TEMPO.CO, Jakarta - Pencabutan status Ibu Kota dari Jakarta semakin menguat setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan oleh DPR RI. Dengan pemindahan IKN, ke depannya Jakarta disebut bakal menjadi sentra ekonomi di Indonesia, sementara Ibu Kota baru yang bernama Nusantara bakal menjadi pusat pemerintahan.

Mengenai nasib Jakarta yang bakal menjadi tumpuan ekonomi Indonesia, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI sudah mendapat pengarahan soal itu dari Pemerintah Pusat.

"Tapi belum (ada pembahasan dengan Pemerintah Pusat), kami masih bahas di internal, mempersiapkan draf konsep," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Januari 2022.

Wagub DKI itu menjelaskan, Pemprov DKI bakal mengajak para pakar dan ahli soal transformasi Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia. Selain itu, Riza berharap Jakarta dapat menjadi pusat pendidikan, kesehatan, dan seni budaya walau tidak menjadi Ibu Kota kembali.

"Jakarta milik kita bersama, mari kita rumuskan bersama dan kita perjuangkan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat banyak," kata Riza.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut perhelatan Formula E sebagai salah satu langkah pihaknya menjadikan Jakarta sebagai sentra ekonomi. Menurut Anies, kondisi ekonomi di Jakarta harus cepat pulih dan stabil pasca-Covid-19, mengingat rencana pemerintah pusat yang bakal memindahkan Ibu Kota dalam waktu dekat.

"Seperti kita tahu Ibu Kota akan pindah dan diharapkan Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian, budaya, seni," ujar Anies.

Selanjutnya Anies berharap Formula E bakal meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata...

<!--more-->

Anies mengatakan Formula E bakal membuat pendapatan dari sektor pariwisata meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Apa lagi, menurut Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni, Formula E bakal ditonton oleh 170 negara yang bakal berdampak baik ke Indonesia.

"Mudah-mudahan ini punya efek ekonomi, untuk pulihkan ekonomi yang tahun depan semoga terselenggara, baik Moto GP dan Formula E," kata Anies.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga optimistis dengan pengubahan status Jakarta sebagai pusat ekonomi. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Jakarta nantinya dapat menjadi pusat bisnis seperti New York. Menurut dia, Jakarta tetap dapat menjadi kota yang memiliki kekhususan.

Prasetyo memaparkan banyak negara lain yang berhasil memisahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Akhirnya, negara tersebut bisa fokus mengerjakan pembangunan.

Contohnya Turki yang telah memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Politikus PDIP ini menyebut Jakarta ke depannya dapat menjadi pusat bisnis yang fokus pada perekonomian. "Dengan begitu Jakarta menjadi jantung baru untuk masa depan Indonesia," ucap dia.

Meski begitu, tak semua orang memandang positif atas perpindahan Ibu Kota ini. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono misalnya. Ia menilai ekonomi Jakarta akan anjlok karena pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Di sisi lain ia mengatakan permasalahan akut Jakarta seperti kemacetan dan polisi udara akan tetap ada meski Ibu Kota Negara pindah.

Selanjutnya penyebab ekonomi Jakarta anjlok...

<!--more-->

Anjloknya ekonomi Jakarta, kata Mujiyono, disebabkan karena belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan konsumsi rumah tangga akan berkurang sehingga memiliki efek domino pada menurunnya perekonomian di Jakarta.

"Dari sisi pengeluaran ASN, ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur otomatis belanja ASN dan konsumsi rumah tangga akan berkurang, hal ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa di Jakarta turun dan membuat perekonomian Jakarta juga akan turun," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Indikator lainnya, lanjut Mujiyono, perekonomian Jakarta akan turun karena belanja penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait sektor jasa, hotel, katering dan produksi pun turut berkurang.

"Belanja penyelenggara pemerintahan yang terkait sektor jasa, hotel, katering, dan produksi akan terdampak juga mengingat peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan banyak kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi pemerintahan," katanya.

Imbas pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak pula wilayah penyangga Jakarta baik Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi hingga beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera.

Suplai barang dan tenaga kerja untuk Jakarta selama ini datang dari beberapa Provinsi, baik dari Jawa atau Sumatera. Sehingga, pemindahan IKN ini juga tentu berdampak ke wilayah itu," papar Mujiyono.

Selanjutnya Jakarta akan tetap bergumul dengan persoalan kemacetan, polusi udara, dan krisis air...

<!--more-->

Meski demikian, Mujiyono mengatakan Jakarta akan tetap bergumul dengan persoalan kemacetan, polusi udara, dan krisis air, meski Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan.

Ini disebabkan karena kegiatan pemerintahan beserta aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindah Ke Kalimantan Timur hanya membebani Jakarta sekitar 10 persen. Sehingga, aktivitas dan persoalan perkotaan di Jakarta masih tetap merongrong.

"Sektor-sektor bisnis pun akan terdampak, khususnya yang berhubungan dengan mitra kerja pemerintahan, selain sektor jasa seperti penyedia infrastruktur, penyewaan ruang perkantoran," jelasnya.

Dari sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menjelaskan, proyek ambisius di era Presiden Jokowi ini meski mengundang banyak kontroversi, namun memiliki tujuan yang mulai dan jelas, yakni agar pemerataan pembangunan di Indonesia dapat tercapai.

"Perpindahan Ibu Kota sudah lama diwacanakan dan baru zaman Jokowi dieksekusi, tujuannya sederhana, soal pemerataan pembangunan, terutama ekonominya. Saya kira ini tugas suci dan mulia, supaya Indonesia ini tidak Jawa sentris," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 22 Januari 2022.

Selain kontroversi karena naskah akademik UU IKN yang banyak dipertanyakan ahli, menurut Adi, rencana pemindahan yang bakal direalisasikan di tengah pandemi juga mengundang banyak protes dari berbagai kalangan. Apa lagi, Adi mengatakan pembangunan Ibu Kota baru yang nantinya bakal bernama Nusantara bakal menggunakan dana pemulihan Covid-19.

Meski begitu, Adi berpendapat rencana pemindahan Ibu Kota memang harus segera dilaksanakan, walaupun pandemi Covid-19 masih melanda.

"Prinsipnya ini keputusan tepat yang harus dieksekusi. Karena ga pernah ada jaminan kapan pandemi ini berakhir. Tahun depan atau saat masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, tidak ada jaminan pandemi berakhir," kata Adi.

Hal yang harus diawasi, menurut Adi, adalah pasca pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Jika Ibu Kota sudah pindah, tetapi pembangunan masih tidak merata, maka tujuan utama pemindahan itu menjadi sia-sia.

Baca juga: Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Anies Baswedan: Jakarta Tetap Jadi Pusat Perekonomian RI