JAKARTA- Pemerintah Kota Bogor bersiap membuka sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan atau PPKM Level 3. Mulai Senin, 4 Oktober 2021, baru sekolah tingkat SMP dan SMA saja yang menggelar pola pembelajaran itu. “Untuk SD dan PAUD belum,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya, kepada wartawan di Balai Kota Bogor pada Kamis, 30 September 2021.

Para siswa akan belajar di sekolahsekolah tatap muka selama tiga jam saja. Jumlah siswa satu kelas pun dibatasi hingga maksimal 50 persen dari kapasitas normal. Jika ada salah satu siswa yang tiba-tiba tak masuk, sekolah akan segera mengeceknya. Tes usap secara acak terhadap siswa dan tenaga pendidik selama satu pekan proses sekolah tatap muka terbatas pun akan dilakukan.

Bima akan membentuk Satgas Covid-19 sekolah untuk mengawasi penerapan sekolah tatap muka terbatas dengan melibatkan OSIS. Alasannya pengawasan perlu kerja sama semua pihak termasuk siswa. "OSIS akan direkrut ke dalam Satgas Covid-19 Sekolah."

Satgas Covid-19 Sekolah yang terdiri dari guru, siswa dan petugas lain bertugas menekankan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama sekolah tatap muka. Satgas harus mengecek jika ada pelajar yang tidak masuk sekolah. Jika pelajar terpapar Covid-19, Satgas Kota Bogor akan menelusuri untuk mencegah klaster sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi menyebut pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Polres Bogor Kota. Persiapan untuk sekolah tatap muka sudah dilakukan sejak jauh hari. Salah satunya adalah dengan melakukan verifikasi faktual secara bertahap mulai 16 September lalu.

Dinas Pendidikan mengecek dokumen rekomendasi dan izin dari Satgas Covid-19 serta memeriksa personel pendukung sekolah, sarana dan prasarana, persiapan penerapan protokol kesehatan, prosedur pembelajaran, pembersihan dan desinfeksi ruangan, serta pengecekan di pintu masuk dan keluar sekolah.

Untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah harus punya unit kesehatan, ruang transit isolasi, posko Satgas, fasilitas untuk mencuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, disinfektan, dan masker cadangan. Semula ada 50 SMP negeri dan swasta menjalani verifikasi. Sebanyak 43 sekolah di antaranya dinyatakan telah memenuhi syarat menggelar tatap muka. <!--more-->

Pemerintah Kota Depok pun akan membuka sekolah untuk PTM terbatas mulai Senin pekan depan. Beda dengan Kota Bogor, mereka memutuskan untuk membuka seluruh sekolah negeri maupun swasta mulai jenjang TK hingga SMA. Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeluarkan pedoman yang termaktub dalam Peraturan Wali Kota Depok yang diteken pada 20 September 2021.

Idris memerintahkan agar Dinas Pendidikan berkoordinasi secara berkala dengan Dinas Kesehatan atau Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok tentang kondisi sekolah, informasi tingkat risiko Covid-19, dan status pembelajaran tatap muka.

Kepala sekolah juga bertugas melaporkan secara berkala kepada Dinas Pendidikan tentang kondisi kesehatan warga sekolah dan metode pembelajaran yang digunakan, jumlah peserta didik yang belum terlayani sekolah tatap muka terbatas.

Termasuk juga kendala pelaksanaan PTM serta capaian hasil belajar peserta didik. “Laporan itu disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat serta Kantor Kementerian Agama (untuk madrasah),” kata Idris dalam pedoman tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wijayanto menilai, dari hasil monitoring selama 20 hari mendatang, seluruh sekolah dinilai siap untuk melakukan sekolah tatap muka terbatas. Mereka pun menggelar simulasi pada Senin dan Rabu lalu. Selama simulasi, proses belajar mengajar dibatasi dengan jumlah rombongan belajar.

Pemerintah pusat sebelumnya memperbolehkan sekolah di wilayah PPKM dengan level 1 sampai 3 untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumeri, mengatakan pendidik dan tenaga pendidikan yang belum divaksin Covid-29 di wilayah PPKM Level 1-3 tetap dapat melakukan sekolah tatap muka terbatas. Tidak ada syarat siswa harus sudah menerima vaksin Covid-19 untuk dapat mengikuti sistem pembelajaran itu.

Adapun Pemerintah Kota Bekasi telah menggelar sekolah tatap muka terbatas untuk jenjang SMP dan Paud. Teranyar, pada 6 September lalu sebanyak 611 sekolah dasar baik negeri maupun swasta mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. <!--more-->

Pembukaan sekolah tingkat dasar mengacu pada Surat Edaran Sekretariat Daerah, turunan kebijakan PPKM Level 3 yang memperbolehkan satuan pendidikan menggelar pembelajaran tatap muka.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi, mengatakan pihaknya memprioritaskan peserta didik kelas 4, 5 dan 6. Sementara itu, untuk kelas 1, 2, dan 3 masih sekolah daring. Kapasitas ruangan masih terbatas yaitu maksimal 50 persen. "Yang harus dipatuhi oleh murid, orangtua/wali murid dan manajemen sekolah adalah anak didik wajib diantar-jemput," kata Krisman.

Kabar kurang baik datang dari pembukaan sekolah tatap muka terbatas di Kota Tangerang. Sebanyak 27 warga sekolah yang terdiri dari 25 pelajar, satu guru dan satu pegawai tata usaha yang berasal dari 15 sekolah di Kota Tangerang terkonfirmasi positif Covid-19.

Hasil ini didapat dari tes acak Dinas Kesehatan setempat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin menjelaskan tindak lanjut atau penanganan yang dilakukan Padalah pendampingan isolasi mandiri terhadap 27 warga sekolah mulai dari cek kesehatan hingga obat-obatan.

Selain itu, Dinas menelusuri kontak erat 1 berbanding 15 ke lingkungan keluarga, sekolah dan sosialnya. Dinas Pendidikan pun menutup sementara sejumlah sekolah itu. Dinas Kes ehatan menjalin kerja sama untuk segera menggelar penyemprotan desinfektan ke 15 sekolah yang ditemukan kasus positif Covid-19. "Dinkes dan Dinas Pendidikan juga sudah rapat evaluasi ke seluruh sekolah pembelajaran tatap muka dalam penerapan protokol kesehatan yang harus diperketat,” ujar Jamal.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan meminta Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, serta Wali Kota Tangerang, untuk mengevaluasi secara menyeluruh sekolah tatap muka terbatas terkait temuan itu. Dedy menilai, Pemerintah Kota Tangerang harus serius mengevaluasi munculnya klaster sekolah ini. "Agar siswa yang terpapar Covid-19 jumlahnya tidak semakin banyak, perlu ditelusuri secara seksama dan dilakukan langkah-langkah antisipasi agar kejadian ini tidak semakin melebar," ujar Dedy Irsan melalui siaran pers pada 1 Oktober 2021.<!--more-->

Temuan kasus Covid-19 saat sekolah tatap muka di Kota Tangerang itu juga menjadi perhatian masyarakat dari daerah sekitarnya. Lili, 50 tahun, mengatakan sebagai orang tua dia khawatir. Ia pun mengatakan, jika terjadi hal seperti itu lebih baik kembali pembelajaran jarak jauh atau online.

Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan persiapan yang amat matang sebelum memutuskan menggelar sekolah tatap muka terbatas. Ia menyarankan agar melakukan survei terlebih dahulu berapa banyak siswa yang sudah pernah terpapar Covid-19 dan belum.

Harapannya, mereka yang pernah terpapar memiliki antibodi sehingga lebih aman untuk berkegiatan di luar rumah. Terlebih, saat ini anak usia 12 tahun belum dapat menerima vaksin Covid-19. Ia pun meminta agar pemerintah daerah membenahi proses pelacakan. Selama ini, menurut Tri, penelusuran hanya dilakukan kepada warga yang bergejala.

Ia juga mengkritik pemerintah daerah yang terkesan baru melakukan pelacakan setelah ditemukan klaster di sekolah yang menggelar sekolah tatap muka terbatas. “Yang tidak bergejala itu banyak dan tidak terdeteksi. Jangan sampai menunggu kebakaran dulu,” ujar dia melalui telepon pada Sabtu, 2 Oktober 2021.

Baca: 25 Siswa Terpapar Covid-19, Ombudsman Minta Kota Tangerang Evaluasi PTM

ADAM PRIREZA | M. SIDIK PERMANA | ADI WARSONO | ADE RIDWAN |