TEMPO.CO, Jakarta - Panggung politik Malaysia memanas. Pada Senin, 2 Agustus 2021, anggota parlemen Malaysia dari kubu oposisi mencoba melakukan aksi protes dengan berbaris di gedung parlemen menuntut agar Muhyiddin Yassin mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia.

“Muhyiddin sebagai perdana menteri hari ini sudah gagal,” kata ketua oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam sebuah pidato.

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim melambai setelah konferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia 23 September 2020. [REUTERS / Lim Huey Teng]

Apa sebab muncul tuntutan agar Muhyiddin mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Malaysia? Partai oposisi meminta Muhyiddin Yassin mengundurkan diri pada Minggu, 1 Agustus 2021, setelah Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah, mengeluarkan teguran.

Raja menegur karena pemerintah mencabut Undang-undang Darurat Nasional Covid-19 yang berlaku sejak Januari, tanpa persetujuan raja.

Raja sempat meminta pencabutan darurat nasional terkait penanganan pandemic Covid-19 agar diperdebatkan di parlemen, namun pemerintah Muhyiddin Yassin mengatakan hal itu tidak perlu.

Perdana Menteri Muhyiddin menyebut penundaan sesi final parlemen pada Senin, 2 Agustus 2021, karena infeksi Covid-19. Namun oposisi menyebutnya terselubung motif politik untuk memblokade setiap tantangan yang muncul dalam kepemimpinan Muhyiddin.

Anggota parlemen dari kubu oposisi berdiri di gedung parlemen pada Senin kemarin, namun dihentikan oleh aparat kepolisian huru-hara. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan ke-107 anggota parlemen dari kubu oposisi sedang mengupayakan agar Perdana Menteri Muhyiddin mengundurkan diri karena dianggap sudah melawan konstitusi dan dekrit raja. Muhyiddin juga dituding telah menghalang-halangi anggota parlemen dalam menjalankan tugas mereka.

“Hanya dengan cara ini, gejolak politik yang berkepanjangan dapat berakhir. Fokus selanjutnya adalah berusaha menyelesaikan masalah kesehatan, ekonomi dan krisis sosial, yang sudah dihadapi Malaysia sejak 17 bulan lalu,” kata Mahathir.

Malaysia dalam kondisi politik yang berubah-ubah sejak Mahathir secara mengejutkan menyatakan mengundurkan diri pada tahun lalu. Posisinya diduduki oleh Muhyiddin sejak Maret 2020.

Muhyiddin memimpin dengan selisih suara mayoritas yang tipis. Koalisi kepemimpinannya tidak stabil ketika dihantam badai pandemi Covid-19.

Silang pendapat antara Raja Malaysia dengan Muhyiddin soal pencabutan Undang-undang Darurat Nasional Covid-19 yang berlaku sejak Januari, tanpa persetujuan raja, tampaknya telah menjadi puncak panggung politik Malaysia semakin goyang.

Anwar telah memasukkan sebuah mosi tidak percaya untuk melawan Perdana Menteri Muhyiddin, menyusul komentar Raja. Dengan kondisi sesi final parlemen yang dibatalkan, maka masih belum jelas apakah pemungutan suara untuk mosi tidak percaya masih akan dilakukan atau tidak.

Sedangkan pada Selasa, 3 Agustus 2021, Perdana Menteri Muhyiddin mengatakan kabinetnya akan melakukan sebuah debat di parlemen membahas pencabutan undang-undang darurat virus corona setelah oposisi menyerukan agar Muhyiddin mengundurkan diri. Muhyiddin dianggap sudah tidak menghormati Raja Malaysia.

Muhyiddin berada dalam tekanan dari partai-partai oposisi untuk menggelar debat setelah pemerintahannya mencabut undang-undang darurat virus corona tanpa meminta sebelumnya persetujuan dari Kerajaan Malaysia.

“Proposal ini akan di diskusikan dalam pertemuan kabinet besok dengan harapan menyelesaikan polemik-polemik terkait pencabutan undang-undang darurat Covid-19 secara harmonis dan konstitusional,” kata Muhyiddin.

Sebelumnya pada Sabtu, 31 Juli 2021, ratusan warga Malaysia berpakaian hitam menggelar protes anti-pemerintah. Mereka menolak larangan acara kumpul-kumpul demi menekan wabah virus corona. Protes ini kian menambah tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin. Akankah Muhyiddin bertahan atau benar-benar mengundurkan diri ?

Baca juga: Status Darurat Covid-19 di Sarawak Malaysia Diperpanjang