Timbang-timbang Ganjil Genap Lagi
Reporter
Inge Klara Safitri
Editor
Endri Kurniawati
Sabtu, 5 Juni 2021 14:58 WIB
Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta berencana kembali menerapkan ganjil genap saat pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang diperpanjang lagi mulai 1-14 Juni 2021.
Usul ini pertama kali disampaikan Polda Metro Jaya yang disambut baik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Meski begitu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ganjil genap belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah DKI masih menunggu rekomendasi teknis dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) soal rencana penerapan kembali kebijakan itu.
Usul ini pertama kali disampaikan Polda Metro Jaya yang disambut baik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Meski begitu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ganjil genap belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Pemerintah DKI masih menunggu rekomendasi teknis dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) soal rencana penerapan kembali kebijakan itu.
Rekomendasi itu, bakal digunakan Dinas Perhubungan DKI untuk kajian komprehensif mengenai perlu atau tidaknya kebijakan ganjil-genap diterapkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. "Kami masih menunggu rekomendasi teknis dari DTKJ," kata Syafrin.
Syafrin menuturkan, kalaupun ganjil genap diberlakukan kembali, kemungkinan penerapannya akan dilakukan secara bertahap. "Pemerintah DKI mengidentifikasi sekitar 25 ruas jalan yang menjadi titik kemacetan untuk diberlakukan gage secara bertahap."
Dinas Perhubungan DKI juga telah memegang data pelaku perjalanan selama PSBB dan PPKM Mikro diberlakukan Melalui data itu, Pemerintah DKI bisa menentukan titik-titik mana saja yang menjadi prioritas penerapan ganjil genap nantinya. <!--more-->
Sebagai antisipasi kerumunan dan penumpukan pada angkutan umum ketika pembatasan kendaraan dilakukan, Syafrin memastikan Dinas juga akan memperkuat layanan angkutan umum. Terutama TransJakarta, KRL, MRT dan angkutan umum reguler lainnya diikuti penerapan protokol kesehatan yang maksimal.
"Sesuai arahan Pak Gubernur, keselamatan warga di tengah pandemi Covid-19 menjadi prioritas," ujar Syafrin. Selain itu, ia berharap rencana penerapan kembali ganjil-genap, bisa dilakukan terintegrasi. Baik dengan pemerintah pusat, maupun pemerintah wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo meminta Pemerintah DKI memastikan ketersediaan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat jika ganjil genap kembali diterapkan. Pasalnya, bila ganjil genap kembali berlaku, maka dipastikan bakal ada perpindahan moda transportasi dari mobil pribadi ke transportasi umum.
"Jika tak terpenuhi, bisa menimbulkan masalah baru, klaster angkutan umum," ujar Sambodo.
Menurut Sambodo, fasilitas transportasi umum yang sudah memenuhi syarat bagi penerapan kembali ganjil genap baru Jalan Sudirman-Thamrin. Sebab, di sepanjang jalan ini ada pilihan transportasi umum seperti MRT dan Transjakarta. "Ruas jalan lain bagaimana, itu yang mesti disiapkan dengan baik," ujarnya.<!--more-->
Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang meminta penerapan ganjil genap di Ibu Kota ditunda. Menurut dia, Pemerintah DKI lebih baik berfokus pada antisipasi penyebaran Covid-19.
Pemerintah DKI seharusnya bisa berkaca dari pengalaman pertengahan tahun lalu ketika kebijakan ini diterapkan dan mengakibatkan kerumunan di angkutan umum. "Dampaknya juga diikuti dengan naiknya angka kasus Covid-19," kata Deddy.
Kapasitas angkutan umum yang diatur hanya 40-50 persen, menurut dia tidak akan cukup memfasilitasi seluruh mobilitas masyarakat apabila ganjil genap kembali diterapkan. Menurut Deddy, meski Pemerintah DKI menyiapkan rekayasa transportasi publik tambahan, tetap tak akan bisa menyelesaikan masalah baru yang akan timbul.
"Kecuali bila semua lapisan masyarakat sudah mendapatkan vaksin, rekayasa ganjil genap dapat diterapkan lagi."
Berbeda dengan Deddy, Pengamat Tata Kota dan Lingkungan Nirwono Joga menilai justru ganjil genap bisa diterapkan kembali untuk memperketat pembatasan mobilitas masyarakat. Tetapi, ia sepakat jika kebijakan ini diterapkan kembali, harus didukung dengan layanan angkutan umum yang memadai, baik armada dan waktu kedatangan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Kendati demikian, menurut dia, ganjil genap bisa tidak perlu diterapkan jika beberapa indikator keberhasilan pembatasan kegiatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 tercapai. Indikator yang dimaksud antara lain, kepadatan di tempat umum berkurang, lalu lintas lancar, kualitas udaranya cukup membaik, polusi udara menurun, dan kondisi stress berkurang.
Jika itu berhasil diterapkan maka ganjil genap belum perlu diterapkan. "Jadi kuncinya di sini, kalau PPKM-nya ketat dan berhasil, dan indikator-indikator ini terjadi di lapangan maka ganjil genapnya belum perlu diterapkan."
Baca: Ganjil Genap Berlaku Lagi? Pengamat: Lebih Baik Ditunda
