TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah upaya dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan BUMN untuk mengejar target dividen Rp 40 triliun tahun depan yang ditetapkan Menteri BUMN Erick Thohir.

PT Pertamina (Persero) Tbk contohnya. BUMN di bidang energi ini bakal mendorong kinerja dan pencapaian target untuk meningkatkan kontribusi dividen kepada negara.

"Pada dasarnya dividen ini berasal dari laba perusahaan. Karenanya Pertamina konsisten mendorong kinerja ekselen dan pencapaian target melalui peningkatan revenue dan efisiensi biaya," kata Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman saat dihubungi, Kamis, 23 September 2021.

Menurut dia, perseroan akan mendorong kinerja yang baik dan pencapaian target melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya.

"Selain dari dividen, Pertamina memberikan kontribusi kepada negara melalui PNBP maupun pembayaran MMKBN serta dukungan kegiatan sosial yang membantu menggerakkan perekonomian nasional," ujarnya.

Pada 2017, Pertamina menyumbang dividen Rp 11,6 triliun ke negara. Setahun kemudian, Rp 8,6 triliun dan turun menjadi Rp 8 triliun pada 2019. Namun, dividen yang diberikan Pertamina naik menjadi Rp 8,5 triliun pada 2020.
<!--more-->
Bukan cuma Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pun punya strategi untuk meningkatkan sumbangan dividen ke pemerintah. Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto, upaya perseroan mencapai target kontribusi dividen yakni dengan menjaga tingkat profitabilitas di tengah kondisi pandemi yang menantang.

"Dua strategi utama BRI yakni dengan menjaga likuiditas serta menjaga kualitas kredit melalui restrukturisasi dan pencadangan," kata Aestika kepada Tempo.

BRI pada 2017 memberikan dividen sebesar Rp 6 triliun kepada negara. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 7,5 triliun. Pada 2019 dan 2020, dividen yang disumbangkan BRI naik masing-masing menjadi 9,3 triliun dan Rp 11,8 triliun.

Kemarin Erick Thohir mengatakan sampai 2023-2024 diperkirakan hanya 11 BUMN yang memberikan dividen. Meskipun, kata dia, total BUMN setelah dikonsolidasikan sebanyak 41. Sebelas BUMN yang menyumbangkan dividen pada 2020 di antaranya PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Rp 8 triliun), BRI (Rp 11,8 triliun), Bank Mandiri (Rp 9,9 triliun), Pupuk Indonesia (Rp 1 triliun), PT Sarana Multi Infrastruktur (Rp 500 miliar) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2,3 triliun).

"Tentu kita tidak menutup mata yang 30 itu juga tidak kita paksakan untuk dividen kalau memang pelayanan servicenya (pada masyarakat) sangat besar," kata Erick dalam rapat kerja dengan komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 22 September 2021.

Dia mencontohkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang saat ini dalam kondisi sulit untuk memberikan dividen. Kendati begitu, dia tidak memaksakan beberapa BUMN lain yang memang dekat dengan public service untuk tidak menyumbangkan dividen.
<!--more-->
Namun, kata dia, terhadap BUMN yang sangat korporasi, diharapkan ada peningkatan dividen. "Kami ingin meningkatkan kinerja BUMN bisa bersaing," ujarnya.

Erick mematok target dividen sebelum Covid-19 sebesar Rp 43 triliun pada 2021. Namun, karena Covid-19 berdampak pada 90 persen BUMN, target itu diturunkan.

"Kami lihat kemarin dukungan dari komisi VI DPR kami ada adjusment makannya dividennya Rp 26 triliun. Di tahun ini kami waktu itu (target) Rp 33 triliun, dari komisi VI meminta Rp 35 triliun lalu terakhir Rp 37 triliun, itu kami coba lakukan," kata Erick.

Untuk tahun depan, kata dia, dividen yang diharapkan balik pada kondisi saat sebelum Covid-19 yang sebesar Rp 43 triliun. "Memang targetnya di atas Rp 40 triliun. Cuma kembali, berikan waktu kami untuk adjust," ujar dia.

Untuk meningkatkan sumbangan BUMN kepada negara, Erick telah mengumpulkan 108 direksi yang ada di BUMN. Mereka diberikan arahan soal kepastian pemberian dividen dan penyertaan modal negara atau PMN. Di mana PMN ini harus punya jangka panjang dan tidak setiap tahun tiba-tiba minta mendadak.

Dalam buku nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2022, pemerintah menargetkan dividen dari BUMN mencapai Rp 35,6 triliun pada 2022, naik dari estimasi Rp 30 triliun pada 2021. Pemerintah juga akan menempuh sejumlah kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2022.
<!--more-->
Pertama, kebijakan dalam penentuan besaran dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas BUMN, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, dan peran BUMN sebagai agen pembangunan.

Kedua, penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN di masa yang akan datang. Misalnya dengan restrukturisasi, merger, holding, atau aksi-aksi korporasi/pemegang saham lainnya.

Pada periode 2017-2020, pendapatan dari dividen BUMN tumbuh dengan rata-rata 0,5 persen tiap tahunnya. Perkembangan negatif terjadi di tahun 2020 di mana kinerja BUMN mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Manajement FEB UI Toto Pranoto mengatakan BUMN di Indonesia saat ini menunjukkan kondisi pareto atau hanya sedikit dari keseluruhan BUMN yang menghasilkan pendapatan.

"Sekitar 80 persen dari total kontribusi pendapatan BUMN hanya disumbang oleh sekitar 20 persen dari total perusahaan saja," kata Toto yang mewakili Erick Thohir dalam Business Performance Exellence Award secara virtual, hari ini.

Padahal, saat ini terdapat sekitar 100 BUMN. Hal itu, kata dia, artinya banyak BUMN yang belum beroperasi secara optimal.

Dia mengatakan pendapatan sekitar 20 BUMN sebesar Rp 1.585 triliun. Sedangkan total pendapatan seluruh BUMN Rp 1.842 triliun. "Proporsi 20 BUMN 84 persen," ujarnya.

Total aset sekitar 20 BUMN sebesar Rp 8.055 triliun. Sedangkan total aset seluruh BUMN sebesar Rp 9.295 triliun. Proporsi 20 BUMN itu sebesar 87 persen.

"Hal ini perlu ada perbaikan ke depan bagaimana supaya produktivitas dari setiap BUMN bisa ditingkatkan," kata Toto.

HENDARTYO HANGGI | BISNIS