kekuatan politik besar yang mensponsori penjatuhan Suharso. Problemnya, jika pasangan Capres-Cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan kebelangsungan eksistensi PPP ke depan.

Khoirul mengatakan hal ini perlu kerja keras karena jika PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR, maka Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan.

“Dengan demikian, polemik ‘amplop Kiai’ bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP,” ujarnya.


IMA DINI | FAJAR FEBRIANTO | EKA YUDHA SAPUTRA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.