TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat melalui konferensi pers pada Kamis, 1 Juli 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Langkah untuk mengatasi kasus Covid-19 yang tengah meroket itu akan berlaku mulai Sabtu pekan ini, 3 Juli, hingga Selasa, 20 Juli 2021 di Jawa-Bali.

DKI Jakarta yang merupakan zona merah menjadi salah satu wilayah yang harus menerapkan langkah itu.

Beberapa hari sebelum diumumkan, kabar soal rencana penerapan PPKM Darurat telah santer beredar di kalangan awak media.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Jokowi untuk memimpin penanggulangan Covid-19 di wilayah Jawa-Bali, menggantikan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya intensif menggelar rapat dengan Luhut terkait PPKM darurat. Gubernur Anies Baswedan menyampaikan ada empat kebutuhan DKI yang memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.

Poin pertama yang dibutuhkan DKI adalah pengetatan mobilitas penduduk selama penerapan PPKM Darurat.

Selanjutnya: Pengetatan mobilitas penduduk...
<!--more-->

"Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi," tertulis pada poin pertama dalam slide yang dimaksud.

Kebutuhan lain yang diperlukan Pemprov DKI adalah tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Dalam rapat, Anies menyampaikan, DKI membutuhkan tambahan 2.156 petugas tracing profesional dan 5.139 vaksinator. Tenaga vaksinator ini terdiri dari 2.050 nakes dan 3.089 non-nakes.

Tenaga kesehatan di rumah sakit, menurut Pemprov DKI, dapat dipenuhi dari kalangan mahasiswa dan dosen. Anies Baswedan juga meminta bantuan tenaga pelacak profesional di lapangan sebanyak 2.156 orang. Mereka dibutuhkan untuk melakukan pelacakan terhadap 15-30 orang per 100 ribu penduduk.

Pada poin ketiga, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta membutuhkan regulasi seputar hasil pemeriksaan swab antigen. Pasien yang dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes antigen diharapkan dapat ditangani di rumah sakit jika bergejala sedang dan kritis. Pembiayaan rumah sakit juga bisa diklaim ke pemerintah.

Kebutuhan dukungan keempat dalam penerapan PPKM Darurat adalah soal komunikasi. "Komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin," kata Anies Baswedan.

Selanjutnya: Mal, pusat belanja dan pusat perdagangan ditutup 100 persen...
<!--more-->

Selama PPKM Darurat berlaku, Mal, pusat belanja, dan pusat perdagangan ditutup 100 persen.

Adapun supermarket, pasar, dan toko kelontong kapasitas pengunjungnya dibatasi hingga 50 persen. Waktu beroperasi sektor tersebut pun dikurangi hingga pukul 20.00 WIB.

Selain itu, tempat makan dilarang melayani pesanan untuk disantap di tempat. Pemerintah juga memutuskan kegiatan belajar mengajar serta peribadahan 100 persen dilakukan di rumah.

Pascapengumuman oleh Jokowi, Anies Baswedan menyatakan pihaknya siap melaksanakan PPKM Darurat. Ia mengatakan telah berkoordinasi secara intensif dalam beberapa hari terakhir dengan pemerintah pusat terkait penerapan itu.

"Jadi seluruh jajaran Pemprov, Kodam, Polda Metro Jaya, semua sudah koordinasi. Begitu diumumkan, kami laksanakan," kata Anies pada Kamis, 2 Juli 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu malam, 16 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov tak segan-segan memberi sanksi jajarannya yang tidak melaksanakan tugas.

Selain itu, ia menyebut bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemprov DKI akan meningkatkan pengawasan untuk kantor sektor non esensial dan esensial agar benar-benar mengikuti aturan.

“Nanti akan ada operasi, pengawasan, pemantauan dan kita akan tingkatkan. Kita akan hadirkan aparat sesuai dengan kebutuhan, dengan jumlah yang kita miliki,” tutur dia.

Pemprov DKI hingga saat ini belum mengumumkan apakah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat selama PPKM Darurat diterapkan.

Selanjutnya: Soal Bansos PPKM Darurat?
<!--more-->

Kepala Dinas Sosial Premi Lasari mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal itu. “Kita tunggu kebijakan pempus, ya,” ujar Premi Lewat pesan pendek.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono mengatakan akan sulit menerapkan PPKM Darurat di Ibu Kota jika tak ada bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut dia, saat ini keuangan DKI tak memadai untuk hal itu, dilihat dari pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengatakan tanpa bantuan dari pusat, ekonomi di DKI akan berantakan.

Anggota DPRD DKI itu menyebut sebelum menerapkan PPKM Darurat pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan neraca keuangan daerah. Terlebih, kata dia, sulit melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan selama PPKM Darurat berlangsung.

"Artinya, kalau angka-angkanya digeser, bagaimana dengan cash flow DKI? Tetap yang jadi pertimbangan adalah realisasi PAD," tutur dia.

Penerapan PPKM Darurat mengundang respon beragam dari masyarakat Ibu Kota. Sebagian sepakat, namun, ada juga yang mengkritik kebijakan tersebut. Wilon, 20 tahun, mengatakan bahwa PPKM Darurat adalah kebijakan terbaik untuk saat ini. Ia pun berharap kondisi pandemi Covid-19 dapat membaik setelah penerapan tersebut.

Berbeda dengan Wilon, Tasya, 21 tahun, menganggap penerapan PPKM Darurat sudah terlambat.

Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat selama 18 hari penerapan kebijakan itu.

Jika tidak, kata dia, PPKM Darurat hanya akan memperparah keadaan. “Karena masyarakat tetap saja harus terpaksa keluar rumah untuk mengakses fasilitas, bantuan, serta barang kebutuhan pokok,” kata Tasya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pusat Belanja Indonesia DPD DKI Ellen Hidayat mengatakan 85 anggota organisasinya akan menuruti aturan yang diterapkan selama PPKM Darurat. Meski begitu, Ellen mengatakan tak menutup kemungkinan pusat perbelanjaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya.

“Hal ini yang sebenarnya membuat kami sangat prihatin pada situasi semua masyarakat harus dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan pribadi dan keluarganya sehingga membutuhkan penghasilan untuk dapat bertahan,” ujar Ellen hari ini.

APPBI DKI, kata Ellen, meminta kepada pemerintah daerah selama PPKM Darurat agar dapat mengurangi besaran PBB, meniadakan pajak PB1 untuk restoran, reklame, dan pajak parkir.

Baca juga : Begini 7 Satgas Polda Metro Jaya Kawal PPKM Darurat Mulai 00.00 Malam Ini

ADAM PRIREZA | ZEFANYA APRILIA | LANI DIANA | DEWI NURITA