Reshuffle Kabinet, Catatan Buruk Minyak Goreng dan Mafia Tanah
Reporter
Eka Yudha Saputra
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 16 Juni 2022 08:47 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Reshuffle kabinet menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk memuluskan program pemerintah. Rabu kemarin, 15 Juni 2022, Jokowi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri.
Dua orang menteri yang dilantik adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sementara tiga wakil menteri yang dilantik yakni Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN. Kemudian John Wampi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Reshuffle dua menteri dan tiga wamen menjadi sorotan publik. Musababnya dua kementerian strategis, memiliki daftar panjang masalah solusinya jauh panggang dari api.
Kementerian Perdagangan terbukti tak mampu menurunkan harga minyak goreng termasuk mengurus jalur distribusi dan kepastian stok. Belum lagi harga pangan seperti telur ayam dan cabai yang terus naik.
Jokowi meminta Menteri Perdagangan yang baru, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menyelesaikan masalah pangan. Ia berjanji selama 100 hari pertamanya, fokus menangani sengkarut pangan, khususnya minyak goreng.
"Minyak goreng yang lama enggak selesai itu, saya kira mudah-mudahan bisa dengan cepat bisa kita selesaikan, ketersediaan dan harga yang terjangkau," ujar Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Juni 2022, saat acara serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri Perdagangan sebelumnya, Muhammad Lutfi.
Zulkifli mengatakan ia memiliki waktu pendek karena mengisi sisa masa jabatan. "Namun saya punya background dan pengalaman panjang di pemerintahan. Saya juga dulu mitranya komisi VI (DPR) tahun 2004, mitranya perdagangan," tutur Zulkifli.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru, Hadi Tjahjanto, harus mempelajari polemik pertanahan dengan cepat.
Mantan Panglima TNI ini sudah mengantongi agenda prioritas. “Sertifikat, tumpang tindih bidang tanah, dan IKN akan menjadi program prioritas,” kata Hadi Tjahjanto saat acara serah terima jabatan dari eks Menteri Sofyan Djalil di gedung Kementerian ATR/BPN, 15 Juni 2022.
Sofyan Djalil, mengungkap pekerjaan rumah yang belum ia selesaikan dan mesti dituntaskan Menteri Hadi Tjahjanto. Salah satunya adalah Reforma Agraria, pasalnya, Reforma Agraria menjadi bagian terlemah dari program Kementerian ATR/BPN.
Mafia Pangan Tak Mempan dengan Mendag Baru?