Cerita di Balik Keputusan Jokowi Perpanjang PPKM Level 4

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 26 Juli 2021 20:19 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 25 Juli 2021. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Youtube/Sekretarian Presiden

Rencana PPKM dengan pelonggaran untuk sektor usaha mikro ini sebetulnya sudah ditimbang sejak pekan lalu. Opsi ini dibahas dalam rapat terbatas Presiden Jokowi dengan para menteri secara virtual pada 19 Juli lalu atau sehari sebelum Presiden Jokowi mengumumkan PPKM Level 4 periode 21-25 Juli 2021.

Mengutip laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, dua pejabat yang mengikuti rapat menyebutkan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam rapat itu melaporkan masyarakat diperkirakan hanya bisa bertahan dalam enam hari karena tak lagi memiliki tabungan. Adapun Presiden Jokowi meminta PPKM tetap membuka peluang bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan penghasilan.

Per 25 Juli, Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2021 resmi terbit. Inmedagri itu memuat sejumlah aturan pembatasan PPKM Level 4 dengan beberapa pelonggaran pada sektor usaha mikro.

Eks Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama mengingatkan, agar PPKM lanjutan ini dapat memberi dampak optimal pada perbaikan situasi epidemiologik, maka setidaknya ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Pertama, target pengetesan 400 ribu per hari dan penelusuran 15 kontak per satu kasus harus segera dipenuhi. Dalam 23 hari PPKM sebelumnya, ujar Yoga, hanya ada dua hari yang testing-nya lebih dari 200 ribu, sisanya masih angka 100 ribu-an. Pasar dan sektor informal yang kini dapat beroperasi, ujar Yoga, harus menjadi sasaran utama kegiatan tes dan telusur.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga harus meningkatkan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) guna mengidentifikasi varian delta atau bahkan potensi varian yang lebih berbahaya lainnya, seperti yang disampaikan presiden.

Data per 18 Juli 2021 dari GISAID, organisasi nirlaba yang mengumpulkan semua sekuensing virus Covid-19 di dunia, menyebutkan bahwa sekuens yang dikirim dari Indonesia adalah sebanyak 3.206 genom. "Sementara Filipina sudah mengirimkan 5.305 genom, Singapura sejumlah 3.481 genom dan India bahkan sudah memeriksa dan mengirimkan 35.868 genom. Tentu kita tidak perlu membandingkannya dengan Amerika Serikat yang sudah mengirimkan 634.825 genom," tutur Yoga.

Ia mengingatkan, dalam delapan hari ke depan tentu perlu dilakukan evaluasi ekstensif tentang hasil dari PPKM. Yoga mengusulkan agar evaluasi dilakukan setidaknya dari dua aspek, yakni aspek epidemiologi dan penularan di masyarakat yang menggunakan indikator angka kematian, jumlah kasus baru, jumlah yang di tes, angka kepositifan dan angka reproduksi (reproductive number atau Ro dan Rt).

Aspek lainnya yakni pelayanan kesehatan. "Dalam hal ini jangan hanya melihat BOR dan perawatan di IGD saja, tetapi juga dinilai angka tenaga kesehatan yang tertular Covid-19 dan apalagi kalau sampai ada yang meninggal," ujarnya ihwal kebijakan PPKM Level 4.

Baca juga: Ini Daftar 95 Daerah PPKM Level 4 dan 33 Wilayah PPKM Level 3 yang Diperpanjang

DEWI NURITA

Berita terkait

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

29 menit lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

54 menit lalu

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

1 jam lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

1 jam lalu

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

2 jam lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

2 jam lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

3 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

4 jam lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

16 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

17 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya