Lobi-lobi Formula E: Manuver Anies Baswedan Mendapatkan Restu Kebon Sirih

Jumat, 27 Agustus 2021 16:19 WIB

Ilustrasi DPRD DKI. Dok istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai bergerilya memuluskan rencana Formula E. Dia melobi-tujuh pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta yang tak ikut membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengajuan hak interpelasi Formula E.

Lobi berlangsung di Rumah Dinas gubernur DKI, Jalan Taman Suropati 7, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis malam, 26 Agustus 2021. Anies menjelaskan seputar Formula E kepada 16 politikus Kebon Sirih yang hadir.

"Saya pikir hasilnya tadi malam konstruktif bagaimana Pak Anies juga menjelaskan beberapa hal, tidak hanya Formula E, tapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di Ibu Kota," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Judistira Hermawan saat dihubungi, Jumat, 27 Agustus 2021.

Tujuh fraksi ini adalah Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP. Dua pejabat DKI juga datang, yakni Sekretaris Daerah Marullah Matali dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Sigit Wijatmoko.

Anies tidak hanya bicara Formula E, tapi juga memaparkan kondisi wabah Covid-19 di Jakarta yang angka pasiennya mulai menurun. Judistira mengatakan, Anies Baswedan menginformasikan bahwa Ibu Kota sudah memasuki zona hijau. Angka pasien akibat wabah pun mulai bisa ditekan, barulah Anies menyinggung rencana perhelatan Formula E pada Juni 2022.

Advertising
Advertising

Target waktu penyelenggaraan tercantum dalam Instruksi Gubernur DKI Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Formula E perdana seharusnya digelar di Jakarta pada Juni 2020, tapi ditunda karena pandemi Covid-19.

Formula E telah ditetapkan akan digelar di Jakarta selama lima tahun berturut-turut mulai 2020 hingga 2024. Pemerintah DKI telah membayar biaya komitmen Rp 560 miliar. Sebanyak Rp 360 miliar digunakan untuk biaya komitmen pada 2020 dan Rp 200 miliar untuk 2021.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

7 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

14 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

24 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

35 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

41 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

43 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

46 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

47 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

47 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya