TEMPO.CO, Jakarta - Setiap sore penduduk di kawasan permukiman kumuh Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara masih tampak bersilewaran di luar rumah. Mereka tak mengenakan masker di tengah melonjaknya kasus Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak melihat pemandangan ini ketika hendak berolahraga sore hari. Pernah dia mendapati sekitar lima orang ibu-ibu berkumpul.

Ketika dia masuk ke gang lain, tampak 7-8 lelaki dewasa ngobrol dan tertawa bersama. Begitu juga dengan anak-anak yang bermain di luar rumah. Mereka semua berinteraksi tanpa bermasker. "Yang kurang diperhatikan Pemerintah DKI adalah di permukiman padat," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 17 Juli 2021.

Pemerintah DKI telah menetapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Selama masa ini, pemerintah DKI memperketat sejumlah pembatasan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berulang kali mengingatkan warga untuk tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak demi menekan penularan virus Corona. Toh, angka kasus Covid-19 di Ibu Kota menunjukkan tren meningkat sejak akhir Mei 2021 atau pascalibur Lebaran. <!--more-->

Pemerintah DKI berkeyakinan kemunculan varian baru Covid-19 jadi penyebab melonjaknya kasus. Anies mengatakan, penambahan kasus Covid-19 selama tiga pekan Juni 2021 melompat lebih tinggi ketimbang puncak kenaikan pada Januari 2021.

Padahal, aktivitas atau perilaku masyarakat sepanjang April-Juni 2021 relatif sama. Warga juga mengenakan masker di sepanjang tiga bulan itu.

"Kondisi masyarakat relatif sama, tapi karena ada varian baru terjadilah lonjakan yang eskponensial yang belum pernah dialami oleh kita semua," kata dia dalam siaran langsung TvOne, Senin, 28 Juni 2021.

Johnny menyebut kondisi krisis ini juga dialami negara-negara lain. Pemerintah DKI harus segera menggerakkan masyarakat di tingkat RT/RW untuk saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pemerintah DKI, kata dia, tidak bisa mengendalikan penularan virus asal Wuhan, Cina ini tanpa peran aktif masyarakat. "Okelah bahwa varian Delta ini memberikan sumbangsih sangat besar dan cepat, tapi jika di level RT/RW bisa kita bina, saya pikir percepatan ini bisa dikurangi," ujar politikus PDIP itu.<!--more-->

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan PPKM Darurat memang berdampak pada penurunan mobilitas. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat mobilitas warga di Jakarta menurun hingga 21,3 persen.

Data Google Mobility menunjukkan mobilitas warga Ibu Kota ke perkantoran, toserba, apotek, taman, dan angkutan umum menurun 14-72 persen. Meski begitu, ada peningkatan pergerakan orang di kawasan permukiman, yakni 17 persen. Data ini diambil dari hasil penjejakan telepon seluler yang diolah Google Mobility dan Facebook Mobility.

Menurut Pandu, penurunan mobilitas bukan satu-satunya indikator yang mau dilihat. Dia lebih memprioritaskan tingkat keterisian ruang isolasi dan ICU di rumah sakit.

"Kalau rumah sakit masih penuh, itu mengindikasikan masih belum terkendali," kata dia.

Dia menilai PPKM Darurat tak akan menekan penambahan kasus Covid-19, meski mobilitas warga menurun lantaran pemerintah terlambat memberlakukan PPKM Darurat. "Daruratnya seharusnya sebulan yang lalu. PPKM Darurat tidak diimplementasi sedini mungkin."

Selain PPKM Darurat, kata dia, pemerintah juga perlu mengevaluasi pelaksanaan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Lalu vaksinasi Covid-19 juga harus digencarkan, tak boleh kendur.

Baca: Izin 36 Perusahaan Bus Pelanggar PPKM Darurat Terancam Dicabut

LANI DIANA | FRANSISCO ROSARIANS ENGA GEKEN