Meredam Ledakan Kasus, Berkejaran dengan Varian Baru Virus Covid-19
Reporter
Egi Adyatama
Editor
Amirullah
Minggu, 13 Juni 2021 17:27 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ledakan kasus Covid-19 terjadi dua pekan pasca libur lebaran 2021. Meski telah diantisipasi pemerintah, lonjakan kasus tetap tak terhindari. Di sejumlah daerah, mutasi Covid-19 memperburuk penularan di tengah masyarakat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Ganip Warsito mengatakan faktor penyebab lonjakan ini tidak tunggal. Sesuai dugaan awal, mobilisasi masyarakat yang tinggi selama masa liburan lalu, menjadi penyebab utamanya.
"Vektor Covid adalah manusia, artinya mobilitas manusia inilah yang menyebabkan terjadinya transmisi antara satu dengan yang lainnya," kata Ganip Warsito dalam konferensi pers, Ahad, 13 Juni 2021.
Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukan kenaikan kasus secara signifikan sudah terlihat sejak pekan pertama pasca Idul Fitri. Hingga pekan ketiga, kenaikannya di Pulau Jawa sebesar 56 persen. Kasus di Jawa berkontribusi sebesar 57,6 persen dari kasus nasional.
Berdasarkan perkembangan peta zonasi risiko per 6 Juni 2021, terjadi kenaikan jumlah kabupaten/kota pada zona merah (tinggi), dari 13 menjadi 17, zona oranye (sedang) naik dari 322 menjadi 33, zona kuning turun dari 171 menjadi 158 dan zona hijau tidak ada kasus baru tetap 7 serta zona hijau tidak terdampak tetap 1 kabupaten/kota.
Pada pekan ini ada 12 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye menjadi zona merah. Yakni Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Medan (Sumatera Utara), Lima Puluh Kota dan Dharmasraya (Sumatera Barat), Siak dan Kuantan Singingi (Riau), Tebo (Jambi), Ciamis dan Bandung Barat (Jawa Barat), Tegal (Jawa Tengah) dan Kota Bima (NTB).
"Daerah-daerah ini jika tidak segera diperbaiki penanganannya, kemungkinan besar pada minggu berikutnya akan berpindah ke zona merah. Tentunya hal ini perlu kita antisipasi sejak dini," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan sebanyak 4 hingga 5 juta masyarakat tercatat melakukan mobilitas. Hal ini terjadi pada arus mudik maupun arus balik. Hal ini berarti sekitar 10 juta orang bergerak dan memunculkan risiko transmisi Covid-19 yang besar.
"Ini pasti faktor utama ada peningkatan kasus. Kedua tentunya potensi varian baru ya," kata Nadia.
Varian baru Covid-19 yang datang dari luar negeri, memang terekam sudah muncul sebelum Ramadan. Namun Kementerian Kesehatan mencatat penyebarannya semakin masif pasca lebaran. Nadia mencontohkan di Kudus, penyebab ledakan kasus Covid terjadi karena penyebaran mutasi baru virus ini.
"Kalau pada satu daerah ada pola penyebaran yang sangat cepat seperti di Kudus, itu virus yang beredar banyak yang merupakan varian baru," kata Nadia.
<!--more-->
Ia mengatakan varian Covid-19 yang ada di sana adalah dari India, yakni B1617.2. Meski begitu, Nadia menegaskan ini bukan faktor satu-satunya. Di Bangkalan yang juga jumlah kasusnya meningkat, belum dapat dipastikan karena varian baru ini juga muncul di sana.
Saat ini, Nadia menyebut yang bisa dilakukan adalah memperbanyak testing dan pelacakan kasus kontak. Pasien yang sakit harus dipisahkan sesegera mungkin, baik dengan isolasi terpusat maupun isolasi mandiri.
Nadia juga mengatakan vaksinasi juga menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah. Pekan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 50 juta dosis vaksin telah dikirimkan ke Kudus dan Bangkalan.
"Bagi yang giliran vaksinasi agar segera vaksin. Di Kudus kami vaksin semua umur untuk saat ini," kata Nadia.
Tak hanya varian baru Covid-19 dan mobilisasi yang tinggi. Penyebab lain yang ditemukan pemerintah adalah mulai menurunnya kedisiplinan di tengah masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Ganip Warsito mengatakan akan mengoptimalkan 3K, yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan penegakan disiplin protokol kesehatan dan membatasi mobilitas penduduk juga akan dilakukan.
"Satgas Covid dan aparat keamanan harus mengawasi dan rutin menggelar operasi yustisi untuk memastikan protokol kesehatan ditegakan," kata Ganip.
Ia juga mengatakan perlu diperbanyak tes dan pelacakan terhadap pasien terinfeksi Covid-19, termasuk mereka yang tanpa gejala. Ketersediaan rumah sakit, obat dan alat kesehatan harus dipastikan seiring dengan memaksimalkan karantina terpusat.
Pemda, kata dia, harus memastikan jumlah tenaga kesehatan tenaga kesehatan cukup. Kalau perlu, kata dia, perlu ditambahkan jumlah rumah sakit yang bisa menampung pasien Covid-19 hingga 40 persen dari jumlah semula.
Selanjutnya, Ganip meminta agar PPKM Mikro diperketat di setiap daerah. Pemda wajib memantau jumlah pasien dan jumlah ruangan perawatan. "Ini penting, kita instruksikan untuk intensifikasi posko PPKM Mikro di tingkat desa hingga pusat," ujar Ganip.
Terakhir, dia meminta pemda sedini mungkin mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada saat libur Idul Adha. Dia khawatir akan terjadi peningkatan pergerakan penduduk, terutama di pusat belanja, wisata, serta tradisi silaturahmi, hingga proses penyembelihan hewan qurban.
"Ini perlu kita antisipasi sedini mungkin, agar tidak menimbulkan lonjakan yang lebih parah dari sekarang," kata Ganip Warsito.
EGI ADYATAMA | ROSSENO AJI