Kemarahan Anies Baswedan, Kantor Swasta Hingga Kementan Kena Segel
Reporter
M Yusuf Manurung
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Jumat, 9 Juli 2021 17:41 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jarang memperlihatkan kemarahannya pada publik. Namun Selasa 6 Juli 2021, Anies mengunggah videonya sedang memarahi seorang karyawan Ray White Indonesia yang tetap bekerja di kantor saat PPKM Darurat meski bukan sektor esensial.
"Ibu Diana dan perusahaan Ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi. Ini soal nyawa. Kita ini mau nyelametin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois," ucap Anies Baswedan.
Teguran keras itu disampaikan Anies saat inspeksi mendadak (sidak) ke Gedung Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta itu melakukan sidak ke kantor Ray White karena mendapat informasi bahwa karyawan perusahaan agen properti tersebut tetap bekerja dari kantor. Saat berada di sana, Anies lantas meluapkan kekesalannya kepada pegawai Ray White bernama Diana.
Selepas dari Ray White, Anies melanjutkan sidak ke PT Equity Life Indonesia yang sama-sama berada di Sahid Sudirman. Anies mendapati masalah serupa. Selanjutnya, dia menegur salah seorang karyawan perusahaan.
"Setiap hari kita nguburin orang, pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, pak. Gak ada yang untung," ucap Anies kepada karyawan tersebut.
Anies Baswedan juga mempersoalkan adanya karyawan yang sedang hamil tapi tetap bekerja di kantor. Menurut dia, ibu hamil merupakan salah satu kelompok paling bahaya jika terpapar Covid-19.
Selanjutnya Anies sebut ibu hamil yang kena Covid-19 akan sulit jika hendak melahirkan
<!--more-->
"Ibu hamil kalau kena Covid mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan. Covid," ucap Anies.
Sejak PPKM Darurat diterapkan per 3 Juli 2021, perusahaan kategori nonesensial dan nonkritikal dilarang membuka kantor. Mereka wajib memberlakukan work from home (WFH) 100 persen. Namun kenyataan di lapangan, banyak pekerja yang mencoba menerobos titik penyekatan PPKM Darurat demi masuk ke wilayah bu Kota. Alasannya karena perusahaan tetap menerapkan sistem bekerja dari kantor.
Setelah Anies Baswedan melakukan sidak, pimpinan Ray White dan PT Dana Pura Investama ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran PPKM Darurat. Belakangan, Polda Metro Jaya mempidanakan 35 perusahaan yang melanggar hal serupa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan sebanyak 202 perusahaan ditutup sementara selama PPKM Darurat. Temuan tersebut didapatkan setelah Pemerintah DKI melakukan sidak ke 276 perusahaan selama 5 sampai 8 Juli 2021.
Andri menyebut ada dua alasan penutupan sementara itu. "Ditutup karena Covid-19 dan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan Covid-19," ujar Andri dalam keterangannya hari ini, Kamis, 8 Juli 2021.
Berdasarkan data yang ia berikan, ada 187 perusahaan yang ditutup sementara lantaran terdapat kasus Covid-19. Rinciannya, sebanyak 79 perusahaan berada di wilayah Jakarta Pusat, 27 perusahaan di Jakarta Barat, 19 perusahaan di Jakarta Utara, 6 perusahaan di Jakarta Timur, serta 56 perusahaan di Jakarta Selatan.
Selanjutnya perusahaan yang ditutup karena pelanggaran protokol
<!--more-->
Adapun yang ditutup karena melanggar protokol adalah 5 perusahaan, dengan rincian 4 perusahaan di Jakarta Pusat, 2 nonesensial dan 2 esensial; 2 perusahaan di Jakarta Barat, 1 esensial dan 1 nonesensial; serta 9 perusahaan di Jakarta Selatan, 4 nonesensial dan 5 esensial.
Tidak hanya kantor swasta, Pemerintah DKI juga menyegel kantor Kementerian Pertanian. Satgas Covid-19 DKI menyegel kantor Kementerian Pertanian berdasarkan surat bernomor 25/S-WASNAKER/DKI/vii/2021.
Penyegelan dilakukan setelah Satgas memperoleh laporan ada 600 pegawai Kementerian yang terkonfirmasi positif Covid-19. Adapun masa segel berlaku selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Juli 2021.
Namun belakangan, penyegelan kantor Kementan itu dibatalkan. “Melihat tugas dan fungsi Kementan yang punya tanggung jawab besar bagi kegiatan pangan nasional, Satgas Covid-19 DKI Jakarta membatalkan itu yang dibilang segel. Barusan saja dibatalkan,” ujar Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Akhmad Musyafak saat dihubungi Tempo pada Kamis, 8 Juli 2021.
Musyafak berujar pembatalan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan penyegelan terhadap kantor Kementerian Pertanian. Musababnya, Kementerian Pertanian memiliki fungsi mengamankan ketersediaan pasokan pangan nasional.
“Itu jadi dasar mereka melepas segel,” tutur Musyafak.
Selanjutnya PNS Kementan yang positif Covid-19 tersebar di Jabotabek
<!--more-->
Musyafak berdalih, PNS kementeriannya yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak hanya bekerja di lingkungan kantor pusat. Mereka tersebar di seluruh unit pelaksana teknis di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Ia pun menampik jumlah pegawai yang dinyatakan positif Covid-19 mencapai 600. Faktanya, kata dia, jumlah itu lebih sedikit daripada yang dilaporkan, yakni sekitar 200 orang.
Untuk mencegah kantor membandel, anggota fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana meminta Anies Baswedan tidak berhenti pada tataran teatrikal. Pernyataan itu disampaikam William setelah Anies menyidak dan marah-marah ke dua perusahaan pelanggar PPKM Darurat di Sudirman Selasa, 6 Juli lalu.
“Jangan sampai kemarahan pak Anies berhenti sampai aksi teatrikal semata namun harus dilanjutkan oleh tindakan penegakan protokol PPKM Darurat yang nyata kepada pelanggar prokes,” ujar William dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 7 Juli 2021.
Menurut William PSI, kemarahan Anies Baswedan adalah gestur politik yang tepat. Namun sayangnya, ujar dia, masih banyak pelanggaran protokol kesehatan. William menyarankan agar Anies Baswedan melakukan koordinasi yang lebih baik kepada organisasi kewilayahan untuk menegakkan protokol kesehatan.
“Organisasi kewilayahan harus terus dikoordinasi oleh Pak Anies seperti Satpol PP, Walikota sampai Lurah untuk terus melakukan penegakan protokol kesehatan karena Jakarta sekarang di titik nadir kesehatan, ketegasan diperlukan dalam waktu seperti ini," kata William.
Baca juga: Manajemen PT LMI yang Dimarahi Anies Baswedan Bantah Melanggar PPKM Darurat
