TEMPO.CO, Jakarta -Sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM termasuk Pertalite, telah dilontarkan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, pekan lalu. Rencana itu seiring terus bertambahnya anggaran subsidi yang diperkirakan menembus Rp 600 triliun.

"Jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil dalam konferensi pers Jumat, 12 Agustus 2022.

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi pada tahun 2023 sebesar Rp 210,7 triliun atau turun dibandingkan yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp 208,9 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Alokasi anggaran kompensasi energi pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 126 triliun. Artinya total subsidi dan kompensasi energi pada tahun depan sebesar Rp 336,7 triliun, lebih rendah ketimbang tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun.

Dikutip dari Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023, dari total anggaran subsidi energi itu, anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg direncanakan pada tahun depan sebesar Rp 138,33 triliun atau lebih rendah 7,4 persen apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar Rp 149,36 triliun.

Anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2023 diarahkan untuk transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg agar lebih tepat sasaran dan berbasis target penerima serta terintegrasi dengan program perlindungan sosial

Selain itu, juga ditujukan untuk melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan.

Peneliti dari for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat bahwa pilihan pemerintah cukup sulit dalam kebijakan BBM Bersubsidi. Hal itu mengingat saat ini sedang tinggi inflasi, di mana jika menaikkan harga BBM, akan membuat inflasi Indonesia semakin tidak terkendali. Saat ini inflasi Indonesia sudah mencapai 4,94 persen.

"Jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan," kata Nailul saat dihubungi pada Rabu, 17 Agustus 2022.

Menurutnya, jika BBM bersubsidi naik, semua harga barang akan naik dan transportasi bisa naik semakin tinggi. Tapi jika BBM bersubsidi tidak dinaikkan, beban APBN semakin berat.

"Maka memang langkah paling pas adalah menaikkan harga BBM non pertalite. Jadi pertalite masih tetap harganya," ujarnya

Namun demikian, kata dia, pasti akan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Karena itu perlu diantisipasi dari sisi penerima manfaat subsidi dan stok. Dia menilai jika harga pertalite dinaikkan, akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi.

"Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik, kata dia.

Dia berpendapat pemerintah bisa merealokasi anggaran tidak produktif dan anggaran pertahanan Indonesia yang terlalu besar. Anggaran untuk infrastruktur, kata dia, juga bisa dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial.

"Anggaran untuk Food Estate, IKN, ataupun KCJB bisa dialihkan ke subsidi. Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat," ujar Nailul

Selain itu, ada cara lainnya dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia untuk meredam kenaikan inflasi. Namun, kata dia, BI nampaknya masih berusaha untuk menahan suku bunga acuan, meskipun nilai tukar rupiah melemah dan menambah jebol anggaran subsidi minyak.

Selanjutnya baca Pemerintah Belum Informasikan Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi<!--more-->

Hingga kemarin, pemerintah belum memberi informasi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah memberikan subsidi BBM dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan upaya menjaga stabilitas harga energi dan pangan.

"Peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 502 triliun," kata Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat pidato pengantar RAPBN 2023 dan nota keuangannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Kajian itu meliputi sisi volume penyaluran subsidi BBM maupun kebijakan-kebijakan pembatasannya.

"Tentu dari kajian-kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB (produk domestik bruto) ke depan,” ujar dia dalam Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023 yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kementerian Keuangan pada Selasa, 16 Agustus 2022.

Airlangga kemudian membandingkan harga BBM Tanah Air dengan sejumlah negara tetangga."Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter, namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter," kata Airlangga.

Demikian pula BBM bersubsidi jenis Pertalite. Ia mengatakan saat ini harga kekonomiannya Rp 13.150, sedangkan harga ecerannya masih Rp 7.650 per liter. Di negara lain, seperti Thailand, Airlangga mengatakan harga BBM sudah dilego Rp 19.500 per liter. Sementara itu Vietnam Rp 16.645 per liter dan Filipina Rp 21.352 per liter.

"Sehingga kita relatif di bawah dari negara ASEAN lain," tutur Airlangga.

Karena itu, ia mengatakan harga energi masih menjadi tantangan perekonomian pada tahun ini. Meski demikian, Airlangga memastikan pemerintah sudah menyiapkan total anggaran subsidi dan kompensasi pada 2022.

Langkah pemerintah, kata dia, tak lepas dari upaya menjaga harga dan laju inflasi. Tim pengendalian inflasi pusat maupun daerah, Airlangga mengimbuhkan, terus mendorong agar program kebijakan yang berkaitan dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi dikomunikasikan secara efektif dengan masyarakat.

"Sehingga tentu hiperinflasi itu kelihatannya kita bisa tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," kata Airlangga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah meminta PT Pertamina (Persero) mengendalikan penjualan BBM bersubsidi. Jika tidak dilakukan, penjualan BBM bersubsidi bisa jauh melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite hingga akhir Juli lalu telah mencapai 16,8 juta kiloliter. “Hingga Juli 2022 sudah tersalurkan 16,8 juta kiloliter dari kuota 23,05 juta kiloliter,” katanya ketika dihubungi, Kamis, 11 Agustus 2022.

Sementara itu, Irto mengatakan ketahanan stok Pertalite berada di level 18,3 hari. Menurut dia, ketersediaan bahan bakar murah itu masih relatif aman. “Hari ini stok Pertalite berada di level 18,3 hari dan terus berproduksi,” tuturnya.

Sedangkan konsumsi solar subsidi hingga akhir bulan lalu mencapai 9,9 juta kiloliter dari kuota 14,9 juta kiloliter. Ketahanan stok solar berada di level 19 hari.

Selanjutnya baca Dua Sisi Kenaikan Harga Pertalite<!--more-->

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpandangan bahwa kenaikan harga pertalite di satu sisi akan meringankan beban APBN, tapi di sisi yang lain pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga BBM subsidi.

"Jadi ini ibarat hemat di kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar di kantong kiri," kata Bhima saat dihubungi hari ini.

Menurutnya, jika BBM subsidi naik, dampaknya akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun, meningkatkan jumlah orang miskin baru. Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen.

Di sisi yang lain, masyarakat masih belum pulih dari pandemi, terbukti ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan.

Menurutnya, kalau ditambah kenaikan harga bbm subsidi dikhawatirkan tekanan ekonomi untuk 40 persen kelompok rumah tangga terbawah akan semakin berat. "Belum lagi ada 64 juta UMKM yang bergantung dari bbm subsidi," ujarnya

Pemerintah, kata dia, juga harus memikirkan efek ke UMKM, karena subsidi ini bukan hanya kendaraan pribadi, tapi juga dipakai untuk kendaraan operasional usaha kecil dan mikro. Di memperkirakan jika kenaikan harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, diperkirakan inflasi tahun ini tembus 6-6,5 persen year on year.

Bhima memiliki beberapa saran dibanding menaikkan harga BBM jenis subsidi. Pertama, perketat pengawasan solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar. Selama ini tingkat kebocoran solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi. Penghematan dari pengawasan distribusi solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran.

Kedua, dorong pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor LPG 3 kg. Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu. Ketiga, tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi.

Keempat, alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi. Kelima, penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan."Pemerintah juga dibekali dengan UU darurat keuangan di mana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR. Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik," kata dia.

Baca Juga: Soal Kenaikan Harga BBM, Airlangga Sebut Pemerintah Masih Mengkaji

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.