TEMPO.CO, Jakarta – Operator angkutan umum sudah menanti waktu pesta mudik Lebaran. Momentum untuk mengerek pertumbuhan penumpang yang hilang dua tahun lantaran pandemi Covid-19 ini digadang-gadang bakal sedikit terbayar pada Idul Fitri 2022 nanti.

Sekretaris Jenderal Organsiasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengatakan para pengusaha otobus telah mengaktifkan armada-armadanya yang menganggur untuk kembali beroperasi. Para sopir hingga kernet yang dirumahkan dipanggil lagi untuk bekerja dengan waktu penuh.

“Kami mencari peluang-peluang itu,” kata Ateng Haryono saat dihubungi melalui telepon, Kamis, 24 Maret 2022.

Sejak pemerintah mengumumkan akan melonggarkan perjalanan mudik, Ateng percaya diri okupansi penumpang bus antar-kota bakal mendekati pulih. Dia memprediksi kursi bus dengan rute-rute favorit, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, bisa terisi 70 sampai 80 persen. Angka itu jauh dari kondisi selama pandemi Covid-19.

Saat pemerintah memberlakukan pembatasan perjalanan pada mudik tahun lalu, tingkat keterisian penumpang bus antar-kota hanya 20 persen. Walau sudah yakin jumlah penumpang bakal melejit karena tak ada lagi larangan mudik, Ateng meminta pemerintah tidak berputar arah mempersulit syarat perjalanan penumpang.

Dia juga berharap pemerintah menghapus ketentuan tes PCR dan Antigen bagi penumpang yang belum memperoleh vaksin booster. “Kalau toh ada kewajiban itu, harus ada dorongan penyelenggaraan vaksinasi booster yang masif agar masyarakat yang akan berniat mudik gampang mendapatkan vaksin ketiga,” kata Ateng.

Lewat keterangan resminya di Istana Negara, 23 Maret lalu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan bahwa masyarakat boleh melakukan perjalanan mudik. Warga yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga bisa pulang kampung tanpa menunjukkan syarat tes kesehatan.

<!--more-->

Sedangkan warga yang belum memperoleh vaksin booster akan diminta menunjukkan hasil tes Antigen atau PCR—menurut keterangan lanjutan dari Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Selain mengumumkan pelonggaran perjalanan mudik, Jokowi menyampaikan umat Islam dapat kembali menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah di masjid.

Sehari setelah pengumuman itu, Kementerian Perhubungan langsung menggelar rapat. Persamuhan membahas teknis pelaksanaan mudik di semua moda transportasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan kementeriannya akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur mekanisme perjalanan mudik untuk tiap-tiap moda angkutan.

“Minggu depan (keluar SE). Sekarang sedang dibahas dengan Polri cara bertindaknya (pengaturannya) di lapangan,” ucap Budi Setiyadi.

Meski masih menunggu regulasi mudik dari Kementerian Perhubungan terbit, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sudah bersiap melakukan inspeksi di berbagai lintas perjalanan kereta. Tujuannya memastikan bila terjadi peningkatan frekuensi perjalanan, pelayanan terhadap penumpang tidak terganggu.

“Pada angkutan Lebaran, KAI akan menyiagakan petugas posko untuk memastikan pelayanan berjalan lancar,” ujar Vice President Public Relations KAI Joni Martinu.

KAI sampai saat ini belum menjual tiket khusus Lebaran karena menunggu aba-aba pemerintah. Sejalan dengan itu, perseroan pun belum berancang-ancang membuat prediksi peningkatan jumlah penumpang khususnya untuk rute jarak jauh.

Namun dari sisi sistem penjualan tiket, KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan teknologi yang dimiliki perseroan. Dengan integrasi tersebut, data vaksinasi pelanggan dapat diketahui sejak mereka memesan tiket hingga sewaktu boarding. “Jika ada pelanggan yang tidak sesuai dengan persyaratan, KAI akan meonolak yang bersangkutan untuk naik kereta api,” kata Joni.

Vice Preident Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) Handy Heryudhitiawan berharap pergerakan penumpang selama mudik Lebaran akan mendorong pemulihan di sektor aviasi. Data AP I menunjukkan, selama periode peniadaan mudik 6-17 Mei 2021, jumlah penumpang di 15 bandara yang dikelola perseroan hanya 74.878 penumpang.

<!--more-->

Trafik penerbangan pun sebatas 2.556 pergerakan. “Pada periode lebaran tahun lalu rute penerbangan terbanyak yaitu ke Surabaya, Bali dan Makassar. Kami memperkirakan ketiga rute tersebut akan tetap ramai pada periode mudik lebaran tahun ini,” ujar Handy.

Perseroan akan melakukan penyesuaian operasi jika trafik penumpang selama Lebaran membludak. Perusahaan operator bandara ini memiliki kebijakan sistem operasi berbasis trafik sehingga kebutuhan sumber daya manusia bakal mengikuti lalu-lintas pergerakan penumpang.

“Kami masih perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak maskapai yang memiliki rencana operasional penerbangannya,” ucap Handy.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menganggap pelonggaran perjalanan mudik akan memberikan angin segar bagi perusahaan. Emiten berkode GIAA ini sedang meningkatkan kinerjanya di tengah tumpukan utang.

“Kami pasti akan mendukung teman-teman (masyarakat) untuk mudik,” kata Irfan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat tren pergerakan masyarakat pada periode mudik akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor. Selain transportasi, kinerja sektor retail akan meningkat lebih dari 20 persen ketimbang masa normal.

Dengan aktivitas masyarakat yang meningkat, dia memprediksi uang yang beredar selama hari raya bisa menembus Rp 250 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni Rp 154,5 triliun.

“Karena pelonggaran, overall orang akan lebih banyak bepergian khususnya kelas menengah atas yang dua tahun terakhir mereka menahan mudik atau liburan ke Bali, ke Nusa Tenggara Barat,” kata Bhima.

Pergerakan mudik pun diproyeksikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kembali melaju ke jalur positif pada kuartal II 2022. Ia melihat pertumbuhan pada kuartal mendatang akan berkisar 4,5-5 persen secara year on year.

Walau begitu, Bhima menyatakan pesta mudik tidak akan dirasakan semua masyarakat. Masyarakat kalangan bawah disinyalir masih bakal menahan aktivitas pulang kampung di tengah pelbagai hambatan ekonomi yang masih terjadi.

“Kita masih menghadapi tantangan. Salah satunya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok sehingga tidak semua melakukan mudik. Masyarakat kalangan bawah masih berpikir memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minyak goreng yang mahal,” katanya.

Tak hanya kenaikan harga bahan pokok, peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen bakal memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas bawah. “Sensitivitas kenaikan PPN ini dirasakan mulai kalangan menengah ke bawah,” ucap Bhima.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Terkini Bisnis: Produk UMKM Suvenir G20, Mudik Bikin Uang Beredar Rp 250 T

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.