TEMPO.CO, Jakarta - Azzahra, seorang ibu rumah tangga di Jakarta Timur, terpaksa menahan sedih saat balitanya menjerit kesakitan kala menjalani tes usap oleh petugas medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Entah sudah berapa kali hidung dan tenggorokan anaknya yang baru berusia 3 tahun itu dicolok alat medis untuk mengetahui apakah terinfeksi Covid-19 atau tidak.

Zahra menuturkan balitanya merupakan penderita talasemia yang harus rutin dua pekan sekali ke rumah sakit untuk kontrol dan transfusi darah. Ketika anaknya batuk atau pilek dan bertepatan dengan jadwal kontrol ke dokter, mau tidak mau buah hatinya itu harus menjalani tes usap sesuai peraturan di rumah sakit.

Menurut wanita berusia 31 tahun ini, pihak rumah sakit sempat melonggarkan peraturan kala kasus Covid-19 di Jakarta melandai. Namun angka penularan yang kembali naik akibat varian Omicron membuat RSCM mengaktifkan kembali Poli Demam untuk memisahkan pasien yang memiliki gejala Covid-19. “Iya, sekarang kalau batuk atau pilek gak bisa lagi langsung ke poli tujuan. Harus di-swab dulu. Sama kayak dulu ramai varian Delta,” katanya pada Tempo, Sabtu, 5 Februari 2022.

Meski tak tega melihat anaknya harus berkali-kali menahan sakit-saat di-swab, ia hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah pusat dan daerah bekerja serius demi mengatasi pandemi virus corona. Ia tidak ingin anaknya yang hanya menderita batuk biasa harus dianggap suspect Covid-19. “Kasihan anak saya. Sudah sakit ditusuk jarum untuk trasnfusi harus kesakitan pas di-swab,” tuturnya.

Petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan test swab pada seorang anak ketika test swab massal di sebuah sekolah di Jakarta, 2 Juli 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta tercatat mengalami lonjakan sejak awal pekan kemarin. Pada 31 Januari 2022 terdapat 5.262 kasus baru, 1 Februari (6.388 kasus), 2 Februari (9.132 kasus), 3 Februari (10.317 kasus), dan 4 Februari (13.179 kasus).

Lonjakan ini membuat sejumlah masyarakat khawatir Jakarta kembali didera tsunami Covid-19 seperti Juli tahun lalu. Infeksi virus corona varian Delta membuat rumah sakit di Jakarta penuh dan angka kematian meninggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak menampik jika Jakarta sedang mengalami lonjakan Covid-19. Ia menjelaskan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) mengalami kenaikan dan mencapai 61 persen.

Sementara untuk keterisian ruang ICU sudah 30 persen. Angka ini terbilang mengkhawatirkan mengingat batas normal BOR adalah 70 persen. "Jadi sekali lagi mohon tetap berada di rumah, tempat yang terbaik berada di rumah melaksanakan protokol kesehatan. Sekalipun sudah vaksin, jangan anggap enteng," ujar Riza.

Namun Wagub Riza Patria mengklaim angka ini masih terbilang kecil dibandingkan saat Jakarta terkena gelombang kedua Covid-19 varian Delta pada Juli 2021. Saat itu seluruh rumah sakit yang memilki kapasitas BOR 11.500 penuh terisi.

Tenaga Medis tengah merawat pasien Covid-19 di RSUD Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 26 Agustus 2021. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit Covid-19 di Jakarta saat ini mencapai 22 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan belum terlambat bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta jika ingin menarik rem darurat namun hal ini pasti akan mendapat pertentangan dari pusat. “Kalau gubernurnya berani (Anies Baswedan) tarik saja,” ucap dia saat dihubungi Tempo.

Menurut Miko, yang penting dilakukan saat ini untuk mencegah Indonesia, khususnya DKI Jakarta dari gelombang tiga Covid-19 adalah membatasi aktivitas masyarakat. “Kuncinya di pembatasan sosial. Rumah sakit di Jakarta saja sudah 60 persen (terisi),” tuturnya.

Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan pengendalian Covid-19 saat ini akan tergantung pada kecepatan, ketepatan, dan kekuatan mitigasi pemerintah. Ia menilai status PPKM di Jakarta sebaiknya ditingkatkan ke level 3. “Memang harus (dinaikkan) dengan revisi di aspek pengetatan dan percepatan serta penguatan (vaksinas). Deteksi dini juga harus ditingkatkan,” tuturnya.

Meski varian Omicron dinilai memiliki dampak yang lebih ringan dibandingkan varian Delta, menurut Dicky, tetap tidak ada yang bisa menjamin kondisi masyarakat akan baik-baik saja.

Kebijakan rem darurat sejatinya pernah Pemprov DKI lakukan beberapa kali sejak awal pandemi 2020 lalu. Gubernur Anies Baswedan selalu berpatokan pada tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio) baik untuk tempat tidur isolasi, maupun ICU yang semakin tinggi,

Pada September 2020 misalnya, Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat saat tingkat kematian di DKI Jakarta mencapai 2,7 persen dengan keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit 77 persen dari 4.053 dan keterisian ruang ICU sudah 83 persen dari 528 ruangan.

Pemprov DKI pernah pula mengambil kebijakan rem darurat saat varian Delta mulai melanda. Saat itu kasus harian Covid-19 di ibu kota pernah mencapai puncaknya, yakni 14.619 pada 12 Juli 2021.

Meski belum menetapkan kebijakan rem darurat, Gubernur DKI Jakarta telah meminta kepada pemerintah pusat agar menghentikan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen dihentikan selama satu bulan karena kasus Covid-19 yang meninggi.

Namun Wagub DKI Riza Patria menilai langkah Anies itu bukan persiapan pengaktifan rem darurat. "Belum, belum bisa disebut (rencana) 'rem darurat'. Meski kasus keterpaparan COVID-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan, termasuk untuk yang berjenis varian Omicron," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiapkan tambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien positif COVID-19 hingga 11.500 unit dari kapasitas tempat tidur saat ini 5.678 unit, guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

"Kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit saat ini ada 5.678 bed, masih bisa ditingkatkan sampai 11.500 bed," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta, Sabtu, dikutip Antara.

Penjunjung melintasi sebuah pertokoan saat berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, 15 Januari 2022. Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) memperkirakan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan tahun ini akan naik sekitar 80-90 persen. TEMPO/Fajar Januarta

Sementara itu, Ketua KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi, berharap pemerintah provinsi tidak dulu menerapkan kebijakan rem darurat. Alasannya tingkat cakupan vaksinasi di Jakarta sudah di atas 80 persen. “Selain itu, varian omicron saat ini merupakan varian yang memiliki dampak yang tidak terlalu berat bagi yang terpapar sehingga masyarakat perlu diingatkan kembali untuk tetap melakukan prokes saat melakukan aktivitas,” katanya lewat pesan singkat pada Tempo.

Menurut Diana, pembatasan aktivitas masyarakat melalui kebijakan rem darurat bisa mengganggu perekonomian masyarakat yang mulai bergairah kembali menjelang Ramadan. “Kami dunia usaha juga telah melakukan pembatasan terhadap karyawan sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Covid-19,” ucap dia.

AHMAD FAIZ | M JULNIS FIRMANSYAH | ANTARA

Baca juga: Persentase Kesembuhan Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 92,8 Persen