TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang juga Ketua ASEAN tahun ini, mempunyai cara pandang berbeda terhadap krisis Myanmar dibandingkan mayoritas anggota perhimpunan negara di Asia Tenggara itu.

Selain menjalin hubungan erat dengan Militer Myanmar yang melakukan kudeta pemerintahan demokratis, ia juga berniat mengundang pejabat Junta ke pertemuan ASEAN tahun ini di Kamboja. Sikap ini jelas bertentangan dengan keputusan ASEAN yang tahun lalu tidak mengundang Junta ke pertemuan ASEAN di Brunei.

Padahal sebelum berangkat ke Yangoon menemui pemimpin militer Myanmar, Hun Sen sudah ditelepon Presiden Joko Widodo yang mengingatkan bahwa jika tidak ada kemajuan signifikan dalam rencana perdamaian, hanya perwakilan non-politik Myanmar yang boleh menghadiri pertemuan ASEAN.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang memberikan syarat konsensus 5 poin untuk penyelesaian damai krisis Myanmar.

Tapi rupanya Hun Sen punya pertimbangan berbeda. Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengindikasikan bahwa Kamboja mungkin akan mengundang pejabat junta Myanmar ke pertemuan ASEAN.

"Jika mereka membangun tembok tebal dan kita menggunakan kepala kita untuk memukulnya, itu tidak berguna. Kamboja menggunakan pendekatan berbeda untuk mencapai Konsensus Lima Poin," kata Prak Sokhonn seperti dikutip Reuters, Sabtu, 7 Januari 2022.

Bisa dikatakan sikap Hun Sen ini seperti mengembalikan ASEAN ke kithoh, yaitu menolak campur tangan urusan dalam negeri anggota lain. Itu sebabnya ketika Hun Sen melakukan kudeta pada 1997, militer Thailand atau Myanmar melakukan hal sama, penguasa negara-negara ini tidak pernah dikucilkan dari KTT ASEAN.

Itu sebabnya, tidak diundangnya pemimpin Junta Myanmar dalam KTT di Brunei merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin Junta menganggap ada campur tangan dari luar yang mempengaruhi ASEAN, namun anggota yang dipelopori Indonesia, Malaysia, Thailand menganggap pengucilan diperlukan untuk menyelesaikan krisis tanpa harus campur tangan urusan dalam negeri anggota.

"Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN," kata kementerian luar negeri junta Myanmar, dikutip dari Reuters, 22 Oktober 2021.

Tindakan Hun Sen merangkul pemimpin Junta dan meninggalkan pemimpin demokrasi terguling Aung San Suu Kyi bakal menjadi batu ujian bagi keutuhan ASEAN yang tahun ini menginjak usia 55 tahun.