TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai pihak melihat adanya sinyal pelemahan ekonomi di tengah wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat yang diterapkan di 44 daerah se-Jawa dan Bali serta 15 daerah di luar Jawa-Bali. Wacana perpanjangan PPKM hingga enam pekan mengemuka menyusul meningkatnya jumlah kasus Covid-19 akibat varian baru virus corona delta yang merebak.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan dunia usaha akan menghadapi beban bertumpuk hingga ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di sektor perbelanjaan, ancaman PHK didorong oleh menurunnya pendapatan karena penutupan operasional mal.

Selama PPKM Darurat berlangsung, seluruh sentra perbelanjaan berhenti beroperasi kecuali tenan-tenan yang menjual barang kebutuhan pokok atau obat-obatan. “Jika keadaan semakin berlarut, akan banyak terjadi lagi PHK,” ujar Alphonzus saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 Juli 2021.

Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 29 juta penduduk usia kerja sudah terimbas pandemi Covid-19. Dari total tenaga kerja terdampak, jumlah pengangguran karena Covid-19 meningkat mencapai 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 bertambah menjadi 0,76 juta, orang tidak bekerja karena Covid-19 menjadi 1,77 juta, dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja menjadi 24,03 juta orang.

Di tengah sulitnya dunia usaha memperpanjang napas, Alphonzus mengatakan pelaku usaha di sektor perbelanjaan masih harus menanggung beban biaya operasional meski gerai-gerai mereka tutup. Para pengusaha, ujar dia, tetap memiliki kewajiban membayar berbagai pungutan dan pajak atau retribusi yang dibebankan oleh pemerintah.

Listrik dan gas, misalnya. Kendati tidak ada pemakaian sama sekali, para penyewa tenan di pusat perbelanjaan masih harus membayar tagihan lantaran pemerintah memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Pengusaha juga tetap membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB secara penuh.

Selanjutnya, pajak reklame, royalti, retribusi perizinan, dan pungutan-pungutan lain masih menjadi menjadi beban yang harus ditanggung di saat pemasukan dari gerai fisik nihil. Alphonzus pun melihat dunia usaha sulit bertahan karena pada 2021, mereka tidak lagi memiliki dana cadangan dana.

Dana perusahaan atau pelaku usaha umumnya sudah terkuras untuk menanggung beban operasi pada 2020. Celah defisit kas pun diperkirakan semakin lebar bila tak ada pertolongan darurat.

Tak hanya pengusaha skala besar, dampak PPKM darurat yang berkepanjangan akan memukul sektor usaha non-formal mikro dan kecil. “Di sekitar pusat perbelanjaan banyak terdapat usaha non-formal seperti tempat kos, warung, parkir, ojek dan lainnya yang harus ikut tutup karena kehilangan pelanggan,” tutur Alphonzus.

<!--more-->

Nasib serupa dirasakan oleh para pengusaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Corporate Director of Marketing at Waringin Hospitality Jaringan Hotel Metty S. Yan Harahap mengatakan penyedia akomodasi harus mengubah model bisnis agar tetap bertahan di tengah wacana perpanjangan PPKM Darurat.

Bila sebelumnya hotel mengandalkan bisnis penyewaan kamar, kali ini perusahaan berputar haluan untuk mengutamakan penjualan dari sisi makanan dan minuman. “Kami membuat program yang awalnya tidak ada di PPK Darurat. Kami lebih realistis dan harus lebih jeli melihat kebutuhan konsumen yang ada,” ujar Metty.

Menurut Metty, di tengah banyaknya keluarga yang melakukan isolasi mandiri, pelaku usaha hotel yang menyediakan layanan catering menawarkan penjualan produk makanan dan minuman berbasis healthy food atau makanan sehat. Penjualan dari produk ini disebut-sebut bisa mempertahankan arus khas perusahaan di tengah krisis.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19 telah berdampak mengurangi pergerakan masyarakat. Dari data pemerintah setempat, kunjungan wisatawan asing atau wisman di Jawa Barat menurun sampai 99 persen, sedangkan kunjungan turis domestik anjlok 50 persen.

“Kunjungan dari wisman tinggal 1 persen dari 3,6 juta jadi tinggal 30 ribuan. Wisatawan Nusantara juga menahan diri sehingga tersisa hanya 50 persen,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan memaparkan, penurunan kunjungan wisatawan berdampak besar terhadap pelaku usaha. Dari seribu hotel di Jawa Barat, rata-rata tingkat kunjungan tamu atau okupansi saat ini hanya mencapai 30 persen. Kondisi ini mendorong terjadinya kontraksi dan memicu penambahan jumlah pekerja yang terdampak akibat penurunan kegiatan ekonomi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta juga memastikan agar tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak buruh saat PPKM Darurat diperpanjang. Kebijakan perpanjangan PPKM darurat, kata dia, tak menutup kemungkinan membuat perusahaan kembali melakukan PHK.

“Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan,” kata Said Iqbal.

Iqbal menyatakan saat ini sudah ada pekerja yang dirumahkan dan upahnya terancam akan dipotong. Buruh meminta agar pengusaha yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.

<!--more-->

Wacana perpanjangan PPKM Darurat dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat akan diperpanjang hingga enam minggu untuk menurunkan angka kasus Covid-19.

Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan rencana perpanjangan PPKM Darurat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi paruh kedua 2021. Pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan berkisar 4,0-5,4 persen dan pada kuartal IV sebesar 4,6-5,9 persen.

“PPKM darurat akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV 2021, sedangkan triwulan II sudah selesai,” ujar Iskandar.

Pemerintah pun telah merevisi target pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun. Iskandar mengungkapkan, prediksi pertumbuhan ekonomi per akhir 2021 diturunkan menjadi 3,7-4,5 persen dari semula 4,5-5,3 persen. Sedangkan untuk kuartal II, pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7-7,5 persen seperti target semula.

Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III kembali masuk ke zona negatif lantaran adanya PPKM Darurat. Bila kebijakan diperpanjang, pertumbuhan ekonomi akan terperosok di -0,5 persen untuk batas bawah.

“PPKM Darurat membuat konsumsi masyarakat kembali menurun. Waktu Lebaran kemarin masih ada THR yang dibayar penuh, sementara di kuartal III tidak ada momen yang dorong belanja masyarakat,” ujar Bhima.

Bhima pun melihat target yang dipatok pemerintah untuk menuju pertumbuhan ekonomi di atas 4 persen pada paruh kedua 2021 seperti pepesan kosong. Saat ini tabungan masyarakat sudah jauh berkurang, bahkan banyak aset digadaikan hingga dijual.

“Dari sisi belanja pemerintah pun nampaknya tidak bisa diandalkan karena pemerintah harus berjuang menutup pelebaran defisit,” kata Bhima.

Baca: Terkini Bisnis: Bansos PPKM Darurat Terlalu Kecil, Karyawan Garuda Surati Jokowi