TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tengah menunggu persetujuan DPRD ihwal penetapan nilai tarif integrasi transportasi JakLingko. Dewan telah dua kali menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan DKI, tetapi tak kunjung membuahkan keputusan.

Rapat terakhir dihelat pada Rabu, 16 Maret 2022. Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Ismail ogah memutuskan nilai tarif integrasi di hari itu, karena dua bos BUMD tidak menghadiri rapat.

"Harus dilakukan satu pertemuan lagi yang lengkap dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan," kata dia saat membuka rapat di Ruang Serbaguna DPRD, Jakarta Pusat lusa lalu.

Sebenarnya rapat dihadiri Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo dan Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin.

Perwakilan tiga BUMD DKI di bidang transportasi juga datang, yakni Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Mochammad Yana Aditya, Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta Roy Rahendra, dan Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra.

Ada juga Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Muhammad Taufiqurrachman. Namun, dewan bersikukuh harus direktur utama yang bertatap muka langsung dalam rapat tersebut.

Sejumlah awak media menjajal aplikasi super untuk memasuki Stasiun LRT Pegangsaan II saat uji coba Kartu pintar Jak Lingko dan Aplikasi Super untuk integrasi transportasi di Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 4 Oktober 2021. Perluasan uji coba ini ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun ini sehingga seluruh akses halte dan stasiun transportasi dapat terhubung melalui kartu dan aplikasi JakLingko Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Dishub DKI sebelumnya mengusulkan tarif integrasi maksimal Rp 10 ribu. Nilai ini berlaku apabila warga menggunakan lebih dari satu transportasi, antara bus Transjakarta, kereta MRT atau LRT Jakarta.

Misalnya, warga berangkat dari Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menuju Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat seharga Rp 14 ribu. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke kawasan Harmoni, Jakarta Pusat menggunakan bus transjakarta dengan biaya Rp 3.500.

Jika memanfaatkan program tarif integrasi, maka dia hanya perlu merogoh kocek Rp 10 ribu. "Jadi ada diskon Rp 7.500," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.

Selanjutnya: Tarif Integrasi Bikin Rugi?

<!--more-->

Tarif Integrasi Bikin Rugi?

Syafrin mengutarakan program tiket integrasi ini akan membuat tiga BUMD DKI rugi dalam jangka pendek. Musababnya, perusahaan mengucurkan diskon tarif, tapi jumlah penumpang masih terbilang sedikit.

Syafrin membeberkan simulasi perhitungan pendapatan tiga BUMD yang terkoreksi alias minus apabila telah menerapkan tarif integrasi pada 2019-2021.

Pada 2019, pendapatan tiga BUMD DKI mencapai Rp 859,13 miliar dengan total 287,26 juta penumpang. Sementara realisasi public service obligation (PSO) atau subsidi tiket sebesar Rp 3,16 triliun. Jika diterapkan tarif integrasi JakLingko, maka pendapatan tiga perusahaan minus Rp 14,46 miliar.

Kemudian di 2020, pendapatan tiket tiga BUMD mencapai Rp 380,54 miliar dengan total 142,2 juta penumpang. Subsidi tiket yang dikucurkan pemerintah DKI naik menjadi Rp 3,59 triliun. Skema tarif integrasi juga akan menggerus pendapatan tiket, yakni minus Rp 6,48 miliar.

Dishub juga menghitung perkiraan pendapatan tiket tiga BUMD pada 2021. Jumlah penumpang tahun lalu hanya 131,82 juta, sehingga pendapatan tiket juga merosot menjadi Rp 292,23 miliar. Jika kala itu integrasi tiket sudah berjalan, tutur Syafrin, maka pendapatan tiket tiga BUMD minus Rp 4,84 miliar.

Syafrin meyakini jumlah penumpang atau ridership transportasi umum bakal meningkat pascapenerapan tarif integrasi. Dia memperkirakan kenaikannya pada tahap awal menyentuh satu persen.

Dia melanjutkan, program ini memberikan kemudahan kepada penumpang untuk berpindah moda transportasi. Program tarif integrasi dianggap dapat memerikan pelayanan yang mementingkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan kesetaraan.

Pendapatan perusahaan pun otomatis naik, sehingga menutup kerugian. Tiga BUMD juga tidak akan meminta tambahan subsidi tiket. "Tetap PSO yang sekarang itu mampu meng-cover pengaruh dari integrasi," ucap dia.

Aplikasi Super Jak Lingko untuk integrasi transportasi di Stasiun LRT Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 4 Oktober 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Anggota Komisi B, Suhud Alynudin, mempertanyakan tujuan program ini. Setelah menyimak paparan data dari Syafrin, dia mempertanyakan apakah tarif integrasi tepat sasaran mengatasi persoalan transportasi di Ibu Kota.

"Saya memang agak bingung juga program ini kami mau arahkan ke mengatasi persoalan transportasi atau kami ingin memberikan insentif transportasi murah kepada masyarakat," ucap politikus PKS itu.

Anggota Komisi B lain, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan dasar perhitungan tarif maksimal Rp 10 ribu. Asumsi jumlah penumpang yang memanfaatkan program ini juga diperlukan, khususnya dari warga non-DKI.

"Bukannya kami menolak, sama sekali tidak. Kami sangat setuju, karena masyarakat diuntungkan, tapi kami merasionalisasi bagaimana dasar perhitungannya," terang politikus PDIP ini.

Selanjutnya: Warga Sambut Positif

<!--more-->

Warga Sambut Positif

Pengguna transportasi publik Transjakarta yang tergabung dalam Komunitas Busway Fans Club mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan tarif integrasi Transjakarta, MRT dan LRT.

Ketua Komunitas Busway Fans Club, Adi Febrian mengatakan tarif integrasi layanan transportais umum di Jakarta atau Jaklingko akan menjadi daya tarik bagi masyarakat yang selama ini belum menggunakan transportasi umum. "Menarik minat masyarakat yang lama dan baru," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu, 16 Maret 2022.

Dalam hitungan Adi Febrian, integrasi tarif akan bisa menekan biaya transportasi, sehingga para pengguna kendaraan pribadi mau beralih le transportasi umum. "Dampaknya dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta," katanya.

Para pengguna Transjakarta yang tergabung dalam Komunitas Busway Fans Club, kata dia, menyambut gembira rencana integrasi tarif transportasi umum tersebut agar tarif transportasi umum semakin terjangkau. Dengan integrasi tarif, masyarakat tidak lagi mengeluarkan ongkos transportasi per moda transportasi tapi satu tarif untuk lebih dari satu moda angkutan umum.

Ia membandingkan biaya transportasi bila tidak menggunakan integrasi tarif. Saat ini, mereka harus membayar tarif per moda transportasi, misalnya dari Bogor naik KRL ke Jakarta turun di Stasiun Sudirman Rp 5.000 kemudian lanjut lagi naik TransJakarta bayar Rp3.500. "Melalui tarif integrasi JakLingko ini bisa lebih murah," ucapnya.

Penumpang menaiki rangkaian kereta MRT di Jakarta, Senin, 14 Maret 2022. Meski kapasitas penumpang sudah 100 persen, pengguna jasa wajib mengikuti aturan yang berlaku, termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Adi menambahkan, ketika dia ikut uji coba Jaklingko, pihaknya memberikan masukan di antaranya penyediaan variasi moda transportasi umum dalam setiap rute, sehingga pengguna jasa transportasi dapat menentukan variasi pilihan rute yang akan dilalui.

"Ada beberapa pilihan rute, bisa cuma satu moda transportasi saja atau ada beberapa moda transportasi. Jadi masyarakat bisa memilih, mau satu moda tapi harganya murah atau beberapa moda dengan harganya lebih terjangkau," ucapnya.

Adi berharap skema tarif integrasi tersebut dilaksanakan berkelanjutan termasuk adanya tambahan moda transportasi umum yang menghubungkan daerah tetangga Jakarta di antaranya LRT Jabodetabek.

"Jadi kami sangat mendukung JakLingko Indonesia dalam mewujudkan tarif integrasi di seluruh moda transportasi publik di Jabodetabek," ucap dia.

Baca juga: Wagub DKI: Subsidi Tarif Integrasi JakLingko Juga Boleh Dinikmati Warga Luar Jakarta