TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) ihwal masterplan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk jangka panjang hingga waktu 25 tahun. Dari draf Perpres yang beredar, Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun.

Rencana skema pendanaan berasal dari pinjaman asing atau luar negeri. Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah setuju terhadap Peraturan Presiden tentang pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Dalam penjelasannya, angka sebesar Rp 1,7 kuadriliun itu ditujukan untuk beberapa hal. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, dan untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Dijelaskan pula Renbut itu telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Sedangkan sisanya sebesar USD 104.247.117.280, akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.

Saat dikonfirmasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) enggan memastikan kebenaran angka ini. "Berdasarkan undang-undang itu rahasia negara, tak boleh diungkap ke publik, yang jelas Kementerian Pertahanan mendapat pinjaman dari berbagai negara, terutama dengan negara yang memiliki hak veto di PBB, itu tidak akan membebani keuangan negara," kata Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason, kemarin.

Rodon mengatakan skema pinjaman asing dipilih karena pemerintah tak punya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Ia menyebut sejumlah negara ada yang meminjamkan dana USD 5 miliar hingga USD 7 miliar. Tenornya 28 tahun dengan bunga di bawah satu persen.

"Jadi pinjaman sangat lunak. Bagaimana ini bisa tidak membebani negara? Karena bayarnya dicicil setiap tahun dari budget pertahanan yang diberikan negara. Karena itu tenornya lama," kata Rodon.

<!--more-->

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studios (ISESS), Khairul Fahmi menyebut, jika dibandingkan dengan PDB (produk domestik bruto) Indonesia 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, dengan asumsi PDB Indonesia setiap tahun di angka yang sama dalam 25 tahun ke depan, rencana alokasi Rp 1,7 kuadriliun dari pinjaman luar negeri itu hanya menempati porsi sebesar 0,45 persen PDB.

• 1
• 2
• Selanjutnya