TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pekerja sibuk membersihkan tanah yang menutupi sumur resapan di Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan. Pekerja lainnya terlihat menggali tanah hingga kedalaman 60 sentimeter untuk bak kontrol air.

Menurut pekerja itu, sumur yang sudah dibeton akan ditambah lagi kedalamannya. Saat ini kedalaman sumur kira-kira mencapai 2,7 meter. "Nanti masukin batu sama injuk juga buat nahan lumpur," kata pekerja itu.

Pembangunan sumur resapan di seluruh wilayah Jakarta saat ini tengah dikebut. Drainase vertikal ini dibangun untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Prinsipnya air tak serta merta digelontorkan ke sungai dan langsung dialirkan ke laut. Air ditabung di dalam tanah dan kelak saat musim kemarau air bisa tetap ada.

Sayang, pembangunan sumur resapan ini malah menuai kontroversi. Pembangunan yang dianggap malah membuat jalanan di Jakarta rusak ini juga jadi perhatian anggota DPRD DKI.

Salah satu yang terlihat adalah di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan. Di jalan itu terdapat beberapa sumur resapan yang tidak rata dengan aspal. Kendaraan yang melaju harus menurunkan kecepatannya.

Yang terakhir viral adalah sumur resapan di Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sumur resapan yang ada di pinggir jalan itu terlihat ambles.

Berbagai kontroversi itu berujung pada anggaran sumur resapan yang akhirnya dibuat nol oleh DPRD DKI dalam APBD 2022. Usul menihilkan anggaran itu datang dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

<!--more-->

Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan Nova Paloh berujar, sejumlah dewan berpendapat sumur resapan tidak efektif mengatasi persoalan banjir.

"Ada beberapa masukan dari kawan-kawan, di beberapa wilayah ada yang terlihat (sumur resapan) belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya," kata dia saat dihubungi, Rabu, 1 Desember 2021.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) besar DPRD DKI. Anggaran sumur resapan yang semula Rp 322 miliar dipangkas menjadi Rp 120 miliar. Kini anggarannya menjadi nol.

Prasetyo sendiri menilai pembangunan sumur resapan justru merugikan warga. Sebab, sumur yang dikubur dalam tanah itu ditempatkan di badan jalan.

Anggota Banggar DPRD DKI, Gembong Warsono, sebelumnya juga meminta anggaran Rp 120 miliar untuk sumur resapan digeser ke program lain. Politikus PDIP ini berpendapat sumur resapan tidak maksimal mengatasi banjir di Ibu Kota.

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menganggap pemerintah DKI tak memiliki perencanaan yang matang soal pembangunan sumur resapan. Buktinya, tutur dia, pemerintah DKI membangun sumur resapan di trotoar atau sekitar kali.

Sumur resapan juga hanya berfungsi mengurangi genangan air skala mikro, seperti di halaman rumah, sekolah, parkiran, jalan lingkungan, dan taman. "Bukan meredam banjir skala kawasan atau kota," ujar Nirwono.

<!--more-->

Sebenarnya dasar hukum soal sumur resapan sudah ada sebelum Anies Baswedan menjabat gubernur DKI. Aturannya tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan. Pergub diteken eks Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi pada 1 April 2013.

Anies adalah gubernur yang paling getol mengandalkan sumur resapan untuk mengatasi banjir Jakarta. Dia bahkan sudah menyerukan program sumur resapan saat kampanye Pilkada DKI 2017.

Menurut Anies, banjir di Ibu Kota tidak akan terselesaikan apabila pemerintah daerah sekadar mengalirkan atau membuang air ke hilir. Untuk itu, pemerintah perlu menggerakkan konsep memasukkan air ke tanah demi mencegah banjir.

Anies menyampaikan pernyataan ini dalam program 'Jakarta Kece-Bagaimana Cara Ahok&Anies Mengatasi Banjir?' yang disiarkan akun Youtube Netmediatama pada 13 Desember 2016.

"Yang mau kami bereskan di sini adalah memastikan sebanyak mungkin air masuk ke dalam, bukan sekadar dialirkan," kata dia.

Anies lalu menargetkan pembangunan 1,8 juta sumur resapan hingga masa jabatannya berakhir di 2022. Target ini bahkan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berucap program itu tetap berjalan, meski anggaran dipangkas. Caranya dengan menggandeng pihak swasta, masyarakat, dan lembaga pemerintahan lainnya.

Baca juga: DPRD Hapus Anggaran Sumur Resapan, Pemprov DKI Bakal Gandeng Swasta

LANI DIANA | JULNIS FIRMANSYAH