Faktor Penentu Kemenangan Emmanuel Macron

Reporter

Tempo.co

Selasa, 26 April 2022 10:11 WIB

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan pidato yang disiarkan oleh stasiun televisi di Prancis terkait referendum Kaledonia Baru pada Minggu, 4 November 2018. Sumber: LUDOVIC MARIN/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES/wsj.com

TEMPO.CO, Jakarta - Emmanuel Macron memenangkan periode kedua masa jabatan sebagai Presiden Prancis. Dalam pemilu Prancis putaran kedua yang diselenggarakan pada 24 April 2022, Macron mendapatkan 58,54 persen suara dan lawannya politikus Marine Le Pen harus puas dengan 41,46 persen suara.

Kemenangnan Macron ini memperlihatkan dia masih mendapat dukungan dari masyarakat Prancis, khususnya kubu tengah-kanan dan sedikit dari aliran tengah-kiri. Lalu, apa saja fakto-faktor yang membuat Macron kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi orang nomor satu Prancis?

1.Caranya menangani pandemi Covid-19

Advertising
Advertising

Pandemi Covid-19 telah mengoyak perekonomian banyak negara di dunia, termasuk Prancis. Sejumlah ekonom memuji cara Macron mengatasi permasalahan ini.

Di bawah kepemimpinan Macron, angka pengangguran Prancis bisa turun hingga ke level terendah dalam 10 tahun terakhir. Kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja dan jaring pengaman sosial, telah terkerek.

Bukan hanya itu, Macron juga bisa mengendalikan harga energi. Inflasi di Prancis bahkan yang terendah di banding negara-negara lain di Eropa.

2.Tegas

Bagi banyak orang, Macron bersikap tak peduli meski dia telihat menjadi sosok yang menyendiri dan terputus dari keasyikan orang-orang pada umumnya. Pada awal tahun ini, dia secara luas menentang orang-orang yang anti-vaksin. Macron bahkan berjanji akan membuat mereka kesal sepanjang jalan (karena aturan wajib vaksin Covid-19).

3.Konflik Ukraina

Beberapa hari sebelum pemilu putaran pertama digelar, Macron menantang Le Pen terkait pandangannya pada invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Invasi Rusia pada akhir Februari 2022 ke Ukraina secara tak lansung telah menaikkan dukungan pada Macron dari dalam negerinya.

Saat negara-negara Eropa bereaksi ngeri pada sikap Moskow yang melakukan agresi tersebut. Macron tak berdiam diri. Dia berulang kali menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin.

Hubungan Paris dan Moskow saat invasi Rusia ke Ukraina diselimuti ketegangan. Sebelum dan sesudah konflik Ukraina meletup, Macron berulang kali bicara pada Presiden Putin agar mencari jalan keluar (selain invasi). Namun sejauh ini belum ada yang sukses.

4.Lawan argumen Le Pen

Le Pen dikenal memiliki sejumlah pandangan keras. Masalah keimigrasian masih menjadi pegangan Le Pen dalam pemilu Presiden Prancis. Dia ingin mengakhir reunufikasi keluarga, menghapus kewarga-negaraan berdasarkan tempat lahir (lahir di Prancis) dan membatasi akses naturalisasi menjadi warga negara Prancis karena prestasi dan asimilasi.

Menanggapi misi lawannya itu, Macron menilai imigrasi adalah sebuah kesempatan dan pengingat bahwa tradisi Prancis adalah dengan tangan terbuka menyambut para migran dan hal mereka untuk mencari suaka.

Kendati begitu, Macron menginginkan adanya perubahan dalam sistem. Dia juga menilai mendeportasi migran yang tak berdokumen masih kurang efisien.

Perihal migran yang di deportasi, Macron ingin mereka yang suakanya ditolak, secara sistematis meninggalkan Prancis lewat Obligation to Leave French Territory (OQTF). Terlebih, Macron ingin penerbitan izin tinggal lebih dari empat tahun dievaluasi kembali dengan pertimbangan mereka yang lolos ujian bahasa Prancis dan benar-benar bisa mengintegrasikan angkatan kerja di Prancis.

Marine Le Pen dan Emmanuel Macron REUTERS/Sarah Meyssonnier

Hal lain yang mencuri perhatian dari pemilu Prancis 24 April lalu adalah raihan suara Le Pen yang sampai lebih dari 40 persen. Sejumlah analis politik menduga kepercayaan pada sayap kanan akan terus naik dalam beberapa tahun ke depan hingga mungkin membuat Macron sakit kepala.

“Hasil perolehan suara sebenarnya cukup dekat dan fakta bahwa Le Pen mendapat lebih dari 40 persen suara. Saya fikir ini seperti dakwaan yang memberatkan pada politik Prancis dan mungkin memperlihatkan kesenjangan dan standar hidup di penjuru Eropa,” kata Julian Howard, Kepala perusahaan aset manajemen, GAM, Senin, 25 April 2022.

Dalam pemilu 2017 lalu saat Macron dan Le Pen juga saling berhadapan dalam putaran kedua pemilu Prancis. Ketika itu, Macron mendapatkan 66,1 persen suara dan Le Pen 33,9 persen suara.

“Kita kalah, namun kita tetap menang. Gagasan-gagasan yang kita wakilkan sedang mencapai puncaknya,” kata Le Pen menyoroti raihan suaranya yang mengalami kenaikan tersebut dan rencananya untuk maju di pemilu legislatif (pileg) pada Juni mendatang.

Di politik Prancis, Presiden adalah sosok tertinggi dalam negara. Namun pemilu parlemen yang akan datang untuk menentukan siapa saja yang akan duduk di Dewan Nasional, bakal menentukan apakah Macron bisa meloloskan dengan mudah undang-undang yang baru atau bakal menghadapi jalan buntu dalam meloloskan agenda pro-pengusaha dan pro-Uni Eropa-nya.

Sumber: euronews.com | graphics.france24.com

Baca juga: Para Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat pada Emmanuel Macron

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Partai Komunis Vietnam Tunjuk Kepala Kepolisian sebagai Presiden yang Baru

4 jam lalu

Partai Komunis Vietnam Tunjuk Kepala Kepolisian sebagai Presiden yang Baru

Partai Komunis Vietnam menunjuk Kepala kepolisian To Lam sebagai presiden Vietnam yang baru lewat sebuah perombakan kepemimpinan secara besar-besaran.

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

16 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

1 hari lalu

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Orang Jawa Banyak Jadi Penduduk di Kaledonia Baru yang Kini Dilanda Kerusuhan

2 hari lalu

Orang Jawa Banyak Jadi Penduduk di Kaledonia Baru yang Kini Dilanda Kerusuhan

Mayoritas penduduk Kaledonia Baru adalah orang Jawa. Kini kolonial Prancis tersebut sedang dilanda kerusuhan terburuk dalam 30 terakhir.

Baca Selengkapnya

Kaledonia Baru Dilanda Kerusuhan Massal, Prancis Tetapkan Keadaan Darurat

2 hari lalu

Kaledonia Baru Dilanda Kerusuhan Massal, Prancis Tetapkan Keadaan Darurat

Prancis memberlakukan keadaan darurat di Kaledonia Baru menyusul kerusuhan yang menewaskan anggota polisi.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya