TEMPO.CO, Jakarta - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat hampir berlangsung dua pekan. Namun, bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat belum juga berjalan. Protes dan kritik masyarakat bermunculan.

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera mempercepat penyaluran bantuan sosial alias bansos tunai PPKM Darurat. Proses penyaluran bansos tunai disebut mengalami keterlambatan, dan sangat memprihatinkan bagi warga miskin.

“Kalau mereka sejauh ini masih bisa hidup, bukan karena perhatian dari penguasa, tetapi karena keuletan mereka dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya,” kata Dika Moehammad melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 15 Juli 2021.

SPRI mencatat sepanjang Februari sampai Maret 2021, sedikitnya terdapat 900 kepala keluarga di Jakarta terdampak Covid-19 tidak mendapatkan bansos tunai. SPRI menilai bahwa keterlambatan ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak siap dalam menghadapi situasi darurat dan tidak belajar dari pengalaman PSBB sebelumnya.

Keterlambatan penyaluran bantuan sosial bukan hanya terjadi di Jakarta, namun juga di tingkat nasional. Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat dalam mencairkan bantuan sosial atau bansos selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. Bhima menilai realisasi penyaluran bansos terlambat.

“Satu minggu sebelum PPKM Darurat harusnya sudah cair,” ujar Bhima saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 Juli 2021.

Keterlambatan pemberian bansos, kata Bhima, berpotensi membuat jumlah masyarakat miskin bertambah. Masyarakat yang tergolong kelompok rentan miskin akan turun kelas menjadi kategori miskin.<!--more-->

Data Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Sedangkan dari sisi jumlahnya, penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin dikhawatirkan terus bertambah seiring dengan krisis pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Untuk mencegah terjadinya imbas yang berkepanjangan, Bhima mengatakan pemerintah semestinya memberikan kompensasi atas keterlambatan pemberian bansos guna mengangkat kembali daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin.

Selain mengkritik penyaluran bansos yang terlambat, Bhima menyoroti rendahnya pemberian bantuan sosial tunai atau BST senilai Rp 300 ribu per bulan. Bhima mengatakan nilai itu terlalu kecil. Semestinya, menurut dia, pemerintah menaikkan nilai bansos tunai menjadi Rp 1-1,5 juta per keluarga tiap bulan dan diberikan selama enam bulan ke depan.

Adapun pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras 5-10 kilogram mulai Rabu, 14 Juli 2021. Penyaluran dilakukan melalui Perusahaan Umum Bulog.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan meminta bantuan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan beras. Ia memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara merata.

“Terakhir sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek di mana ada warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu,” ujar Luhut akhir pekan lalu.

Adapun Bulog telah menyiapkan stok beras sebanyak 200 ribu ton untuk tambahan bansos kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan akan diberikan kepada 10 juta penerima untuk masing-masing program.<!--more-->

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan kementeriannya telah mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog. “Penerima BST dan PKH akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram yang disalurkan oleh pihak Bulog,” kata Risma pada 8 Juli 2021 lalu.

Namun, sampai hari ini Perum Bulog belum memulai proses penyaluran beras bantuan sosial meski perusahaan telah menyiapkan 200 ribu ton beras untuk program ini. Perusahaan masih menunggu data termutakhir keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial tunai (BST) dan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

Sesuai perintah yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Republik Indonesia kepada Menteri terkait dan Direktur Utama Perum Bulog, perusahaan diminta segera menyediakan beras CBP, dan mendistribusikannya kepada KPM PKH dan KPM BST sesuai data yang disampaikan oleh Menteri Sosial.

“Bulog sudah berkomitmen untuk memastikan beras bantuan PPKM ini sudah stand by di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia, terlebih mengingat stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton. Kami juga menjamin beras ini adalah beras dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik, jadi sekarang ini kita tinggal tunggu datanya saja,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Jakarta, dikutip dari siaran pers Kamis, 15 Juli 2021.

Budi Waseso juga memastikan bahwa Bulog siap melaksanakan penugasan menyalurkan tambahan bantuan beras PPKM kepada 10 juta penerima BST dan 10 juta penerima PKH, masing-masing penerima akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kilogram.

“Dengan adanya tambahan bantuan beras PPKM ini maka tidak hanya masyarakat penerima saja yang merasakan manfaatnya, tetapi juga para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19 karena beras Bulog ini berasal dari beras petani yang dibeli sesuai amanah dari Inpres Nomor 5 Tahun 2015," kata Budi Waseso.

Budi menyebutkan bahwa bantuan sosial beras ini disalurkan seiring PPKM Darurat Jawa-Bali periode 3—20 Juli 2021.

HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

Baca Juga:Penyaluran Bansos Beras, Bulog Masih Tunggu Kemensos