TEMPO.CO, Jakarta - Dengan nada mantap Yohannes Nangoi memastikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021 bakal tetap digelar pada 11-21 November 2021. Apalagi pameran tahunan industri otomotif ini sudah sempat diundur dari 11-21 September akibat perpanjangan PPKM Level 4.

Nangoi menyebutkan, hajatan ini sekaligus menunjukkan totalitas upaya kalangan industri menggenjot kembali pasar di dalam negeri. Akan ada sejumlah mobil baru, termasuk di antaranya mobil berbasis listrik yang digadang-gadang bakal jadi primadona pameran.

Ia pun menegaskan bahwa penyelenggaraan pameran di tengah pandemi ini akan tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, GIIAS tahun ini akan diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Pengunjung akan diminta menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 dan jumlah pengunjung pun akan dikurangi sebesar 50 persen.

Harapannya tetap tinggi agar pasar otomotif bisa membaik dan tak lagi terpuruk seperti tahun 2020 lalu, saat pandemi Covid-19 pertama kali merebak di Tanah Air. Kala itu, penjualan mobil paling banter hanya mencapai total 500 ribu unit.

"Penjualan kendaraan kita pada 2020 kembali ke era 20 tahun lalu, penjualan kita hanya 500 ribu. Itu pun tertolong Januari-Maret sebelum pandemi. Selebihnya hancur,” tuturnya dalam webinar, Kamis, 19 Agustus 2021. Padalah sebelumnya, di tahun 2015 dan 2016, penjualan mobil bisa menembus 1,2 juta unit.

Jebloknya penjualan itu tak lepas dari penurunan daya beli masyarakat seiring dengan melorotnya kinerja sejumlah industri. Nangoi mengatakan pengusaha khawatir kondisi ini menyebabkan industri otomotif di dalam negeri kolaps.

Pemulihan dunia usaha pun diharapkan bisa terwujud seiring program vaksinasi massal yang tengah digenjot agar pandemi segera bertransformasi menjadi endemi. Tapi penanganan terhadap wabah dan sektor-sektor yang terdampak akibat krisis ini, menurut dia, membutuhkan keseriusan pemerintah.

“Kalau pandemi belum bisa jelas nasibnya tahun depan, kita akan kesulitan menjawab bagaimana keberlangsungan industri otomotif,” ujar Nangoi.

<!--more-->

Masalahnya, kebangkitan khususnya di bidang otomotif, menurut dia, masih agak sulit karena berhembus kabar pemberlakuan kebijakan pajak penjualan barang mewah atau PPnBM tak kan akan diperpanjang. PPnBM 100 persen untuk pembelian mobil baru 1.500 cc hingga 2.500 cc pada Maret lalu disebut-sebut tetap disetop per akhir Agustus 2021 sesuai jadwal.

Padahal diskon itu yang berhasil mendongkrak produksi industri otomotif semester I 2021 mencapai 588.881 ribu unit atau naik 49,4 persen secara year on year. Produksi ini terdiri atas wholesales sebesar 460.105 unit (naik 40,8 persen) dan ekspor CBU sebanyak 166.069 unit (naik 38,2 persen). Jika relaksasi PPnBM ditiadakan, Nangoi khawatir hal itu akan memukul penjualan kendaraan.

Harap-harap cemas juga dirasakan oleh kalangan pengusaha yang sebelumnya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Sejumlah pengusaha mengaku menggantungkan pada anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN dalam postur RAPBN 2022. Tapi ternyata anggaran yang pada 2021 ditetapkan sebesar Rp 744,75 triliun, besarannya dipangkas tinggal Rp 321,2 triliun untuk tahun depan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi Sukamdani. Ia melihat melorotnya anggaran pemulihan ekonomi berdampak terhadap berkurangnya insentif fiskal kepada pengusaha.

Pengusaha, khususnya korporasi, berpeluang tidak lagi menikmati berbagai keringanan di tengah kondisi krisis yang belum sepenuhnya mereda. “Kondisi ini pasti akan ada dampaknya, akan akan timbul masalah. Kalau dihitung untung ruginya, pemerintah berpatokan mengurangi defisit, tapi sektor riil masih bermasalah."

Sinyal mengurangi insentif dunia usaha sebelumnya disampaikan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kementerian menyatakan pemerintah akan lebih selektif memberikan kelonggaran pajak dengan mencermati perkembangan penyebaran virus corona.

Padahal, menurut Hariyadi, kunci pemulihan ekonomi adalah dukungan terhadap penanganan pandemi Covid-19, tak terkecuali dari sisi anggaran. Jika penanganan pandemi belum optimal, perekonomian termasuk sektor usaha tidak akan melaju ke pertumbuhan yang menggembirakan.

Dia memprediksi sepanjang 2022, pengusaha khususnya korporasi, masih membutuhkan jejaring bantuan berupa relaksasi utang dan restrukturisasi pembiayaan lainnya. Di tengah perkembangan pandemi Covid-19 yang serba tidak pasti, restrukturisasi diharapkan dapat meringankan beban operasional pengusaha.

<!--more-->

Lantaran besarnya alokasi pemulihan ekonomi nasional atau PEN sudah ditetapkan dalam RAPBN, Hariyadi meminta pemerintah tetap memastikan fleksibilitas anggaran untuk tahun buku 2022. “Anggaran boleh saja dipotong, tapi lihat situasi. Kalau perlu dukungan stimulus lagi, pemerintah harus membuka pintunya,” ujar pengusaha yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu.

Sejak awal pandemi Covid-19, pemerintah mengucurkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Insentif tersebut meliputi pajak penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk 88.235 pemberi kerja, PPh final UMKM DTP untuk 2428.275 wajib pajak, pembebasan PPh 22 impor untuk 14.877 wajib pajak, dan pengurangan angsuran PPh 25 untuk 65.530 wajib pajak.

Stimulus lain berupa pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk 367 wajib pajak. Selanjutnya, penurunan tarif PPh badan untuk semua wajib pajak badan, PPN DTP untuk sektor properti, dan diskon PPnBM.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir menjelaskan, bila dilihat secara keseluruhan dalam postur rencana anggaran 2022, komponen RAPBN sebetulnya justru lebih besar. Pemerintah telah memberikan ruang cadangan untuk berbagai penanganan PEN, termasuk vaksin hingga transfer ke daerah.

Ia menerangkan, dalam menyusun RAPBN 2022, pemerintah sudah melihat adanya perbaikan ekonomi. Selain itu, RAPBN pun difokuskan untuk prioritas kebutuhan penanganan pandemi.

“Dalam hal kondisi Covid masih belum begitu baik, sudah ada cadangan anggaran,” ujar Iskandar saat dihubungi melalui pesan pendek.

Adapun Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemangkasan anggaran PEN lumrah dilakukan dan bukan menjadi masalah. Musababnya, postur RAPBN pada tahun depan didasarkan pada asumsi bahwa pandemi Covid-19 akan mereda.

“Wajar karena memang pandeminya sudah mereda dan dampaknya kepada masyarakat bawah sudah berkurang. Perekonomian sudah kembali bergerak sehingga bisa menyerap tenaga kerja lagi,” kata Piter.

Piter berujar pengurangan anggaran tidak perlu dikhawatirkan oleh kalangan industri karena pemerintah telah memiliki aturan fleksibilitas anggaran seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Jika negara membutuhkan dana tambahan untuk penanganan pandemi, pemerintah tinggal menambahkannya di tahun anggaran berjalan.

DICKY KURNIAWAN | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Cerita Arcandra Tahar soal Negara Kaya Minyak Nigeria yang Beralih ke Gross Split