TEMPO.CO, Jakarta - Wacana vaksinasi mandiri kembali menyeruak setelah sebelumnya kebijakan tersebut dibatalkan. Rencana vaksinasi berbayar perorangan itu disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu belakangan.

Misalnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, di Senayan, Selasa, 24 Agustus 2021. Sri Mulyani mengatakan skema vaksinasi mandiri akan diterapkan untuk mempercepat vaksinasi di Tanah Air, sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai.

Vaksinasi tersebut juga akan dijalankan berbarengan dengan program vaksinasi gratis yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” kata Sri Mulyani.

Rencana tersebut juga kembali disebut Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, keesokan harinya, Rabu, 25 Agustus 2021. Menurut dia, rencana itu juga sejurus dengan penjualan vaksin untuk dosis ketiga atau booster. "Akan dibukakan ruang untuk tahun depan."

Wacana vaksin berbayar bukan barang baru di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun sempat menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021, yang salah satunya menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau orang perorangan yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Selaras dengan adanya beleid itu, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. pada pertengahan Juli lalu mengumumkan rencana menjual vaksin mandiri seharga Rp 321 ribu per dosis dengan patokan maksimal harga pelayanan Rp 117 ribu. Rencana vaksin berbayar individu itu sontak menuai protes dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sipil hingga pakar kesehatan.

Walhasil, Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung lalu mengumumkan membatalkan vaksin berbayar setelah mendapat kritik dan masukan dan respons dari masyarakat. Ketentuan mengenai pelaksanaan vaksinasi berbayar itu pun dicabut oleh Menkes Budi Gunadi.

Adapun kali ini, meskipun ada rencana vaksinasi berbayar tersebut, Sri Mulyani menjamin pemerintah tetap menganggarkan program vaksin gratis bagi masyarakat untuk mencapai target 70 persen penduduk. Dalam RAPBN 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 38,44 triliun untuk pengadaan vaksin.

Vaksinasi gratis diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai kelompok penerima vaksin. Sesuai target pemerintah, sebanyak 189 juta penduduk akan menerima vaksin gratis dan 27 juta orang menerima vaksinasi mandiri.

<!--more-->

Pemerintah juga mengalokasikan untuk dukungan vaksin pusat sebesar Rp 3 triliun. Secara keseluruhan pada 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp 77,05 triliun untuk penanganan kesehatan.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan lembaganya masih membahas rencana penerbitan kembali izin vaksinasi mandiri perorangan. Pembahasan itu juga akan dilakukan dengan kementerian lain. Saat ini pemerintah masih mengejar target vaksinasi 208 juta penduduk.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero), Bambang Heriyanto mengatakan pada prinsipnya perseroan akan mendukung kebijakan yang akan disiapkan pemerintah. "Namun sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut," kata Bambang kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

Saat ini Bio Farma masih berfokus mempercepat program vaksinasi dua dosis dulu untuk mencapai akses vaksin yang merata bagi seluruh masyarakat.

Ia berujar hingga saat ini perseroan pun terus berupaya untuk mengamankan akses dan ketersediaan pasokan vaksin hingga akhir tahun ini. Ketersediaan vaksin itu akan dicapai melalui berbagai skema, baik bilateral maupun multilateral, skema hibah, grant, dan Covax. "Pasokan diperkirakan setiap bulan hingga Desember sekitar 70 juta dosis," kata Bambang.

Ihwal target vaksinasi, Presiden Jokowi telah membidik angka 100 juta vaksinasi pada akhir Agustus 2021. Target itu pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Selanjutnya, pada September 2021, ia menargetkan tambahan 60 juta vaksinasi. "Dan akhir tahun kita akan total 200 juta," ujar Luhut. Sedangkan pada tahun 2022, Luhut yakin pasokan vaksin di dalam negeri lebih aman karena sejumlah pabrik vaksin sudah mulai berproduksi.

Sebagai contoh, pada April 2022 mendatang, sudah ada pabrik vaksin yang akan memproduksi vaksin jenis mRNA. Produksi vaksin itu adalah kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan Cina. Namun, Luhut tak menggamblangkan nama perusahaan tersebut.

Selain itu, pengembangan Vaksin Merah Putih juga terus dilakukan. Luhut menargetkan vaksin tersebut bisa mulai diproduksi pada Mei atau Juni 2022.

<!--more-->

Tapi nada pesimistis soal rencana vaksinasi berbayar tersebut datang dari anggota Badan Anggaran DPR, Eko Patrio. Alasannya, kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, capaian vaksin pemerintah untuk program vaksin gratis saat ini belum optimal. “Yang gratis aja masih tipis, apa lagi yang bayar,” ujar Eko Patrio dalam rapat kerja Banggar bersama pemerintah, Rabu, 25 Agustus 2021.

Meski secara umum Eko mengapresiasi pemerintah yang memfokuskan anggaran untuk vaksin gratis dalam dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, tapi realisasi program vaksinasi tahun ini belum terlalu menggembirakan. Realisasi vaksinasi pada tahun 2021, misalnya, belum kunjung mencapai target untuk menjangkau 70 persen penduduk atau 189 juta orang.

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Mouhamad Bigwanto, menilai wacana vaksinasi berbayar yang diembuskan pemerintah itu terlalu prematur untuk dibahas. Apalagi, apabila pemerintah akan mengizinkan penjualan vaksinasi dosis ketiga atau booster.

"Cakupan vaksinasi kita masih di angka 59 juta untuk vaksin pertama," ujar Bigwanto. Dengan target sekitar 208 juta penduduk tervaksinasi, angka tersebut baru mencapai 28,53 persen. Adapun penduduk yang sudah menerima dosis kedua baru sekitar 33 juta, atau 16 persen dari target.

Dengan munculnya wacana vaksinasi berbayar ataupun ramai pejabat sudah disuntik vaksin booster belakangan ini, Bigwanto khawatir muncul kesan pemerintah tidak serius memenuhi target yang ditetapkan sendiri sebelumnya. Padahal, mencapai kekebalan kelompok seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah di masa pandemi.

"Kalaupun vaksinasi 1 juta penduduk per hari, sampai akhir tahun target itu masih belum tercapai, baru 150 jutaan. itu pun masih vaksin dosis pertama," tutur Bigwanto.

Karena itu, Bigwanto menegaskan bahwa wacana vaksinasi berbayar itu masih terlalu dini dibicarakan. "Hemat saya, rencana vaksin mandiri atau booster harus menunggu target capaian 208 juta terpenuhi dulu, atau paling tidak mendekati itu."

Pendapat serupa disampaikan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Ia menilai program vaksin berbayar tidak etis diadakan karena pandemi termasuk kategori bencana non alam.

Tapi jika akhirnya pemerintah membuka akses vaksinasi mandiri tahun depan, Tulus mengingatkan agar jenis vaksin yang dipakai bukan yang digunakan untuk vaksinasi gratis. Dengan begitu, program vaksinasi gratis yang masih digenjot bersamaan waktunya itu tidak terganggu.

CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS | FRANCISCA CHRISTY | BISNIS

Baca: Simak Syarat serta Cara Mendapatkan Vaksin Pfizer dan Moderna di Jakarta