TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dua hari terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur. Rencana tersebut dikritik.

Sejak awal Covid-19, dana PEN dipakai untuk penanganan pandemi maupun bantuan subsidi masyarakat terkena dampak pagebluk. Dana ini murni berasal dari Anggaran Pendapatan dam Belanja Negara (APBN).

Tahun ini Sri Mulyani menyebut dana PEN mencapai Rp 455,62 triliun atau lebih tinggi dari yang disampaikan pemerintah beberapa hari lalu yaitu Rp 451 triliun. Satu dari tiga pos alokasinya yaitu untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun.

Di dalam pos inilah, salah satu yang bisa menerima adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek tahap awal ibu kota baru di 2022. Sri Mulyani sudah menerima informasi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk pembangunan jalan untuk ibu kota baru.

"Kalau mereka bisa execute di 2022, maka dia bisa kami anggarkan dari Rp 178 triliun ini," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi Keuangan DPR di Gedung DPR, Rabu, 19 Januari 2022.

Rapat digelar sehari setelah sidang paripurna DPR pada Selasa kemarin. Sidang paripurna DPR resmi menyetujui RUU IKN untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi undang-undang.

Usai sidang kemarin, Sri Mulyani pun menyebut tahap pertama pembangunan ibu kota negara, 2022 sampai 2024 akan jadi masa kritis. Sebab, di rentang waktu tersebut ada penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, pemilihan umum, yang semuanya membutuhkan biaya.

Sri Mulyani menyebut proyek awal ibu kota negara bisa dianggap sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi. Karena itu, menurut dia, bisa dibiayai dengan dana PEN. "Sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru," kata dia.

Hari ini, Sri Mulyani mengatakan penyaluran dana PEN 2022 bakal dikoreksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ia mencontohkan dana PEN 2020 yang diarahkan untuk program ketahanan pangan, tapi ternyata daya serap anggarannya rendah.
<!--more-->
Lalu pada dana PEN 2021, tidak semua program yang disiapkan bisa menyerap penuh anggaran yang sudah dialokasikan. Sri Mulyani mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa yang hanya mampu menyerap anggaran 72,4 persen sampai akhir Desember lalu dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM penerima hanya 5,62 juta, di bawah target 8 juta KPM.

"Makanya di ketiga ini (PEN 2022), kami harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan," kata dia. Itu sebabnya, Sri Mulyani, membuka peluang untuk mengalokasikan dana ini untuk pembangunan tahap awal ibu kota baru.

Tapi sebelum dicairkan, Sri Mulyani tetap akan melihat tiga aspek. Ketiganya yaitu kesiapan kementerian, kemampuan kementerian untuk mengeksekusi, dan dampak ekonomi mana yang paling optimal di proyek awal ibu kota ini.

Adapun rencana penggunaan dana PEN 2022 yang mencapai Rp 455,62 triliun pada tahun ini yaitu sebagai berikut:

1. Pos Penanganan Kesehatan: Rp 122,5 triliun
- Lanjutan vaksinasi
- Perawatan pasien
- Insentif tenaga kesehatan
- Penanganan Covid-19 di daerah

2. Pos Perlindungan Masyarakat Rp 154,8 triliun
- Lanjutan program bantuan sosial (program keluarga harapan dan kartu sembako)
- Kartu Prakerja
- BLT Desa
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Antisipasi perluasan perlindungan sosial

3. Pos Penguatan Pemulihan Ekonomi
- Padat karya
- Pariwisata dan ekonomi kreatif
- Pangan, ICT, kawasan industri
- Dukungan UMKM, Penyertaan Modal Negara, dan insentif perpajakan

Sri Mulyani belum merinci berapa banyak jatah dana PEN 2022 yang bakal digelontorkan ke kementerian untuk ibu kota negara. Tapi tahun lalu, Jokowi sudah meneken Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dalam lampiran Perpres RKP tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk proyek pembangunan ibu kota baru.

Pos anggaran ibu kota baru masuk dalam komponen pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Anggaran yang dipasang yaitu sebesar Rp 510,79 miliar untuk luas area pembangunan mencapai 5.600 hektare.
<!--more-->
Uang ini pun dialokasikan untuk tujuh instansi yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, Polri, Kementerian Agraria, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tapi ini hanya alokasi untuk 2022 saja. Sebab anggaran keseluruhan jauh lebih besar dari itu. Sejak pengumuman pertama kali, Jokowi sudah menyampaikan total kebutuhan biaya ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.

APBN tidak akan menanggung semuanya. "Soal pendanaan, kebutuhan Rp 466 triliun. 19 persen akan berasal dari APBN," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019.

Tapi belakangan ini, ada dua versi yang muncul terkait porsi APBN dalam pembangunan ibu kota baru yaitu 19,4 persen dan 53,5 persen. Situs resmi ibu kota baru yaitu ikn.go.id, sempat menampilkan porsi APBN lebih besar untuk ibu kota baru yaitu 53,5 persen dan diberitakan oleh sejumlah media nasional.

Tapi pada Selasa pagi ini, pukul 11.00 WIB, situs tersebut mencatat porsi APBN hanya 19,4 persen. Porsi paling besar yaitu Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen) lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun (26,4 persen).

Walau ada dua versi, Sri Mulyani memastikan porsi APBN dalam proyek ibu kota baru masih dihitung. "Jadi sebetulnya ga ada yang disebut hari ini pre-conception 54 persen (53,5 persen) adalah APBN," kata dia

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata juga menyebut
anggaran apapun memang selalu dinamis, apalagi untuk kegiatan pembangunan ibu kota baru yang berjangka tidak pendek. Menurut dia, Sri Mulyani Indrawati akan segera melapor ke Jokowi bersama menteri-menteri yang lain.

"Termasuk mengenai anggarannya, sekaligus untuk mendapat arahan beliau (Jokowi). Setelah itu, saya yakin akan dilakukan komunikasi publik melalui media," kata dia saat dihubungi.
<!--more-->
Ketua Tim Komunikasi Pemindahan IKN, Sidik Pramono, menyebut pembiayaan akan disesuaikan dengan rencana induk IKN. "Detailnya akan tertuang di dalam Peraturan Presiden," kata dia, tanpa merinci progres penyusunan terakhir dari regulasi tersebut.

Pada tahap pertama ini, Sidik menyebut pembangunan ibu kota baru bisa lebih banyak menggunakan dana APBN. "Tahun awal ini untuk pemantik infrastruktur dasar," kata dia.

Di luar APBN, pemerintah menyiapkan porsi pendanaan yang lebih besar lewat mekanisme KPBU hingga investasi swasta, BUMN, dan BUMD. Saat dikonfirmasi apakah ada KPBU dan investasi swasta yang bakal jalan untuk proyek ibu kota tahun ini, Sidik belum memberikan informasi.

Walau skemanya berbeda, Sri Mulyani menyebut KPBU maupun investasi swasta pun nantinya tetap akan membutuhkan dukungan dari APBN. Baik itu dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund, maupun bentuk dukungan lainnya. "Kami sudah mulai identifikasi," kata dia.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta pemerintah menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek pembangunan IKN. Ia juga meminta pemerintah bijak dalam menggunakan dana PEN untuk proyek ibu kota baru ini.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," kata dia dalam keterangan tertulis.

Adapun anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan langsung mengingatkan Sri Mulyani dalam rapat kerja hari ini terkait tujuan awal dari dana PEN. Tujuan tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19.

Marwan mengingatkan Sri Mulyani soal pasal 11 di beleid tersebut yang mengatur soal Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Beberapa ayat di pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1: Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.

Ayat 2: Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha
dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Marwan pun mempertanyakan langsung ke Sri Mulyani kriteria proyek ibu kota baru seperti apa yang masuk dalam ketentuan pasal ini. "Jangan sampai kita terjerumus dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sudah kita buat," kata dia.

Marwan mengatakan ibu kota baru ini adalah sesuatu yang baru dan tidak berdampak apa-apa. "Dia cuma kebon dan hutan saja, yang mau dibangun, jadi saya ingatkan agar kita tak melanggar undang-undang, yang sudah kita buat dan setujui bersama," kata dia.

Mendengar hal tersebut, Sri Mulyani ternyata tidak ngotot memasukkan proyek ibu kota baru di dalam dana PEN. Ia mengatakan saat akan melakukan refocusing anggaran di APBN, pasti harus ada alasan dan dasar pertimbangannya.

Sri Mulyani menyebut pihaknya tentu akan melhat landasan hukum terlebih dahulu jika memang aturan di UU Penanganan Covid-19 memerintahkan demikian. "Saya juga tidak ada masalah," ujarnya.

Bisa saja, kata Sri Mulyani, anggaran untuk proyek awal ibu kota baru ini diambil dari anggaran rutin Kementerian PUPR yang mencapai Rp 110 triliun lebih dan kemudian di-realokasi. "Kalaupun PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN, enggak apa-apa juga, nanti pakai pos anggaran PUPR," kata dia.

Walau melancarkan kritik soal penggunaan dana PEN untuk ibu kota baru, Demokrat tidak menolak rencana ini karena termasuk kelompok fraksi yang setuju. Di DPR saat ketuk palu persetujuan kemarin, RUU IKN juga berjalan mulus.

Hanya satu dari sembilan fraksi yang menolak yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dalam pernyataan sikapnya, PKS juga tidak menolak jika ibu kota negara ikut dibiayai dengan APBN. PKS hanya menyampaikan bahwa pembiayaan ibu kota baru harus memperhatikan kemampuan fiskal dan tidak boleh ada penambahan utang.

Selain itu, PKS meminta jaminan proyek ini ikut dibiayai dengan cara KPBU. "Serta tidak membebani APBN di kemudian hari," demikian pernyataan sikap PKS yang disampaikan Ketua Panitia Khusus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia saat sidang.

Sementara di masyarakat, sejumlah penolakan masih tetap muncul meski DPR sudah menyetujui RUU IKN ini. Salah satu penolakan disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Kaltim Menolak IKN, yang berisi sejumlah kelompok organisasi seperti Wahana Lingkungan Kalimantan Timur atau Walhi Kaltim, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Samarinda, Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim, dan kelompok lainnya.

Mereka menilai sikap pemerintah tidak sensitif karena memaksakan pemindahan Ibu kota di tengah kondisi masyarakat yang tengah sulit setelah hampir dua tahun dilanda pandemi Covid-19.

"Dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota, akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara seperti kesehatan, pendidikan, yang sedang mengalami kesulitan," demikian pernyataan sikap koalisi.

FAJAR PEBRIANTO