TEMPO.CO, Jakarta - Sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus soal Formula E, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bungkam. Ia menjadi irit bicara dan menolak pertanyaan wartawan mengenai pemeriksan tersebut.

Anies Baswedan, yang baru saja menghadiri pelantikan pengurus PORDASI DKI Jakarta 2021 di Balai Agung Balai Kota, Jakarta Pusat, langsung melenggang pergi setelah melakukan wawancara singkat mengenai mata acara tersebut.

"Sudah cukup, tidak ada isu lain, ya," ujar Anies sambil memberi isyarat kepada wartawan untuk memberinya jalan pada Jumat, 5 November 2021.

Di hari yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan dukungan terhadap penyelidikan yang digelar KPK. Menurut Prasetyo, langkah KPK membuktikan bahwa hak interpelasi yang diajukan PDI Perjuangan dan PSI atas dasar kepentingan publik, bukan politik. Ia pun mengajak masyarakat untuk mengawal proses penyelidikan tersebut.

"Dalam hal ini saya menekankan bahwa serupiah pun uang rakyat yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Prasetyo.

Politikus PDIP itu yakin KPK sudah menemukan bukti cukup kuat tentang adanya pelanggaran dalam Formula E. Sebab, kasus itu langsung naik ke penyelidikan tak lama setelah dilaporkan oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan anak buahnya sedang bekerja menelisik dugaan korupsi dalam perhelatan balap mobil listrik itu. Dia meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil penyelidikan resmi. "KPK tidak akan pandang bulu. KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," kata Firli.

Dugaan adanya pelanggaran dalam penyelenggaran Formula E ini ramai dikemukakan oleh banyak pihak, khususnya dari fraksi oposisi Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta. Pada September 2021, PSI dan PDIP menjadi partai yang mengajukan hak interpelasi kepada Anies soal Formula E.

Namun, sidang paripurna interpelasi itu batal terlaksana, karena hanya 33 orang yang hadir. Sedangkan menurut peraturan, harus ada minimal 51 anggota dewan yang hadir.

Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak merupakan salah satu yang vokal dalam pengajuan hak interpelasi itu.

Menurut Gilbert, sejak awal perencanaan perhelatan balap mobil listrik itu sarat akan pelanggaran. "Sejak awal saya sudah dorong ini, karena banyak sekali menabrak aturan, tetapi seakan semua tutup mata," ujar Gilbert saat dihubungi Tempo, Kamis, 4 November 2021.

Salah satu keganjilan itu seperti perencanaan kegiatan Formula E di DKI Jakarta yang terbilang sangat singkat. Setelah Anies bertemu dengan FEO di Amerika tangal 13 Juli 2019, pada 13 Agustus 2019 agenda balapan Formula E dipaksakan masuk APBD-P.

Selang sebulan kemudian Pemprov DKI mengadakan pertemuan di Monas tanggal 20 September 2019. Dalam kesempatan itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemani Direktur JakPro dan Ikatan Motor Indonesia hadir menemui perwakilan FE.

"Sebuah kegiatan yang menelan biaya sangat besar/super jumbo dari APBD, tanpa dampak ke masyarakat, dapat diputuskan dalam waktu sebulan harus dilaksanakan," kata Gilbert.

Serupa dengan Gilbert, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga menjadi pihak yang gencar meminta pengusutan terhadap Formula E. Menurut Anggara, salah satu kejanggalan yang pihaknya hendak tanyakan ke Anies Baswedan dalam sidang interpelasi mengenai commitment fee.

Sejak dibayarkan pada pertengahan 2021, Anggara menerangkan pihaknya sampai saat ini belum mendapat keterangan apakah commitment fee dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO atau Formula E Operations di UK.

"Atau jangan-jangan dibayar ke pihak lain. Sampai saat ini kami di DPRD belum pernah mendapatkan bukti transfer pembayaran commitment fee,” kata Anggara.

Kejanggalan lainnya, Anggara menerangkan pihak yang melakukan pembayaran commitment fee merupakan Dinas Pemuda dan Olahraga. Padahal dalam surat perjanjian, pembayaran merupakan kewajiban PT JakPro.

Anggara mengatakan walaupun Dispora dan PT Jakpro sama-sama terkait dengan Pemprov DKI, tapi transaksi hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak spesifik yang telah diatur di dalam perjanjian. "Analoginya, jika Dinas Pendidikan mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk membangun sekolah, apakah boleh Dinas Bina Marga ujug-ujug mengeluarkan uang untuk membayar kontraktor tersebut? Setahu saya, yang seperti itu tidak boleh," kata dia.

Ramainya suara penolakan Formula E dari Kebon Sirih akhirnya sampai ke Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Pada Senin, 13 September 2021, KPK didatangi oleh massa demonstran yang menuntut agar komisi antirasuah itu menyelidiki dugaan korupsi, dan menilai ada potensi kerugian hingga Rp 1,3 triliun.

Satu bulan kemudian, KPK kemudian menaikkan laporan tersebut menjadi penyelidikan. Sampai saat ini, belum diketahui siapa saja yang diperiksa KPK dalam dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga:

KPK Selidiki Formula E, PDIP: Bukti Hak Interpelasi tak Bermotif Politik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.