Ancang-ancang Indonesia Menuju Endemi Covid-19

Senin, 28 Februari 2022 19:44 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 November 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan pandemi Covid-19 dan strategi mitigasi gelombang ketiga melalui ketersediaan obat, alat kesehatan, vaksin, dan tenaga medis, serta keterjangkauan akses testing dan tracing bagi masyarakat. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat negara beberapa kali menyampaikan persiapan untuk menetapkan status Covid-19 di tanah air dari pandemi menjadi endemi. Meski demikian, Kementerian Kesehatan menyebut sejauh ini sebetulnya belum ada kriteria final pra-endemi yang sudah disepakati bersama, termasuk indikator di dalamnya.

"Belum, (tapi) beberapa sudah ada di dalam indikator PPKM," kata Juru bicara vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Senin, 28 Februari 2022.

Tak hanya soal kriteria final pra-endemi, Nadia yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan ini menyebut protokol atau road map menuju endemi juga masih disiapkan oleh pemerintah.

Nantinya, kata Nadia, kriteria pra-endemi ini kemungkinan hanya akan berbentuk petunjuk teknis penetapan indikator. "Bisa dalam bentuk regulasi," kata dia.

Ia telah mengetahui arahan Presiden Joko Widodo soal rencana penetapan status endemi ini. Salah satunya agar pertimbangan sains dan kesehatan harus berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya, dan ekonomi, dalam penetapan.

Advertising
Advertising

Menurut Nadia, upaya menyeimbangkan semua aspek ini tentu akan dikonsultasikan dengan para ahli epidemiolog. "Mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan, sehingga balance," kata dia.

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Sementara, endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu geografi masyarakat.

Terakhir, rencana Indonesia dari pandemi menuju endemi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Kami sudah siapkan protokolnya,” ujar Budi dalam konferensi pers virtual pada Minggu, 27 Februari 2022.

Jokowi, kata dia, meminta rencana penetapan status endemi ini dilakukan dengan hati-hati, serta pertimbangan sains dan kesehatan, digunakan secara berimbang dengan sosial, budaya dan ekonomi.

“Kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain,” kata Budi.

Sebelumnya pada 21 Desember, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Luhut Binsar Pandjaitan juga telah menyinggung rencana menuju endemi ini. Ia menyebut beberapa negara sudah melakukan pelonggaran untuk transisi ke endemi seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura.

Akan tetapi, Luhut memastikan Indonesia tidak langsung mengikuti kebijakan ketiga negara ini. "Kita tidaklah perlu latah, ikut-ikutan seperti negara tersebut," kata dia.

Luhut menyebut pemerintah menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan beberapa indikator.

Pertama yaitu tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi. Kedua, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ketiga, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveillance aktif.

Selain itu, kata Luhut, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. "Usulan konsep, kriteria, dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli dibidangnya," kata dia.

Lima Pra-Kondisi Endemi

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Kepala Satgas Covid-19 Suharyanto menyebut Indonesia tidak mungkin akan terus berhadapan dengan pandemi. "Sehingga sudah mulai memikirkan transisi bertahap menuju endemi, kapan waktunya? ya tergantung kasus-kasus ke depan seperti apa," kata dia.

Suharyanto lalu memaparkan lima kriteria yang sementara ini digunakan untuk pra-kondisi endemi. Tapi, Suharyanto mencatat kelima kriteria ini masih disempurnakan dengan para pakar. Berikut rinciannya:

1. Kekebalan Masyarakat Tinggi
- kekebalan masyarakat harus sudah memadai (baik dari vaksinasi maupun dari infeksi)
- vaksinasi harus dilakukan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya untuk pemberian booster

2. Tingkat Kasus Rendah-Berbasiskan Indikator PPKM
- level transmisi komunitas
- kapasitas respon sistem kesehatan
- cakupan vaksinasi umum, booster, dan lansia

3. Kapasitas Respon Memadai
- memastikan sistem pelayanan kesehatan terutama RS tidak lagi terbebani
- pelayanan kesehatan primer (puskesmas) harus diperkuat

4. Surveillance Aktif
- Meningkatkan active case finding maupun tes epidemiologi
- penguatan surveillance, termasuk surveillance genomic karena endemi tidak berarti berhentinya mutasi virus

5. Terjadi Secara Merata dan Konsisten
- prakondisi nomor 1 sampai 4 terjadi dengan distribusi yang merata di wilayah yang luas
- prakondisi terjadi dalam waktu yang cukup panjang, sudah stabil atau konsisten.

Senada dengan Nadia, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal, menyebut indikator sementara untuk menuju endemi ini memang masih disusun oleh pemerintah. Indikator digodok bersama oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Maritim, dan Kementerian Koordinator Ekonomi.

"Kemendagri akan men-support sepenuhnya keputusan yang diambil oleh presiden," kata dia.

<!--more-->

Tak Ada Larangan WHO

Sementara itu, Senior Advisor, World Health Organization (WHO) South East Asia Regional Office, 2017-2020, Tjandra Yoga Aditama, menjelaskan duduk perkara penetapan pandemi dan endemi. Tjandra mengatakan status pandemi ditetapkan dan juga dinyatakan selesai oleh WHO.

Akan tetapi frasa yang digunakan WHO bukan pandemi, melainkan Public Health Emergency of International Concern. Penjelasan ini dimuat di dalam International Helath Regulations (IHR) Tahun 2005 edisi ketiga.

WHO, kata Tjandra, membagi dunia dalam empat region. Bila saja ada penyakit yang terjadi di lebih dari 1 region, maka WHO akan menetapkan status Public Health Emergency of International Concern tersebut. "Meskipun di 4 region lagi belum ada," kata dia.

Ketentuan ini pula yang berlaku di tengah rencana beberapa negara menetapkan status endemi seperti Indonesia. Walaupun ada 10 negara yang menetapkan status endemi, tapi WHO masih akan mencabut status pandemi ketika masih terjadi di lebih dari satu region. "Karena kalau 2 region, WHO belum akan menyatakan pandemi selesai," kata dia.

Di sisi lain, masing-masing negara memiliki hak soal penetapan status endemi ini. "Sangat mungkin sekali, itu ga ada hukum sama sekali yang mengatur itu," kata Tjandra.

Tjandra menyebut tidak ada sama sekali larangan di IHR bagi masing-masing negara untuk menetapkan status endemi. "Silahkan negara-negara itu memutuskan sendiri-sendiri, itu memang yurisdiksi atau wewenang mereka," kata Tjandra.

Tjandra lalu menceritakan pencabutan status pandemi yang pernah dilakukan WHO sebelum ini yaitu pada wabah flu babi (H1N1). Saa itu, WHO menetapkan wabah ini sebagai Public Health Emergency of International Concern pada Juni 2009 dan mencabutnya pada Agustus 2009.

"Mereka (WHO) menyebutnya post-pandemic period," kata Tjandra. Tjandra sebelumnya pernah menjadi Anggota, WHO-IHR Review Commitee on the Functioning of the International Health Regulation (2005) and on Pandemic Influenza A H1N1 (2009).

Artinya, kata Tjandra, pandemi saat itu bisa dinyatakan selesai hanya dalam waktu 1 tahun beberapa bulan saja. Sementara, pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern pada 11 Maret 2020. "Belum tahu kapan selesainya," kata dia.

Dua Petunjuk Covid-19 Terkendali

Meski demikian, Tjandra menyebut beberapa petunjuk bisa digunakan untuk menyatakan apakah situasi sudah terkendali atau belum. Petunjuk pertama yaitu Positivity Rate (PR) di bawah 5 persen.

"Berlangsung cukup lama, itu mungkin bisa dibilang kondisi terkendali," kata dia. Informasi terakhir yang diterima Tjandra, Positivity Rate saat ini masih di atas 5 persen.

Laporan terakhir Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi hal tersebut. Per 26 Februari, kementerian menyatakan angka Positivity Rate masih di level 15,91 persen, walaupun sudah turun dari 25 Februari yang mencapai 17,93 persen.

Petunjuk kedua yaitu Reproduction Number (Rt) yang harus berada di bawah angka 1. Kalau Rt 1, artinya satu orang menulari ke satu orang. Kalau Rt 2, artinya satu orang menulari ke dua orang.

Informasi yang diterima Tjandra, Rt Indonesia saat ini sudah turun dari 2 minggu lalu yang menyentuh angka 2 menjadi 1,6. "Tapi masih di atas 1," kata dia.

Terakhir pada 8 Februari, juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut Rt di seluruh pulau di Indonesia sudah berada di atas angka 1, yaitu antara 1,02 sampai 1,12.

Tapi dari perkembangan yang terjadi, Tjandra menyebut sudah ada penurunan dan harus disyukuri. Walaupun, penurunan yang ada belum cukup untuk mengatakan situasi saat ini terkendali.

Oleh sebab itu, Tjandra menangkap maksud pemerintah untuk menerapkan status menuju endemi bukan dalam waktu dekat ini. "Jadi bukan sekarang, tapi kalau sudah terkendali mungkin bisa," kata dia.

Walau kedua indikator tersebut masih belum memenuhi status terkendali, Tjandra menyebut Indonesia sebetulnya sudah pernah masuk ke fase itu. Momen itu terjadi pasca gelombang varian Delta, di mana PR di bawah 5 persen dan Rt di bawah 1. "Jadi kita lihatlah perkembangannya, mudah-mudahan terus menurun," kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman di beberapa negara, pelonggaran status pandemi ke endemi di beberapa negara juga dilakukan bertahap. "Diikuti evaluasi apakah tahap pertama bisa, lalu baru masuk ke tahap kedua, dan berikutnya," kata dia.

Soal beberapa negara lain yang sudah memulai status endemi, Luhut sampai Kepala Satgas Covid-19 Suharyanto telah menyebut Indonesia tidak akan segera ikut-ikutan. Siti Nadia pun menyebut kondisi suatu negara memang tidak bisa disamakan.

"Sehingga tentunya berdasarkan kajian dan situasi sendiri, kita bisa menentukan strategi terbalik, termasuk seberapa kuat ketahanan kesehatan kita," kata Nadia.

Baca: Kasus Covid-19 Disebut Mulai Turun, Kemenkes: Menuju Era Endemi

Berita terkait

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

10 jam lalu

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

Pernyataan Dharma Pongrekun pernah kontroversi saat pandemi Covid-19 karena menurutnya hasil konspirasi dan rekayasa. Kini, ia maju Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya

Luhut Tawarkan Elon Musk Luncurkan Roket Starship ke Mars dari Biak

11 jam lalu

Luhut Tawarkan Elon Musk Luncurkan Roket Starship ke Mars dari Biak

Luhut pun sempat bertanya soal keseriusan Elon Musk meluncurkan roket ke Mars dan menawarkan peluncuran roket Starship dapat dilakukan di Biak, Papua

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Doomscrolling Pertama Kali Muncul Pada Awal Pandemi Covid-19, Berdampak bagi Kesehatan Mental

1 hari lalu

Doomscrolling Pertama Kali Muncul Pada Awal Pandemi Covid-19, Berdampak bagi Kesehatan Mental

Doomscrolling mengacu pada kebiasaan terus-menerus menelusuri berita buruk atau negatif di media sosial atau internet, sering untuk waktu yang lama.

Baca Selengkapnya

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

2 hari lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

2 hari lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

2 hari lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

3 hari lalu

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

Baca Selengkapnya

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

3 hari lalu

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan takjub melihat kapal OceanX.

Baca Selengkapnya