4 Tahun Anies Baswedan, Kebijakan dan Janji Manisnya
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Jumat, 15 Oktober 2021 23:58 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan di Ibu Kota resmi mencapai empat tahun pada 16 Oktober 2021. Waktu bagi Anies Baswedan untuk melunasi semua janji politiknya kini hanya tersisa satu tahun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sebagian besar program yang dijanjikan Anies sudah terwujud. Seluruh jajaran Anies bakal berupaya memenuhi janji yang tersisa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
"Insya Allah satu tahun terakhir kami akan menuntaskan janji yang ada," kata dia di Balai Kota, Kamis, 14 Oktober 2021.
Salah satu program yang belum terealisasi adalah penanggulangan banjir. Pada awal 2020 dan 2021, banjir besar terjadi di sejumlah titik di Ibu Kota.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut penanggulangan banjir di era Anies tak tertangani dengan baik. "Karena Pak Anies sudah telanjur termakan dengan janji untuk tidak melakukan penggusuran," ucap dia saat dihubungi.
Anies ogah melanjutkan program penanggulangan banjir era Ahok untuk normalisasi sungai karena dia sudah berjanji tak akan menggusur warga bantaran sungai. Demi memegang janji itu, normalisasi diubah menjadi naturalisasi.
Pada 2019, pemerintah DKI menargetkan naturalisasi di Kanal Banjir Barat, sekitar Dukuh Atas, dengan panjang sekitar 500 meter. Anies sempat memamerkan naturalisasi di titik ini pada September 2020. Di sana terbangun taman dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Selain Kanal Banjir Barat, pemerintah DKI bakal melakukan naturalisasi di satu sungai lain dan tiga waduk.
Selanjutnya sungai dan waduk yang dinaturalisasi...
<!--more-->
Sungai lainnya adalah Kali Ciliwung Lama (tepi Jalan Kerapu), Pademangan, Jakarta Utara. Sedangkan waduk yang dinaturalisasi adalah Waduk Kampung Rambutan, Sunter Selatan sisi timur, dan Cimanggis.
Menurut Gembong, Anies sebenarnya bisa menuntaskan dua persoalan jika mau melanjutkan normalisasi, yaitu masalah banjir sekaligus penataan kampung di bantaran sungai.
Gembong juga menyoroti pembangunan hunian DP nol rupiah yang jauh dari target. Janji menciptakan 250 ribu pengusaha juga belum tercapai.
Bahkan, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya terseret kasus korupsi soal pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Salah satu tugas Sarana Jaya adalah mendirikan hunian DP nol rupiah.
Untuk itulah, Gembong menganggap tidak ada perubahan kota yang signifikan empat tahun belakangan ini. "Jadi evaluasi empat tahun Anies sama dengan penilaian saya ketika tiga tahun yang lalu," ujar anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD ini.
Walau begitu, kepemimpinan Anies bukan tanpa prestasi. Anies telah menggerakkan pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi. Hal ini dimulai dari penyediaan angkutan kota alias angkot JakLingko yang menggantikan branding OK Otrip.
Anies juga mengingatkan agar pembangunan MRT Jakarta Fase 2 berkonsep terintegrasi sejak tahap pendesainan. Dengan begitu, penumpang MRT dapat langsung berganti transportasi umum lain, seperti bus transjakarta. Pemerintah DKI juga bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menata sejumlah stasiun kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.
"Transportasi terintegrasi ada kemajuan dan perbaikan, oke itu," ujar Gembong.
Selanjutnya tidak mungkin program gubernur bisa terealisasi 100 persen...
<!--more-->
Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Mohamad Taufik, mengatakan tidak mungkin program gubernur bisa terealisasi 100 persen. Namun, setidaknya Anies telah memulai pembangunan.
Misalnya, hunian DP nol rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang sudah rampung. Lalu pembangunan rumah DP nol tahap kedua di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur juga sudah diresmikan pada 12 Desember 2019.
Contoh lain prestasi Anies, tutur Taufik, adalah pendirian Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara untuk menggantikan stadion tim sepakbola Persija di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang digusur untuk membangun depo MRT. Pembangunan JIS yang diklaim bertaraf internasional ditargetkan selesai Desember 2021.
"Itu legacy-nya Anies lah harus kita akui," terang Wakil Ketua DPRD DKI ini.
Taufik menilai, Anies juga telah membangun pondasi yang kuat dalam aspek kualitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan DKI. Sistem kerjanya disebut kian solid. "Situasi kerja di DKI nyaman semua kan, orang tenang," ucap dia.
Dia telah mengingatkan DKI 1 untuk mempercepat realisasi program lainnya di sisa jabatan satu tahun ke depan.
Satu masalah lain yang jadi PR baru untuk Anies adalah ajang balap mobil listrik internasional Formula E. Balapan ini seharusnya dihelat Juni 2020, tapi terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19.
Formula E sarat pro dan kontra hingga akhirnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan renegosiasi pembiayaan, salah satunya soal biaya komitmen.
Meski terganjal kritik dan biaya penyelenggaraan event itu, Anies bersikeras menggelar Formula E pada Juni 2022. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai tak ada yang menonjol selama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memimpin Ibu Kota. Menurut dia, selama hampir 4 tahun Anies memimpin, banyak janji politiknya yang justru tidak terlaksana.
“Dulu orang berharap saat Anies jadi gubernur soal banjir itu selesai atau minimal diseriusi, tapi gak juga. Soal normalisasi atau naturalisasi sungai, tidak dilakukan,” uijar dia lewat sambungan telepon pada Kamis malam, 14 Oktober 2021.
Adi juga menyinggung soal pembangunan hunian DP nol rupiah, reklamasi Teluk Jakarta, dan komunikasi politik Anies Baswedan dengan partai-partai yang tak begitu tampak.
LANI DIANA | GANGSAR PARIKESIT | ADAM PRIREZA
Baca juga: Bedah 4 Tahun Anies Baswedan Pimpin DKI, Pakar Politik: Tak Ada yang Menonjol
