JAKARTA- Belasan karangan bunga ihwal Formula E terpajang di halaman parkir Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada Kamis, 2 September 2021 lalu.

Beberapa orang yang melintas pun sempat berhenti untuk memotret deretan karangan bunga tersebut. Hingga kemarin, Jumat, 3 September 2021, deretan karangan buka itu masih terpampang.

Pesan yang yang tertulis di tiap karangan bunga bernada sama: ucapan terima kasih dan dukungan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tengah mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan soal rencana menggelar Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Kemarin, sejumlah orang menggelar aksi di depan kompleks Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Mereka menolak rencana Formula E digelar tahun depan. Mereka hanya menyanyikan yel-yel, "Tolak... tolak... tolak... Formula E, tolak Formula E sekarang juga." Dibubarkan polisi atas alasan Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, mereka berpindah menuju ke depan gedung DPRD DKI.

Mereka hanya melintasi kantor dewan dengan tetap menyanyikan yel-yel tolak Formula E. Tempo melihat peserta membawa bendera merah bertuliskan BMI Jaktim.

BMI singkatan dari Banteng Muda Indonesia, salah satu organisasi sayap PDIP. Peserta aksi juga membawa sejumlah poster kecil. Tulisanya beragam mulai dari 'Tolak dan batalkan Formula E Jakarta' hingga 'Rakyat butuh sarapan, bukan balapan'.

Selanjutnya: Penolakan gelaran Formula E kian santer...

<!--more-->

Penolakan terhadap Formula E makin santer belakangan ini. Sebanyak 33 orang anggota dewan, dengan rincian 25 anggota dari Fraksi PDIP dan 8 anggota dari Fraksi PSI telah menyerahkan tanda tangan pengusulan hak interpelasi kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pada 26 Agustus 2021 lalu. Prasetio, yang berasal dari Fraksi PDIP juga membubuhkan tanda-tangannya.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan melalui interpelasi pihaknya hanya ingin bertanya alasan Anies memasukkan Formula E sebagai isu prioritas daerah seperti termaktub dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021. Anies melalui Ingub tersebut meminta Sekretaris Daerah DKI bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian isu prioritas .

Menurut Gembong, tak ada maksud lain dari pengajuan hak yang memang mengikat setiap individu anggota dewan itu. Gembong bahkan menyebut bahwa interpelasi merupakan panggung yang bagus bagi Anies untuk menjelaskan perihal ajang balap mobil listrik itu secara komprehensif.

“Dengan interpelasi Pak Gubernur punya ruang yang baik, media yang legal untuk bisa menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD DKI dan warga Ibu Kota. Kaitan dengan gelaran Formula E yang notabene menjadi prioritasnya Gubernur DKI pada tahun 2022,” ujar Gembong dalam sebuah diskusi virtual pada Sabtu sore, 4 September 2021.

Gembong bahkan mengungkap bahwa dirinya pada pada Rabu malam, 25 Agustus 2021 dilobi oleh seorang pejabat teras dari Pemprov DKI agar membatalkan interpelasi. Di ruangan Fraksi PDI Perjuangan, lantai 8 Gedung DPRD DKI, kata Gembong, pejabat itu mengatakan interpelasi berpotensi membuat kegaduhan dan membenturkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK) dengan Pemprov DKI Jakarta.

Gembong masih enggan membuka identitas pejabat tersebut.

Selanjutnya: Interpelasi diajukan...

<!--more-->

Interpelasi diajukan lantaran Fraksi PSI dan PDIP menganggap ajang Formula E berpotensi merugikan keuangan Pemprov DKI Jakarta jika tetap dilaksanakan. Anggota Fraksi PDI PErjuangan MAnuara Siahaan mengatakan Pemprov DKI perlu mengeluarkan setidaknya Rp 4,48 triliun untuk menggelar Formula E selama lima musim.

Jumlah itu terdiri dari Rp 2,354 triliun untuk commitment fee, Rp 1,239 triliun untuk biaya pelaksanaan, serta Rp 890 miliar bank garansi.

Manuara mengatakan biaya itu berbeda dengan yang tertera dalam studi kelayakan buatan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang hanya memasukkan biaya pelaksanaan Rp 1,2 triliun ke dalam hitungan dana yang harus digelontorkan untuk Formula E. Jakpro tak memasukkan biaya commitment fee dan bank garansi selama lima musim sebesar Rp 3,24 triliun.

Jika mengacu kepada studi kelayakan awal Jakpro, keuntungan yang akan didapat oleh Pemprov DKI sebesar Rp 3,12 triliun, dengan rincian pendapatan finansial Jakpro Rp 544 miliar dan dampak ekonomi Rp 2,58 triliun. Namun, jika biaya commitment fee dan bank garansi dimasukkan, Manuara mengatakan Pemprov DKI justru akan merugi. "Nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp 1,3 triliun," ujar dia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah meminta Jakpro membuat studi kelayakan yang baru. BPK menyatakan bahwa studi kelayakan Formula E belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh. Soalnya, dalam studi tersebut, hosting fee yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI setiap tahun selama masa kerja sama tak dimasukkan. Namun, anggota dewan hingga kini belum menerima revisi studi kelayakan dari Jakpro.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan kota-kota lain yang menyelenggarakan Formula E tidak punya klausul commitment fee kecuali Jakarta. BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo alias Jakpro terikat kontrak dengan Formula E Operations (FEO) untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu selama lima tahun. Jakpro diwajibkan membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar per tahun.

Baik PSI maupun PDIP membantah upaya interpelasi yang mereka ajukan bermotif politik atau ingin menyerang Anies Baswedan secara personal. Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan langkah yang diambil partainya hanya untuk menjaga uang rakyat. “Pertama, Pak Anies Baswedan masa baktinya akan segera selesai. Kita enggak usah ngapa-ngapain juga Pak Anies bakal selesai tahun depan," kata Tsamara dalam sebuah diskusi daring, Jumat, 3 September 2021.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengatakan saat ini DKI Jakarta belum membutuhkan gelaran Formula E. Salah satu alasannya adalah ajang balap mobil listrik itu tak masuk dalam 23 janji Anies Baswedan saat berkampanye dalam Pilkada DKI lalu.

“Sehingga tidak ada, dalam tanda kutip, kewajiban moral kalau pun Formula E tidak bisa terselenggara di era Pak Anies. Mungkin suatu saat Jakarta jadi tuan rumah Formula E, terbuka kemungkinan, ya,” ujar Nirwono dalam diskusi virtual pada Sabtu, 4 September 2021.

Namun, realisasi interpelasi terhadap Anies Baswedan masih jauh panggang dari api. Berdasarkan Ayat 3 Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD usul interpelasi akan menjadi hak interpelasi Dewan apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota di DPRD provinsi, dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Selanjutnya: Untuk konteks Jakarta dibutuhkan...

<!--more-->

Untuk konteks Jakarta, dibutuhkan setidaknya kehadiran dari 54 anggota dewan agar rapat paripurna pembahasan interpelasi dapat berlangsung. Sementara saat ini, baru 33 anggota dewan dari PSI dan PDIP saja yang menyepakati usulan interpelasi. Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyatakan tujuh fraksi selain PDIP dan PSI kompak menyatakan tak akan mengajukan interpelasi.

Tujuh fraksi itu terdiri dari 3 anggota dewan, rinciannya 19 Gerindra, 16 PKS, 10 Demokrat, 9 PAN, 7 NasDem, 6 Golkar, 5 PKB, dan 1 PPP. Pernyataan Taufik disampaikan setelah pimpinan dari ketujuh fraksi itu makam malam dengan Anies Baswedan di rumah dinasnya pada Kamis, 26 Agustus 2021. Meski begitu, Taufik membantah Anies ada campur tangan dengan usul interpelasi. . "Pak gubernur kalau soal interpelasi itu haknya dewan," kata dia.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dalam berbagai kesempatan berharap agar perihal Formula E tak perlu sampai dibahas melalui interpelasi. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta terbuka, transparan, serta siap berdiskusi dan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang mempertanyakan penyelenggaraan Formula E. Namun, ia memastikan pertemuan tujuh pimpinan fraksi dengan Anies Baswedan bukan untuk menggalang dukungan menolak interpelasi.

Interpelasi menjadi kewenangan DPRD. Kami tidak mencampuri, tidak mengintervensi," ujar Riza Patria pada Jumat malam, 27 Agustus 2021.

Fraksi PDIP dan PSI pun mengaku tak kendor meski sudah ada pernyataan bahwa fraksi lain tak akan mengajukan interpelasi.

Menurut mereka, interpelasi merupakan hak individu anggota dewan yang tidak dapat dipengaruhi oleh fraksinya. Kedua partai itu pun mengatakan aktif menyebar anggotanya untuk melobi anggota fraksi lain agar mendukung rencana interpelasi Formula E.

ADAM PRIREZA | LANI DIANA | M YUSUF MANURUNG

Baca juga: Bayar Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun, PSI: Cuma di Jakarta